Dengarkan artikel ini:
Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #24
PinterPolitik.com
Pagi di Cebu, kabut tipis tergantung di teluk seperti pikiran yang belum mau dirumuskan. Pump-boat nelayan menabraknya pelan, mesin kayu mereka berdetak seperti jantung tua. Di sebuah ruangan tertutup 7 kilometer dari pelabuhan, dokumen setebal 120 halaman menunggu untuk ditandatangani empat tangan. Salah satu dari empat orang itu, sebelum menandatangani, mengajukan satu pertanyaan. Ruangan itu hening — jenis hening yang membuat orang sadar bahwa udara di ruangan sudah berubah sebelum kata berikutnya diucapkan.
Hari itu 7 Mei 2026. Yang bertanya adalah Prabowo Subianto. Yang ia tanyai bukan ruangan yang anonim — ia menatap Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pertanyaannya memuat ironi yang tidak dicatat siaran pers mana pun: pada hari yang sama, di ruangan yang sama, Indonesia menyerahkan jabatan ketua klaster Power and Energy Infrastructure BIMP-EAGA kepada Malaysia, untuk periode 2026–2029. Empat tahun Indonesia memegang tongkat. Sekarang Prabowo melepasnya — dan dengan kalimat yang sama, mengambil sesuatu yang lebih besar: hak moral untuk mendefinisikan ulang BIMP-EAGA sebagai sistem cadangan energi bagi pinggiran ASEAN.
Ada keahlian yang jarang dibicarakan dalam literatur diplomasi modern: keahlian melepas jabatan formal sambil mengambil kepemimpinan substantif. Sebab jabatan adalah beban; kepemimpinan adalah arah.
Latarnya bukan ruang yang netral. Sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan udara terhadap Iran dan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tewas, Selat Hormuz praktis tertutup. Arus minyak yang melewatinya anjlok dari 20 juta barel per hari menjadi sekitar 2 juta. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional, Fatih Birol, menyebutnya ancaman terbesar terhadap ketahanan energi global dalam sejarah. Bank Dunia memproyeksikan harga energi naik 24% sepanjang 2026. Sebanyak 25% impor minyak mentah Indonesia melewati selat yang sekarang menjadi medan perang itu. Helen Thompson, dalam Disorder, mencatat bahwa tatanan dunia pasca-perang berdiri di atas satu asumsi yang jarang diperdebatkan: keberlanjutan akses minyak Timur Tengah ke pasar global. Asumsi itu sedang retak. Dari retakan itulah — bukan dari kebajikan abstrak — lahir momentum yang ditangkap empat negara di Cebu.
Yang luar biasa bukan apa yang dikatakan Prabowo. Yang luar biasa adalah apa yang tidak ia sebut sama sekali.
Ia tidak menyebut Tiongkok. Padahal setiap orang di ruangan itu tahu siapa yang membiayai bendungan-bendungan Sarawak yang sekarang mengekspor listrik ke Kalimantan: Bakun, 2.400 MW; Murum, 944 MW; Baleh, 1.285 MW yang masih dibangun. Ia tidak menyebut Bank Pembangunan Asia, yang berkantor di Manila dan akan menjadi orkestrator paket 174,6 miliar dolar. Ia tidak menyebut Jepang, yang lewat Marubeni dan Mitsubishi sudah lama menjadi pemain di Mindanao dan Palawan. Ia tidak menyebut siapa pun. Itulah yang membuat pertanyaannya kuat. Dalam diplomasi BIMP-EAGA selama 32 tahun, kawasan ini selalu didefinisikan oleh siapa yang membantu dari luar.
Yang berubah di Cebu bukan sekadar proyek listrik. Yang berubah adalah psikologi kawasan: untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, negara-negara pinggiran ASEAN mulai berbicara seolah mereka tidak yakin globalisasi akan selalu menyelamatkan mereka. Kabel listrik sering tampak teknis sampai orang menyadari bahwa setiap interkoneksi energi pada akhirnya juga menentukan orbit politik. Bagi ibu kota-ibu kota di luar kawasan — Beijing, Tokyo, Canberra, Washington — pergeseran psikologis ini berarti sesuatu yang tidak nyaman: papan permainan yang selama ini mereka anggap pinggiran tiba-tiba menjadi papan utama.
Tetapi ada satu hal yang penting dicatat tentang cara Prabowo memilih panggungnya. Ketika ia menyebut angka itu di Cebu — pembangkit tenaga surya 100 GW — ia tidak sedang berbagi rencana dalam negeri kepada tetangga. Ia sedang melakukan sesuatu yang lebih halus: mengunci komitmen domestik di ruang internasional, di hadapan tiga kepala negara, dengan bahasa yang tidak bisa lagi ditarik tanpa kehilangan muka. Para diplomat Eropa memiliki istilah untuk teknik ini, commitment device — keputusan yang sengaja dibuat sulit dibatalkan. Selama berbulan-bulan, paket PLTS 100 GW menghadapi keraguan di ruang-ruang yang lebih sepi: di rapat kementerian, di kalkulasi investor, di sebagian fraksi parlemen. Setelah Cebu, keraguan itu menjadi lebih mahal. Dan inilah doktrin Prabowo yang mulai terlihat: Indonesia tidak meminta solidaritas; Indonesia menawarkan kepemimpinan. Negara yang meminta dapat ditolak; negara yang memimpin hanya bisa diikuti atau ditinggalkan. Tiga negara di meja itu sekarang dihadapkan pada pilihan biner — yang dirancang oleh suara yang paling tenang di ruangan.
Tentu, sinisme tidak kekurangan amunisi. BIMP-EAGA berusia 32 tahun. Sejak 1994, kawasan ini lebih sering memproduksi dokumen daripada megawatt. Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia hampir menggagalkan kerjasama lebih dari sekali. Klaim Filipina atas Sabah membeku tetapi tidak pernah hilang. Pertikaian soal pekerja migran, perbatasan, perdagangan ilegal — semua riak permukaan dari kebenaran struktural: kawasan ini dirancang untuk pinggiran, dan negara-negara dirancang untuk pusat. Periferi tidak punya kekuasaan tawar yang nyata. Sampai krisis tertentu mengubahnya.
Karl Polanyi, menulis dari pengasingan saat Eropa terbakar, menamai sebuah pola: double movement. Ketika pasar menjadi terlalu destruktif, masyarakat menutup diri secara reflektif untuk melindungi diri. Yang sedang terjadi di Borneo adalah versi Polanyi dalam bentuk megawatt: interkoneksi Sarawak–Kalimantan Barat sejak Januari 2016, interkoneksi Sarawak–Sabah yang baru dioperasikan 24 Januari 2026, 12 proyek Borneo–Mindanao yang sedang dirancang. Selama 30 tahun, ASEAN dibangun di atas asumsi bahwa dunia akan semakin terbuka, rantai pasok semakin lancar, dan energi akan selalu tersedia selama negara punya uang untuk membeli. Di Cebu, asumsi itu runtuh diam-diam. BIMP-EAGA bukan lagi proyek integrasi untuk dunia yang stabil. Ia berubah menjadi sistem cadangan untuk dunia yang mulai retak.
Regionalisme generasi lama dibangun untuk mempercepat perdagangan. Regionalisme generasi baru dibangun untuk mengurangi kerentanan.
Amitav Acharya, ahli regionalisme ASEAN paling dihormati, sudah lama berargumen bahwa kawasan ini tidak dibentuk oleh dokumen resmi melainkan oleh “norma yang lokal” — kebiasaan tindakan yang muncul sebelum diformalkan. Visi 2035 hanya melegalkan apa yang sudah dimulai oleh para insinyur yang menarik kabel di hutan-hutan Sarawak. Lee Kuan Yew, yang memahami negara-negara kecil lebih dalam dari kebanyakan pemikir Eropa, pernah berkata bahwa ASEAN adalah aset yang harus dirawat — bukan karena ia kuat, melainkan karena tanpa ia, anggotanya menjadi lemah satu per satu. Logika yang sama berlaku untuk BIMP-EAGA, hanya dengan skala yang lebih intim. Brunei terlalu kecil. Sabah dan Sarawak terlalu jauh dari Kuala Lumpur. Mindanao dan Palawan terlalu lama menjadi pinggiran Manila. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua — semuanya secara historis pinggiran Jakarta. Pinggiran-pinggiran itu, jika digabung, membentuk sebuah pusat baru — bukan ibu kota politik, melainkan pusat gravitasi untuk logistik, energi, dan pangan, tiga komponen yang akan menentukan siapa sekadar bertahan dan siapa masih bisa bernegosiasi di krisis global berikutnya.
Ada ironi yang hampir filosofis di sana. Abad ke-20 dibangun oleh ibu kota. Abad ke-21 mungkin justru diselamatkan oleh pinggiran — sebab pusat terlalu terikat pada sistem lama, sementara periferi lebih cepat belajar bertahan.
Pertanyaan paling berbahaya bukan yang dijawab. Yang paling berbahaya adalah yang membuat orang lain tahu bahwa mereka belum punya jawaban.
Pagi di pelabuhan itu sudah terang sekarang. Pump-boat sudah pergi ke laut, kabut sudah pergi ke langit. Di ruangan yang jauh dari laut, dokumen ditandatangani — empat tanda tangan, empat warna tinta, satu paket Visi 2035. Sejauh 4.000 kilometer ke barat, di Selat Hormuz, kapal-kapal masih menunggu izin yang tidak datang. Di Cebu pagi itu, kapal-kapal sudah pergi tanpa menunggu siapa pun. Salah satu dari kapal itu membawa sebuah pertanyaan, dan tiga jawaban yang sudah tidak bisa lagi ditunda.
Sejarah kadang berubah bukan ketika negara besar bergerak, melainkan ketika seorang presiden, dengan suara tenang di pagi yang berkabut, menempatkan tetangganya di hadapan pilihan yang tidak mereka rancang sendiri.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
