Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Dua institusi hukum saling bongkar kelemahan di depan publik — ternyata, sejak zaman Romawi, kegaduhan semacam ini justru menjadi tanda sistem sedang bekerja.
Ada satu fenomena yang belakangan makin sering muncul dalam pemberitaan hukum kita: institusi-institusi penegak hukum, yang semestinya bekerja dalam koridor yang sama demi tujuan yang sama, mulai terlihat saling menyoroti kelemahan satu sama lain secara terbuka di ruang publik. Bagi sebagian orang, pemandangan ini dilihat secara pesimistis, institusi yang idealnya saling melengkapi kini tampak berhadapan.
Tapi benarkah kegaduhan semacam ini selalu berarti kemunduran? Pertanyaan itu layak diajukan justru karena jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada kemungkinan lain yang jarang dipikirkan publik dalam suasana panas seperti ini: bahwa institusi yang saling mengawasi secara terbuka, sepanjang dilakukan dengan cara yang benar, justru merupakan tanda sebuah sistem hukum sedang bekerja. Untuk memahami kemungkinan ini, ada baiknya kita menengok bukan hanya kondisi hari ini, tapi juga perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran politik tentang kapan pertikaian kekuasaan itu sehat, dan kapan ia berubah menjadi racun.
Bahkan, ada satu suara yang belakangan justru karena terdengar tidak sesuai dengan nada kepanikan itu: mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Alih-alih ikut cemas, ia justru tampak santai menanggapi fenomena serupa. Sikap itu, pada awalnya, terdengar seperti guyonan orang senior yang sudah kenyang makan asam garam politik. Tapi ternyata, di baliknya ada argumen yang jauh lebih tua dari yang kita kira.
Dua Ribu Tahun Argumen yang Sama
Argumen itu berbunyi begini. Ketika ditanya soal dua pihak yang berseberangan dan saling membongkar kelemahan satu sama lain, Mahfud mengaku senang melihatnya. Biar saja, katanya, saling bongkar saja, asal semua dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu, tanpa ada lobi-lobi ke pihak yang lebih berkuasa untuk menghentikan proses hukum. Kalimat itu terdengar seperti komentar iseng seorang purnawirawan pejabat. Tapi kalau ditelusuri, ia sebenarnya sedang mengulang kembali salah satu perdebatan tertua dalam ilmu politik: apakah sebuah negara lebih aman di tangan institusi yang harmonis, atau institusi yang saling curiga?
Dalam ilmu politik modern, ada konsep bernama horizontal accountability: gagasan bahwa akuntabilitas negara tidak melulu datang dari atas ke bawah, atau dari rakyat lewat pemilu, tapi juga secara mendatar antar-lembaga negara yang sejajar kedudukannya. Lembaga negara saling mengawasi lembaga lain tanpa menunggu perintah presiden atau desakan publik. Ini bukan gagasan baru. Sejarawan Yunani kuno, Polybius, sudah menulisnya dua abad sebelum masehi: Republik Romawi tetap stabil justru karena konsul, senat, dan majelis rakyat saling mengunci kekuasaan, sehingga tak satu pun bisa bergerak sendirian. Marcus Tullius Cicero, satu generasi setelahnya, meminjam kerangka itu dalam risalahnya, De Re Publica, dan menyimpulkan bahwa pemerintahan yang mencampur ketiga unsur kekuasaan itu adalah bentuk paling stabil yang bisa dibayangkan manusia, sebab elemen-elemen di dalamnya saling menahan satu sama lain.
Filsuf Niccolò Machiavelli, hidup seribu lima ratus tahun kemudian, membawa argumen ini ke titik yang lebih berani. Ia menantang semua orang yang menuduh Republik Romawi penuh kekacauan karena rakyat dan kaum bangsawan kerap bertikai terbuka. Menurutnya, merekalah yang keliru membaca sejarah. Dalam karyanya Discourses on Livy, Machiavelli menyebut pertikaian terbuka itu sebagai tumulti, dan menyimpulkan bahwa semua hukum yang melindungi kebebasan Romawi justru lahir dari pertikaian tersebut, bukan meski adanya pertikaian, melainkan karena adanya pertikaian itu sendiri.
Yang membuat argumen Machiavelli tetap relevan adalah syaratnya, bukan sekadar kesimpulannya. Tumulti yang ia puji berlangsung lewat jalur yang disepakati bersama: rakyat mogok kerja dan keluar kota, bukan mengangkat senjata. Hasilnya lembaga baru seperti jabatan tribun rakyat dan kodifikasi hukum tertulis pertama. Selama pertikaian berjalan di dalam pagar institusi, ia produktif. Sejarah panjang Romawi kuno membuktikan itu; kestabilan panjangnya justru dibangun di atas fondasi kegaduhan yang terus-menerus diperbarui lewat forum dan undang-undang, bukan lewat kekerasan.
James Madison, dua ribu tahun setelah Polybius, merumuskan intuisi yang sama untuk generasi modern. Dalam Federalist No. 51, ia menulis bahwa cara paling andal menjaga kekuasaan tetap jinak bukan berharap pada kebajikan pribadi para pejabat, melainkan merancang sistem di mana ambisi dilawan dengan ambisi, membiarkan kepentingan yang berbeda saling mengawasi karena tak seorang pun bisa dipercaya sepenuhnya mengawasi dirinya sendiri. Empat nama, dua milenium, satu kesimpulan: kegaduhan antar-kekuasaan bukan gejala penyakit sebuah negara, melainkan obatnya, asal diberikan dalam dosis dan bentuk yang tepat.
Pertanyaannya sekarang, dikembalikan ke konteks kita hari ini: apakah kegaduhan yang sedang berlangsung di ruang publik kita ini masih berada di dalam pagar tersebut? Sejauh yang bisa dilihat publik, prosesnya masih berjalan lewat jalur hukum acara yang berlaku, bukan lewat kekuatan bersenjata atau ancaman fisik. Selama itu terjaga, argumen Mahfud punya pijakan yang jauh lebih kokoh dari sekadar sikap santai seorang purnawirawan pejabat. Ia sesungguhnya sedang menyuarakan intuisi yang sama dengan para pemikir besar itu, hanya dengan bahasa yang jauh lebih sederhana dan mudah dicerna publik awam.
Berkah yang Bersyarat
Namun sejarah yang sama juga menyimpan peringatan yang lebih kelam, dan di sinilah kita perlu berhenti sejenak sebelum ikut mengangguk setuju sepenuhnya. Kestabilan panjang Romawi kuno tidak berlangsung selamanya dengan cara yang sama. Begitu para elite mulai merekrut kekuatan bersenjata sebagai alat pribadi untuk memenangkan pertikaian, bukan lagi berkelahi lewat forum dan undang-undang, tumulti berhenti melahirkan hukum. Ia mulai melahirkan perang saudara. Kestabilan panjang yang datang setelahnya, yang dikenang sejarah sebagai masa keemasan Romawi, justru lahir dari matinya kompetisi itu sendiri, ketika satu kekuatan akhirnya memonopoli kekuasaan dan mengakhiri seluruh persaingan. Harganya adalah kebebasan yang selama itu dijaga oleh kegaduhan tadi.
Di sinilah kebijaksanaan lama dari Lord Acton, negarawan Inggris abad kesembilan belas, tetap relevan diingat: kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Kalimat itu biasa dipakai mengingatkan bahaya satu tangan yang menggenggam terlalu banyak kekuasaan. Tapi ia juga berlaku terbalik. Dua pihak yang sama-sama punya kepentingan tersembunyi, yang saling mengancam membongkar aib satu sama lain, tidak otomatis menghasilkan kebersihan. Bisa jadi yang mereka hasilkan hanyalah negosiasi ulang tentang siapa yang lebih dulu berhak berkuasa, bukan pembersihan yang sesungguhnya.
Maka ukuran sejati dari fenomena ini bukan seberapa ramai dua pihak saling membongkar kelemahan, melainkan ke mana proses itu bermuara. Apakah ia berakhir pada sesuatu yang bisa dihitung publik, seperti proses hukum yang tuntas dan tata kelola yang diperbaiki, atau justru berakhir pada gencatan senjata diam-diam, ketika kedua pihak sepakat berhenti saling membongkar sebelum kartu terakhir dibuka, lalu kembali berdamai seperti sedia kala tanpa ada yang benar-benar berubah. Yang patut dikhawatirkan bukanlah pertikaiannya. Yang patut dikhawatirkan adalah keheningan yang datang sesudahnya, sebab keheningan itu bisa berarti dua hal yang sangat berbeda: masalah telah selesai, atau justru telah bersembunyi lebih dalam.
Dua ribu tahun sejarah pemikiran politik, dari Polybius hingga Madison, sepakat bahwa kekuasaan yang saling curiga lebih aman ketimbang kekuasaan yang bersatu tanpa pengawasan. Barangkali di situlah letak “berkah” yang sesungguhnya dari kegaduhan hari ini: bukan pada dramanya, melainkan pada kesempatan yang ia buka, sepanjang semua pihak cukup dewasa untuk menjaga pertikaian ini tetap di dalam pagar hukum, dan publik cukup jeli untuk tidak berhenti mengawasi begitu suasana kembali tenang. (D74)
