Dengarkan artikel ini:
Julukannya Sang Komandan Korea, ia naik jabatan tapi kehilangan arena. Seperti dipenjara tetapi dalam konteks politik. Yang menarik bukan nasibnya, melainkan cara dia melawan nasib itu.
Oktober 2024. Bambang Pacul dilantik sebagai Wakil Ketua I MPR RI. Megawati menandatangani surat penugasannya. Puan memujinya sebagai kader yang mumpuni. Ahmad Basarah menyebutnya sebagai “tour of duty” yang wajar bagi senior partai. Dari luar, semua terlihat seperti penghargaan.
Tapi ada yang berbeda dari promosi biasa. Pacul sendiri berkata “saya juga tidak tahu, tiba-tiba ditugaskan.” Kalimat itu mengandung dua hal sekaligus: kejutan yang tulus, dan ketidakmampuan untuk menolak tanpa terlihat tidak tahu diri.
Yang sesungguhnya terjadi jauh lebih kompleks dari sekadar rotasi. Pemilu 2024 meruntuhkan tiga kaki kekuasaan Pacul hampir bersamaan. Di Dapil Jateng IV, suaranya kalah dari Pinka Haprani, putri Puan Maharani yang baru pertama kali nyaleg. Di level provinsi, PDIP kalah Pilgub Jawa Tengah untuk pertama kalinya sejak reformasi.
Pacul sendiri mengakui: “Baru di era ini kalah. Di era ketika Bambang Pacul jadi Ketua DPD PDIP Jateng. Itu catatan buruk saya.” Dan di tingkat partai, jabatan Ketua Komisi III yang pernah menjadi arena kekuasaannya yang paling tajam diserahkan kepada generasi berikutnya. Tiga kehilangan sekaligus. Jabatan MPR adalah apa yang tersisa setelah fortuna itu pergi.
Pertanyaan yang lebih penting bukan apakah Pacul masih relevan. Pertanyaannya adalah ketika seorang politisi kehilangan arena kekuasaannya, apakah yang dia lakukan itu upaya kebangkitan yang sah, atau sekadar ilusi gerak yang justru mempercepat pelupaan?
Suara dari Kursi yang Tidak Punya Tuas
Pacul tidak diam. Dalam beberapa bulan terakhir, dia rajin merespons isu-isu besar dari pelataran Kompleks Parlemen. Ketika Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran pada Juni 2025, Pacul merespons bahwa belum ada rapat pimpinan dan prosedur diserahkan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Ketika Papua kembali memanas Juli 2026, Pacul mengingatkan bahwa isu itu adalah tanggung jawab Wakil Presiden sesuai UU Otsus. Ketika Muzani mengaku diutus Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Ayatollah Khamenei, Pacul langsung mengoreksi bahwa tata beracara antarlembaga tinggi negara bersifat konsultatif, bukan komando.
Pernyataan-pernyataan itu terdengar tajam. Tapi perhatikan polanya. Soal pemakzulan Gibran, dia menutup dengan “kau tanya ke Pak Muzani.” Soal Papua, dia menutup dengan “sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres.” Soal Iran, dia menutup dengan “aku belum dapat undangan rapat.” Tiga isu berbeda. Satu pola yang sama. Suara nyaring yang berakhir di tangan orang lain.
Ini bukan kelemahan Pacul sebagai politisi. Ini konsekuensi struktural dari kursi yang dia duduki. Di Komisi III dulu, Pacul bisa memblokir RUU, memanggil Kapolri, menjadi titik negosiasi yang didatangi berbagai pihak. Di MPR, dia menunggu sidang tahunan yang agendanya sudah ditetapkan orang lain.
Mark Granovetter dalam The Strength of Weak Ties menunjukkan bahwa nilai jaringan politik ditentukan bukan oleh kualitas hubungan personal, melainkan oleh posisi struktural si pemilik dalam aliran sumber daya.
Ketika Pacul adalah Ketua Komisi III, pernyataannya bisa menggerakkan agenda. Ketika Pacul menjadi Wakil Ketua I MPR, pernyataannya hanya bisa meramaikan berita.
Aktor Politik Lain Yang Diasingkan, Sekarang Pacul Bagaimana?
Sejarah menyediakan cermin yang berbeda-beda, dan tidak semuanya menunjukkan bayangan yang sama.
Leon Trotsky memilih melawan kerangka exile secara total. Setelah Stalin memindahkannya dari Komisaris Perang yang perkasa ke jabatan-jabatan yang semakin tidak berpengaruh, Trotsky tidak menerima kerangka permainan itu. Dari pengasingan di Meksiko, dia menulis The Revolution Betrayed (1937) dan membangun Internasionale Keempat.
Relevansinya tidak bergantung pada jabatan, melainkan pada ide yang cukup mengancam hingga Stalin merasa perlu membunuhnya pada 1940. Trotsky berhasil shining karena mengubah ide menjadi arena pengganti yang sepenuhnya otonom. Tapi harganya adalah nyawa, dan arena itu dia bangun dari nol di luar sistem yang pernah membesarkannya.
Akbar Tanjung memilih jalan yang berbeda dan hasilnya jauh lebih suram. Setelah kehilangan Ketua Umum Golkar kepada Jusuf Kalla pada 2004, dia ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai, jabatan yang terdengar senior tapi tidak punya kekuatan eksekutif apapun. Dari sana dia terus berbicara, terus menawarkan diri sebagai penengah setiap kali Golkar pecah.
Hasilnya sama setiap kali yaitu ditolak satu kubu, diabaikan kubu lain. Kubu Agung Laksono bahkan secara terbuka menyebutnya sebagai orang yang “ngomong pagi tahu, sore tempe.” Suara yang makin keras itu justru memperjelas satu hal. Dia sudah tidak berada di dalam ruangan tempat keputusan dibuat.
Jusuf Kalla berdiri di ujung yang berlawanan. Rahasianya sederhana tapi sulit ditiru. Modalnya tidak pernah sepenuhnya terikat pada posisi formal. Jaringan bisnisnya hidup secara otonom. Brand personal melampaui jabatan apapun.
Ketika tidak lagi menjabat, JK tetap didatangi dan dimintai pendapat bukan karena dia punya kursi, melainkan karena dia punya sesuatu yang tidak bergantung pada kursi itu.
Pacul berdiri paling dekat dengan Akbar, bukan Trotsky atau JK. Seperti Akbar, modalnya sangat terikat pada posisi formal yang pernah dia pegang. Seperti Akbar, dia mencoba mempertahankan relevansi lewat komentar dari jabatan kehormatan yang tidak punya tuas. Dan seperti Akbar, semakin sering dia bersuara dari posisi itu, semakin jelas jaraknya dari pusat keputusan yang sesungguhnya.
Gaya Politik Pacul Tidak Sesuai di “Penjara” Politiknya?
Di sinilah masalah yang lebih dalam muncul. Gaya politik Pacul selama dua dekade terbentuk dari satu ekosistem yang sangat spesifik. Ruang rapat penuh taruhan, negosiasi di bawah tekanan, konfrontasi yang produktif. Dia paling hidup ketika ada sesuatu yang bisa diblokir, dipercepat, atau dinegosiasikan. Itu bukan kekurangan, di Komisi III itu adalah kekuatan paling murninya.
Ekosistem MPR bekerja secara terbalik. Lembaga ini dirancang untuk konsensus, bukan konfrontasi. Sidang tahunan bukan arena, melainkan ritual. Jabatan Wakil Ketua I bukan tuas, melainkan simbol. Harold Lasswell dalam Power and Personality menyebutnya displacement activity, aktivitas pengganti yang terasa seperti kekuasaan tapi tidak menghasilkan output kekuasaan riil. Menulis buku. Aktif di seminar. Merespons isu dari pelataran Senayan. Semua itu adalah gerak. Tapi gerak tanpa arena tidak menghasilkan kekuasaan.
Pacul tidak sedang bersinar. Dia sedang menghangatkan diri di dekat api yang sudah tidak lagi miliknya.
Yang paling ironis adalah Pacul pernah dengan bangga mendeklarasikan bahwa kekuasaan di republik ini bergantung pada ketua partai, bahwa setiap anggota dewan adalah “korea” yang patuh pada juragannya masing-masing.
Sistem nilai yang pernah membuatnya naik kini menjadi sistem yang memenjarakannya. Untuk bersinar kembali secara substantif, dia membutuhkan restu dari satu perempuan yang sudah secara terbuka memarahi kekalahan Jawa Tengah di bawah kepemimpinannya.
Maka nasib Pacul tidak ditentukan oleh seberapa aktif dia merespons isu pemakzulan, Papua, atau Iran dari pelataran Senayan. Nasibnya ditentukan oleh satu variabel yang tidak bisa dia kontrol sendiri.
Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Pacul bisa bersinar di MPR, melainkan apakah cahaya yang dia hasilkan dari sana cukup kuat untuk dilihat oleh orang yang paling penting. Satu perempuan di Jalan Teuku Umar. (A99)
