Politisi senior PDIP, Effendi Simbolon, menyiratkan bahwa kubunya bisa saja menyokong Anies Baswedan di Pilpres 2024. PDIP yang disebutnya terbuka untuk berkoalisi dengan parpol pendukung Anies, juga memantik perspektif berbeda mengenai proyeksi poros politik baru. Lantas, akankah hal itu dapat benar-benar terwujud?
Kekisruhan internal antara PDIP dan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kadernya sendiri, Ganjar Pranowo, ternyata menimbulkan implikasi lanjutan yang cukup menarik. Hal itu lantaran, perseteruan yang ada mulai menyasar perhitungan politik menuju kontestasi elektoral 2024.
Presumsi di permukaan menyiratkan bahwa manuver Ganjar tak disenangi karena dianggap terlalu berambisi menjadi calon presiden (Capres). Di saat bersamaan, terdapat upaya di internal untuk menaikkan nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga disebut-sebut menjadi “putri mahkota” PDIP, Puan Maharani sebagai kandidat di Pilpres 2024, meski elektabilitasnya belum semumpuni Ganjar.
Tak ayal, peluang Ganjar untuk diusung partainya sendiri untuk menjadi Capres kian dipertanyakan. Elite-elite PDIP pun kini seolah mulai tak melirik Ganjar dalam proyeksinya sebagai kandidat di Pilpres. Bahkan, ide kekinian di internal PDIP terkesan berpaling kepada kandidat potensial lain dalam bursa 2024.
Satu ide itu datang langsung dari politikus senior PDIP, Effendi Simbolon. Di tengah berkembangnya narasi duet Capres-Cawapres, Prabowo Subianto dan Puan Maharani, Ia justru mengusulkan kombinasi Puan Maharani-Anies Baswedan – tentunya dengan menempatkan Puan sebagai Capres dan Anies sebagai Cawapres.
Baca Juga: Menakar Puan sebagai Capres Perempuan
Duet Prabowo dan Puan dinilainya tak memunculkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, memasangkan Puan dengan Anies dianggap lebih pas, sekaligus sebagai kombinasi ideal bagi rekonsiliasi nasionalis dan religius.
Lantas, apakah pernyataan Effendi Simbolon sebagai politisi senior PDIP yang mulai melirik Anies memiliki signifikansinya tersendiri bagi arah politik partai banteng untuk menyongsong pesta demokrasi 2024 mendatang?
PDIP Cek Ombak Anies?
Secara kasat mata, PDIP selama ini memang kerap berseberangan dengan Anies Baswedan secara politik. Kendati demikian, sejumlah pernyataan elite internal justru menyiratkan terbukanya peluang bagi PDIP untuk menyokong Anies dalam beberapa kesempatan.
Sebelum Effendi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP, Gembong Warsono pernah menyebut, tidak ada yang mustahil dalam politik, termasuk kemungkinan PDIP mengusung Anies Baswedan. Meskipun konteks pernyataan Gembong ialah pada ajang Pilkada DKI Jakarta mendatang.
Gelagat tersebut agaknya dapat dibaca sebagai upaya yang “cek ombak” PDIP, atau istilah keren-nya ialah testing the waters. Nyatanya, testing the waters telah menjadi sebuah kelaziman dalam dinamika politik.
Jason Linkins dalam ‘Testing the Waters’: The Unseen Significance of a Candidate Cliché menjabarkan bahwa frasa testing the waters sebagai sebuah manuver politik dalam rangka menggambarkan penjajakan atau kemungkinan, dalam hal proyeksi kandidat untuk sebuah jabatan politik.
Linkins sendiri menjelaskan hal ini lazim terjadi di Amerika Serikat (AS). Pada praktiknya, regulasi Federal bahkan mengatur soal indikasi testing the waters yang eksis ketika seorang kandidat atau sebuah isu dalam konteks kampanye sebagai bagian dari mekanisme pemilu.
Sementara, secara taktis, testing the waters juga dapat menjadi sebuah strategi tersendiri. Irawan Sukarno dalam bukunya yang berjudul Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, manuver itu adalah strategi intelijen “to bring the target to our direction”, yakni mengarahkan target (aktor politik lain dan masyarakat luas) pada kondisi atau persepsi yang diinginkan.
Baca Juga: Manuver Anies Cari Gandengan
Atau dengan kata lain, narasi yang dikemukakan Effendi maupun Gembong perihal sokongan PDIP pada Anies, bisa saja merupakan bentuk strategi pemetaan isu dan reaksi apa yang kemudian mengemuka dari pernyataan tersebut. Tentu dengan cerminan situasi politik internal maupun eksternal yang sedang terjadi saat ini.
Jika memang isu keretakan hubungan dengan Ganjar bukan sebagai taktik untuk mendongkrak popularitas PDIP dan sang kader itu sendiri, bisa dibilang pendekatan verbal yang mengarah pada Anies dapat menjadi penjajakan awal untuk membuka kemungkinan dari segala kemungkinan.
Bila demikian, PDIP tampaknya memang wajar mencari pengganti Ganjar yang “tak disukai” namun memiliki elektabilitas mumpuni dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Apalagi ketika berbicara tujuan untuk menemukan pendamping Puan Maharani yang secara realita prestasi konkret dan elektabilitasnya kurang terlihat.
Di titik ini, selain kemungkinan testing the water, PDIP mungkin juga telah sampai pada kalkulasi politik bahwa lebih baik mulai menyiratkan mendukung Anies daripada “tidak sama sekali” atau dengan kata lain berpotensi bertekuk lutut di 2024 dengan kondisi saat ini.
Selain ambisi menyokong Puan dengan elektabilitas yang minim, preseden dari kebijakan minor di pemerintahan sebagai partai penguasa, plus kasus rasuah yang menjerat kader partai, secara riil kiranya bisa berdampak negatif bagi PDIP di 2024. Muaranya bahkan kemungkinan menjadi terbuka bagi PDIP untuk tidak hanya bersedia mendukung Anies sebagai Cawapres, namun sebagai Capres di menit-menit akhir.
Satu hal yang agaknya cukup menentukan bagi terwujudnya presumsi tersebut adalah bagaimana bentuk koalisi politik kelak, seperti yang juga disinggung Effendi Simbolon dalam pernyataannya.
Anies Satukan PDIP dan PKS?
Bersinergi bersama parpol pendukung Anies menjadi kalimat kunci yang disampaikan Effendi Simbolon. Walau belum ada satu pun yang secara resmi mengusung Anies, parpol seperti Nasdem, Golkar, hingga PKS secara matematis cukup berpeluang berada di belakang Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024.
Jika berkoalisi dengan Nasdem ataupun Golkar dapat saja dilakukan PDIP karena faktor riwayat koalisi serta tak terbentur faktor teknis apapun, lantas bagaimana dengan PKS?
Berkebalikan dengan ide Effendi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto baru-baru ini sempat menyebut bahwa berkoalisi dengan PKS menjadi sebuah hal yang sulit terjadi jika berkaca pada basis ideologi.
Tak hanya itu, secara persaingan historis, konstituen loyal PDIP dan PKS juga berdiri di barisan yang berbeda dalam konteks perpolitikan nasional. Begitu pula secara kultur politik satu sama lain.
Kendati demikian, pola itu kiranya tak seketika menjadi pakem yang pasti dalam koalisi politik ke depan. Dalam Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Muhadam Labolo menyebut bahwa dengan konstruksi iklim politik Indonesia saat ini, perilaku politik pragmatis dapat dipastikan akan selalu dikedepankan oleh aktor politik yang ada untuk mencapai kekuasaan.
Tak terkecuali PDIP. Bahkan, dengan menganalisa riwayat ideologi yang dianut dan realita saat berkoalisi, Andreas Ufen dalam From “Aliran” to Dealignment: Political Parties in Post-Suharto Indonesia cukup tegas menyebut PDIP sebagai catch-all party atau partai yang fleksibel untuk bersinergi plus menarik massa dari berbagai karakteristik, latar belakang, dan ideologi.
Baca Juga: PDIP Pilih Ganjar atau Anies?
Karenanya, ide Effendi Simbolon agar PDIP dapat bersinergi dengan parpol pendukung Anies kelak untuk menghasilkan koalisi luar biasa – termasuk potensi berkoalisi dengan PKS – tampaknya bisa saja terwujud.
Namun demikian, makna “luar biasa” dari hasil koalisi yang dimaksud Effendi kiranya patut ditelisik lebih mendalam.
Selain parpol pendukung Anies, Partai Gerindra juga diharapkan Effendi dapat turut beriringan bersama PDIP dalam ide tersebut. Ihwal yang kiranya menyingkap kemungkinan lanjutan, terlebih dengan asumsi parpol lain seperti PKB, PAN, dan PPP akan mengekor dan mempertahankan haluan koalisi bersama PDIP, Golkar, dan Nasdem dalam skenario sokongan kepada Anies.
Sayangnya, kemungkinan itu dapat menjadi kabar kurang baik, yakni potensi terulangnya koalisi raksasa para parpol yang muaranya dapat menciptakan demokrasi iliberal seperti yang dikemukakan Fareed Zakaria dalam The Rise of Illiberal Democracy.
Demokrasi iliberal sendiri menggambarkan kondisi ketika demokrasi seolah eksis namun partisipasi dan kebebasan sipil terbatas. Penyebabnya, tidak lain akibat koalisi politik kekuasaan yang terlampau besar dan kuat.
Itulah yang sesungguhnya menjadi perhatian dari muara potensi koalisi parpol dalam ajang Pilpres 2024. Apalagi dengan skema ambang batas kursi presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen dan memaksa parpol harus “mencari aman”.
Meski begitu, penjabaran di atas masih merupakan analisa semata. Masih terdapat variabel determinan lain ke depannya seperti kemungkinan perubahan presidential threshold, munculnya Capres lain yang lebih solid dan menjanjikan, hingga intrik politik yang bisa muncul di detik akhir dan menentukan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Baca Juga: Anies-Ganjar Berebut Jokowi?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
