HomeData PolitikPenyadapan Bukan "Barang Baru"

Penyadapan Bukan “Barang Baru”

Kecil Besar

PinterPolitik.com

JAKARTA  Mantan presiden ke- 6 Republik Indonesia ini pun meradang, SBY mengatakan kalau penyadapan telepon tersebut merupakan kejahatan luar biasa. Para anggota dewan rakyat pun langsung bereaksi dengan mengusulkan hak angket guna menyelidiki dugaan penyadapan tersebut, atas prakasai Fraksi Partai Demokrat.

Bila dirunut ke belakang, aksi sadap-menyadap bukan hal baru di Indonesia. Berdasarkan data yang terhimpun, sadap-menyadap ini tak hanya terjadi di antara para pejabat pemerintahan, tapi juga pada pengusaha dan masyarakat sipil. Beberapa kasus sadap menyadap yang pernah terkuak publik, diantaranya sebagai berikut:

Penyadapan BJ Habibie

Di tahun 1999, percakapan telepon antara Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung M. Andi Ghalib sehari setelah pemeriksaan mantan Presiden Soeharto disadap. Materinya kemudian disiarkan dalam majalah Panji Masyarakat, edisi 24 Februari 1999.

Penyadapan oleh Australia

Analis dari Agensi Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden, mengungkapkan pada 2009 para agen intelijen Australia telah melakukan penyadapan di lingkaran Istana Kepresidenan Indonesia, termasuk keluarga Presiden.

Penyadapan rumah Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sejak akhir 2013, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat disadap. Tapi Jokowi sepertinya cuek. “Yang mau disadap dari saya apa, sih?” tanya Presiden.

Penyadapan oleh Operator Telepon

Pekan lalu, New York Times dan Canberra Times melaporkan adanya dugaan penyadapan 1,8 juta pelanggan Telkomsel dan Indosat oleh NSA dan badan intelijen Australia. Laporan ini, lagi-lagi, berasal dari mantan anggota NSA, Edward Snowden. Edward menyebutkan adanya spionase massal dan pengumpulan data dari dua operator tersebut. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Fathimah Azzahra dan Warisan STOVIA

Seorang mahasiswi kedokteran memukau publik di panggung debat nasional. Mengapa cara bicaranya yang tenang justru terasa begitu radikal? 

Inul, Naykilla, dan Kebangkitan ‘Centil-isme’

Dari gaya dan goyang yang dulu dicekal, "centil" kini jadi identitas yang dirayakan. Apa yang sebenarnya sedang naik?

Rame “Ke-trigger” PDIP, PAN Chill

Mengapa PAN tetap santai saat partai-partai lain sibuk mengulik arah politik PDIP? Di balik sikap chill itu seakan tersimpan strategi besar, meliputi kohesi elite, jaringan kekuasaan yang terjaga, dan penguasaan atensi publik. Sebuah resep politik baru yang bisa menentukan siapa paling relevan menuju Pemilu 2029.

PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri. 

The One-Man Band

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.

Lari lambat Kuda Fahri Hamzah?

Tiga dekade ia berderap melawan setiap kekuasaan. Ibaratkan pedang, Fahri Hamzah menggunakan mulutnya seperti pedang yang tajam. Begitu ia masuk ke dalamnya, pedang itu nampak seperti pedang yang “karatan”

Gibran “Ban Serep” yang Ngarep?

Di tengah pemerintahan yang pamornya meredup, satu figur justru rajin turun ke jalan. Kebetulan, atau ada yang sedang ia kumpulkan?

Mentalitet Korea Ala Bahlil

Bambang Pacul menyebutnya mentalitet korea: watak orang yang pernah melarat lalu nekat melenting dan sampai ke pucuk kekuasaan politik. Bahlil membawanya ke Senayan, dan jenis nyali itu ternyata tidak bisa diwariskan.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...