Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya berambisi untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi dan mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah pesepeda. Namun, kebijakan sepeda Anies kerap kali dikritik oleh pemerintah, namun Anies tetap mempromosikan penggunaan sepeda kepada masyarakat. Lantas, apakah ada makna politik di balik sepeda?
Sejak pandemi, penggunaan sepeda di Indonesia meningkat tajam. Survei The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menyebutkan penggunaan sepeda pada Juli 2020 meningkat 10 kali lipat dibandingkan pada Oktober 2019. Angka ini setara dengan 1.000 persen saat PSBB di Jakarta.
Peningkatan penggunaan sepeda menimbulkan polemik di masyarakat. Misalnya foto viral seorang pemotor yang mengacungkan jari kepada sekelompok pesepeda road bike yang tidak menggunakan jalur sepeda. Foto tersebut seketika viral di masyarakat dan mendapatkan dukungan dari warganet yang turut resah kepada tingkah pesepeda yang tak taat aturan.
Foto tersebut menuntun pemerintah untuk membentuk kebijakan baru, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan dispensasi kepada pesepeda road bike untuk menggunakan jalur berkendara di Sudirman-Thamrin pukul 5.00-6.30 WIB. Kebijakan ini disebut kebijakan liar karena tidak memiliki dasar hukum dan dinilai diskriminatif karena hanya berlaku pada pesepeda road bike.
Di luar polemik yang ada, sepeda tetap aktif dipromosikan, di mana Anies terlihat berambisi untuk menjadikan sepeda sebagai transportasi umum. Mungkin saja Anies terinspirasi oleh beberapa negara yang menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, seperti Belgia, Belanda, Jepang dan Swiss.
Merujuk pada ambisi Anies, apakah mungkin sepeda menjadi alat bagi Anies untuk mencapai tujuan politik tertentu?
Politik di Balik Sepeda
Anies Baswedan beberapa kali terlihat menggunakan sepeda di publik. Anies bersepeda untuk menyapa masyarakat, melakukan silahturahmi dan bersepeda dengan komunitas sepeda.
Anies membuat kebijakan yang memfasilitasi para pesepeda di Jakarta. Ia membuat jalur sepeda permanen, dispensasi road bike keluar dari jalur sepeda dan memperbolehkan sepeda untuk masuk ke dalam MRT dan LRT. Dukungan Anies atas sepeda juga terlihat pada pembuatan Tugu Sepeda di Jalan Sudirman yang menuai kritik karena menggelontorkan dana besar.
Dalam memperingati Hari Sepeda Dunia, Anies bersepeda bersama Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijm dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen. Keterlibatan duta besar tersebut merupakan bagian dari promosi penggunaan sepeda mengingat Belanda dan Denmark merupakan negara yang menjadikan sepeda sebagai transportasi utama.
Tampaknya, sepeda tengah dipolitisasi oleh Anies untuk mendukung politik hijau dan hidup sehat. Politik sepeda ini dapat dijelaskan melalui teori politik simbol yang dijelaskan oleh Emilia Palonen dan Dacia Rose pada tulisannya Political Symbols: Between Impact and Intentions. Palonen dan Rose menjelaskan bahwa benda atau suatu aksi dapat menjadi simbol yang diberikan makna. Pemberian makna tersebut dapat diberikan oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.
Baca Juga: Sepeda Tol Anies Tiru Jerman?
Berangkat dari tulisan Palonen, sepeda dapat menjadi simbol bagi Anies untuk mencapai tujuan politiknya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan solusi atas masalah macet di Jakarta. Kamis lalu, Anies mengkampanyekan sepeda sebagai transportasi sehat dan ramah lingkungan.
Tujuan politik sepeda Anies mirip seperti yang terjadi di Swedia. Dag Balkmar melalui tulisannya yang berjudul Cycling politics: imagining sustainable cycling futures in Sweden, menjelaskan bahwa politik sepeda digunakan untuk mendorong kebijakan pemerintah untuk menyediakan lingkungan yang ramah pesepeda di Swedia. Balkmar mengatakan sepeda juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran atas masalah lingkungan dan mewujudkan mobilisasi ramah lingkungan.
Anies juga memberikan beberapa usulan untuk mendorong kebiasaan bersepeda yang belum terealisasi. Anies mengusulkan kantor untuk menyediakan sepeda bagi karyawan, meminta pengusaha memberikan insentif bagi pekerja yang mengendarai sepeda dan membuat jalur sepeda di tol. Usulan yang ketiga ditolak oleh DPR karena bertentangan dengan UU Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ambisi sepeda Anies sering kali dikritik oleh DPR dan DPRD. Ketua Fraksi DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan Jakarta belum ideal untuk bersepeda. Ia menyinggung perihal kondisi Jakarta yang semrawut dan masalah keamanan. Gembong mendorong Anies untuk fokus ke transportasi massal daripada sepeda.
Walaupun dikritik, keberpihakan Anies kepada pesepeda memperoleh dukungan dari komunitas pesepeda ibu kota. Inisiator Komunitas sepeda Gowesser Anak Jakarta (GAJ), Syahrul Hasan, mengatakan bahwa GAJ mendukung program Anies untuk mewujudkan sepeda sebagai alat transportasi. GAJ juga turut mengampanyekan hal tersebut.
Dukungan komunitas pesepeda dapat membantu agenda politik hijau Anies dalam merealisasikan Jakarta yang ramah pesepeda, terutama kebijakan Anies yang sering dikritik oleh DPR dan DPRD.
Selain Anies, politik sepeda juga digunakan oleh beberapa politikus lainnya, misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang sering disapa Kang Emil. Melalui tulisan Flaneur dan Pelacur, Kang Emil tampaknya mengutip konsep manusia metropolis dari Simmel yang menyatakan modernitas bisa terjadi jika kita hadir pada realita jalanan. Berangkat dari Simmel, Kang Emil bersepeda untuk melihat realitas kota Bandung dan bersilahturahmi dengan warga.
Ada juga Partai NasDem yang menggunakan politik sepeda dalam lawatannya. Maret lalu, politisi Partai NasDem bersepeda dengan tema sepeda dan konsolidasi yang diusung oleh Waketum DPP Partai NasDem Ahmad Ali. Disebutkan bahwa aktivitas bersepeda ini terinspirasi oleh Bonum Commune atau kebaikan bersama dari Aristoteles.
Dalam Kacamata Sejarah
Siegfried Mortkowitz dalam tulisannya The Bicycle Politics Throughout the History mengatakan bahwa sepeda dipolitisasi sejak penemuannya. Sepeda menjadi simbol kelas dan pergerakan sosial.
Sepeda merupakan simbol kebebasan di akhir abad-19. Gerakan feminisme kulit putih menggunakan sepeda sebagai simbol kebebasan dari penindasan budaya patriarki, di mana saat itu – dan juga sampai sekarang – perempuan lekat dengan pekerjaan rumah. Dengan bersepeda, perempuan memiliki akses mobilisasi yang lebih besar sehingga memiliki kapabilitas untuk lebih sering keluar rumah.
Di Britania Raya, sepeda sebagai simbol kebebasan juga digunakan oleh kelas pekerja. Kelas ekonomi bawah bisa melakukan mobilisasi berkat sepeda yang harganya lebih murah dari mobil.
Pada masa penjajahan di Indonesia, sepeda digunakan oleh masyarakat elite, yakni pegawai kolonial, bangsawan, misionaris dan saudagar kaya. Harga sepeda saat itu juga sangat mahal, sehingga penggunaannya hanya dari kalangan elite.
Ahmad Arif melalui bukunya yang berjudul Melihat Indonesia dari Sepeda mengatakan bahwa sepeda menjadi simbol status sosial. Sepeda menjadi pembeda kelas antara pribumi dengan kalangan penjajah.
Namun, masifnya produksi sepeda tak lagi membuat sepeda menjadi barang eksklusif penjajah kolonial. Sepeda menjadi lebih terjangkau harganya dan masif digunakan oleh bumiputra.
Baca Juga: Mungkinkah Puan Gandeng Anies?
Sepeda populer kembali tahun 1980-an melalui kampanye pemerintah dengan slogan ‘Hidup Sederhana’. Pejabat pemerintah bersepeda untuk mempromosikan sepeda karena sepeda dianggap meringankan beban masyarakat.
Tren pejabat pemerintah bersepeda kembali lagi terjadi saat ini. Di masa lalu, sepeda digunakan untuk mempromosikan kesederhanaan, namun masa kini sepeda membawa nilai kesehatan dan keberlanjutan atau sustainability.
Fenomena sepeda sebagai status sosial juga terjadi kembali semenjak pandemi. Hillun Vilayl Napis melalui tulisannya Budaya Bersepeda Sebagai Gaya Hidup Masyarakat Kota mengatakan bahwa sepeda menjadi simbol kemewahan baru.
Di tengah terpuruknya ekonomi dan harga sepeda yang meningkat, pembelian sepeda justru naik secara signifikan. Sentimen masyarakat terhadap pengguna sepeda juga mulai terlihat, terutama pesepeda yang sering kali melanggar aturan lalu lintas.
Sentimen juga tampaknya meningkat akibat kebijakan sepeda Anies yang dinilai diskriminatif. Pasalnya kebijakan Anies hanya menyasar pada pesepeda road bike yang harganya mencapai puluhan juta, seperti kebijakan yang memperbolehkan pesepeda road bike menggunakan jalur kendaraan di pagi hari.
Di luar dari berbagai polemik sepeda yang ada, sepeda sebagai simbol politik dapat membawa makna politis dalam kehidupan bermasyarakat. Sepeda menjadi alat pemerintah untuk mencapai agenda politiknya dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan ramah lingkunganyang penting untuk kehidupan masyarakat urban. (R66)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
