Kelompok PA 212 dan GNPF Ulama seperti mendapat tempat penting di koalisi Prabowo.
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]PU telah resmi membuka gerbang pendaftaran capres dan cawapres untuk pesta demokrasi akbar 2019. Meski begitu, hingga tulisan ini diturunkan, masih belum ada satu kandidat pun yang mendaftar. Masing-masing kubu masih sibuk melakukan konsolidasi dan berbagai pertemuan.
Satu yang menarik adalah maraton pertemuan yang dilakukan oleh kubu Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra ini terus-menerus bertemu dengan tokoh-tokoh politik tersohor negeri ini untuk menambah kekuatannya. Elite-elite partai dari PAN, PKS, dan Demokrat hilir mudik bertemu dengan Prabowo dan elite-elite Gerindra.
Ada satu yang menarik dari rangkaian pertemuan Prabowo tersebut. Terselip kubu non-parpol, yaitu kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212 atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Nyaris setiap pertemuan penting kubu Prabowo melibatkan kelompok Muslim tersebut.
Sekilas, terlihat bahwa kelompok tersebut seperti sejajar dengan elite-elite partai di koalisi Prabowo, padahal mereka bukanlah partai politik. Tentu pertanyaannya, mengapa kelompok ini sekarang bisa memiliki posisi sejajar dengan parpol-parpol di dalam koalisi Prabowo?
Muncul Kekuatan Baru
Secara umum, kekuatan-kekuatan politik kerap dibagi ke dalam beberapa pemangku kepentingan (stake holders). Kelompok-kelompok seperti partai politik, kelompok ekonomi, birokrasi (sipil dan militer), kelompok kelas menengah, masyarakat sipil dan media/pers merupakan kelompok yang lazim menjadi kekuatan politik di negeri ini.
Belakangan, kelompok Islam muncul sebagai kekuatan baru di negeri ini. Secara konsep, mereka bisa saja jatuh ke dalam kelompok kelas menenengah atau mungkin masyarakat sipil. Terlepas dari itu semua, kelompok Islam kini hadir sebagai kelompok yang tidak hanya diperhitungkan, tetapi mulai memiliki pengaruh.
Koalisi pendukung Prabowo tampaknya menyadari munculnya kelompok Islam sebagai kekuatan politik baru tersebut. Meski kekuatan politik formalnya tergolong minim, nyatanya kelompok Islam yang diwakili oleh PA 212 dan GNPF Ulama mendapat tempat khusus di koalisi tersebut.
Dari hari ke hari, dari pertemuan ke pertemuan, sosok bersurban dan berjubah dari golongan tersebut tampak turut hadir di konsolidasi koalisi Prabowo. Dalam beberapa kesempatan mereka berada dalam satu meja dengan elite-elite partai seperti PAN atau Gerindra.
Lihat saja bagaimana Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif ikut terlibat dalam pertemuan “rahasia” koalisi ini di kediaman taipan Maher Algadri. Undangan untuk pertemuan semacam ini tentu tidak diumbar sembarangan, tetapi nyatanya mereka mengamankan satu kursi di acara makan malam di rumah konglomerat tersebut.
Pasca pertemuan tersebut, perwakilan PA 212 dan GNPF Ulama kembali ikut dalam pertemuan Prabowo dan mitra-mitra koalisinya. Kedua kelompok tersebut turut hadir di pertemuan Prabowo dengan elite-elite PAN di kediaman Prabowo.
Jauh sebelum itu, Prabowo sudah terlebih dahulu menyambangi pertemuan yang diinisiasi oleh PA 212. Kala itu, Prabowo hadir bersama dengan elite-elite partai lain seperti Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan perwakilan partai lain.
Seolah sudah menyadari posisi penting mereka, kelompok ini mulai sedikit menekan Prabowo terutama dalam urusan pemilihan cawapres. Secara spesifik, mereka menolak jika Ketua Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Prabowo.
Langkah ini tergolong berani karena Demokrat belakangan tengah intens dengan Gerindra dan Prabowo. Padahal, Demokrat memiliki kursi yang berpengaruh untuk pencalonan serta bisa membuka jejaring pendanaan, sangat kontras dengan PA 212 atau GNPF Ulama.
Sudah Jadi Elite?
Sekilas, memang terlihat PA 212 dan GNPF Ulama sudah terlihat sejajar dengan elite-elite politik di negeri ini. Kelompok yang semula tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik kini menjadi salah satu pihak yang paling didengar dan bahkan berani menekan Prabowo dan Demokrat. Akan tetapi, apakah mereka benar sudah bisa dikategorikan sebagai elite?
Ada banyak ilmuwan yang merumuskan teori tentang elite tersebut. Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca merupakan dua pemikir utama yang kerap digunakan untuk membahas elite. Meski begitu, ada pula pandangan lain dari C. Wright Mills tentang hal tersebut.
Hahaha.. Partai politik dan Capres bisa ditekan oleh pihak yang gak punya hak sama sekali. Kalau gue, udah gue usir GNPF..
Ibarat urusan dapur di rumah kita direcokin tetangga. Anehnya kita tidak marah, malah ketakutan..
Ini lucu…??@Gerindra @prabowo https://t.co/MiGNXuXFci
— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) August 7, 2018
Mills menanggap bahwa elite adalah lingkaran politik, ekonomi dan militer yang jumlahnya kecil tetapi dominan, yang keputusannya memiliki konsekuensi khusus setidaknya di tingkat nasional. Ada tiga cabang utama dalam kekuatan elite, yaitu kepemimpinan politik, lingkaran militer dan juga elite korporat.
Kekuatan elite digambarkan melalui struktur organisasional berdasarkan kekayaan. Mills tampak amat menyoroti unsur kekayaan yang membuat kelompok tertentu dapat bangkit dan dikategorikan sebagai elite.
Lalu bagaimana dengan kelompok PA 212 dan GNPF Ulama di kubu Prabowo? Jika merujuk pada sumber daya modal, sulit untuk menganggap mereka sebagai kelompok elite. Kekayaan kelompok ini cenderung ditumpu oleh kekuatan modal elite-elite lainnya. Mereka juga tampak tidak memliki jejaring sekuat elite korporasi untuk mendapatkan kekuatan dana.
Berdasarkan kondisi tersebut, sulit untuk melihat kelompok-kelompok Islam ini sebagai elite. Mereka memiliki sejumlah keterbatasan untuk dikategorikan dalam konteks semacam itu. Terlihat bahwa jika dikaitkan dengan konsep elite, Prabowo bisa merugi jika menggandeng kelompok ini. Mereka tidak dapat memberikan dana dan juga bukan kelompok belakang layar yang mempengaruhi kondisi di negeri ini.
Meski bukan elite, terlihat bahwa kelompok ini mampu menekan Prabowo. Sang jenderal seperti tersandera dan tak leluasa memilih cawapres. Mereka bahkan berani memaksa Prabowo untuk tidak mengambil nama AHY yang disiapkan Demokrat.
Punya Peran Khusus
Jika mereka bukan elite, mengapa posisi mereka begitu penting? Boleh jadi, kekuatan mereka di pertemuan tersebut memang bukan soal modal. Mereka juga tidak memiliki suara dan kursi di parleman, sementara peran politik juga tidak bisa dimainkan.
Di atas kertas, kelompok ini memang memiliki agenda tersendiri dalam koalisi. Beberapa waktu lalu, GNPF Ulama melakukan pertemuan penting bertajuk Ijtima Ulama yang menghasilkan keputusan penting pula. Kelompok ini setuju untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Selain itu, mereka juga mengusulkan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan penceramah yang tengah naik daun Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres.
Pak @prabowo sangat menghormati keputusan para ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama yang telah merekomendasikannya sebagai calon presiden. https://t.co/Q2IExqvBd3
— Partai Gerindra (@Gerindra) August 2, 2018
Meski demikian, sejauh ini masih sulit untuk bisa dipastikan Prabowo akan mengambil kedua nama tersebut. Hal ini terutama jika melihat kondisi keuangan kedua tokoh itu. Sudah ramai diberitakan bahwa Prabowo tidak lagi semapan seperti saat Pilpres 2014. Untuk itu, sangat penting baginya mendapat cawapres yang bisa membuka akses kepada pendanaan. Oleh karena itu, ada kemungkinan peran PA 212 dan GNPF Ulama boleh jadi tidak terbatas pada rekomendasi cawapres saja.
Merujuk pada pemberitaan media-media asing, ada kekhawatiran bahwa Pilpres 2019 akan kembali menjadi medan bagi pertarungan politik identitas. Mereka menyoroti bagaimana Pilgub Jakarta 2017 menjadi medan pertempuran dari isu tersebut.
Boleh jadi, peran penting yang digunakan oleh kelompok-kelompok tersebut masih berkisar di antara itu. Di satu sisi, Prabowo dan kubunya jelas ingin mengidentikkan diri dengan identitas berbau agama lagi. Di sisi yang lain, bisa saja serangan berbau politik identitas akan dilakukan oleh kelompok-kelompok ini kepada kubu lawannya.
Bukan tidak mungkin pula kelompok ini akan dimanfaatkan massanya untuk kembali dimobilisasi lewat aksi yang berjilid-jilid. Cara ini tergolong ampuh untuk mengubah peta politik, dibuktikan lewat Pilgub Jakarta 2017 lalu.
Terlepas dari apapun, kini PA 212, GNPF Ulama, atau apapun nama kelompoknya sudah menjadi kekuatan politik tersendiri. Menarik untuk dilihat peran apa yang diambil kelompok ini di Pilpres 2019 terutama terkait dengan kontribusinya untuk Prabowo. (H33)
