HomeData PolitikPenyadapan Bukan "Barang Baru"

Penyadapan Bukan “Barang Baru”

PinterPolitik.com

JAKARTA  Mantan presiden ke- 6 Republik Indonesia ini pun meradang, SBY mengatakan kalau penyadapan telepon tersebut merupakan kejahatan luar biasa. Para anggota dewan rakyat pun langsung bereaksi dengan mengusulkan hak angket guna menyelidiki dugaan penyadapan tersebut, atas prakasai Fraksi Partai Demokrat.

Bila dirunut ke belakang, aksi sadap-menyadap bukan hal baru di Indonesia. Berdasarkan data yang terhimpun, sadap-menyadap ini tak hanya terjadi di antara para pejabat pemerintahan, tapi juga pada pengusaha dan masyarakat sipil. Beberapa kasus sadap menyadap yang pernah terkuak publik, diantaranya sebagai berikut:

Penyadapan BJ Habibie

Di tahun 1999, percakapan telepon antara Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung M. Andi Ghalib sehari setelah pemeriksaan mantan Presiden Soeharto disadap. Materinya kemudian disiarkan dalam majalah Panji Masyarakat, edisi 24 Februari 1999.

Penyadapan oleh Australia

Analis dari Agensi Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden, mengungkapkan pada 2009 para agen intelijen Australia telah melakukan penyadapan di lingkaran Istana Kepresidenan Indonesia, termasuk keluarga Presiden.

Penyadapan rumah Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sejak akhir 2013, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat disadap. Tapi Jokowi sepertinya cuek. “Yang mau disadap dari saya apa, sih?” tanya Presiden.

Penyadapan oleh Operator Telepon

Pekan lalu, New York Times dan Canberra Times melaporkan adanya dugaan penyadapan 1,8 juta pelanggan Telkomsel dan Indosat oleh NSA dan badan intelijen Australia. Laporan ini, lagi-lagi, berasal dari mantan anggota NSA, Edward Snowden. Edward menyebutkan adanya spionase massal dan pengumpulan data dari dua operator tersebut. (Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  The Tale of Two Sons
spot_imgspot_img

#Trending Article

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Ini Rahasia Jokowi Kalahkan Megawati?

Kendati diprediksi melemah pasca kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kunci rahasia agar tetap bisa memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Bahkan, Jokowi agaknya mampu untuk melampaui kekuatan dan pengaruh Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Iran vs Israel, PD III Sudah Dimulai?

Ketakutan akan Perang Dunia III mencuat bersamaan dengan serangan yang dilakukan Iran ke Israel. Mungkinkah kita sudah berada di awal Perang Dunia III?

Airdrop Gaza Lewati Israel, Prabowo “Sakti”?

Prabowo Subianto disebut berperan besar dalam pemberian bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia ke Gaza melalui penerjunan dari udara oleh pesawat TNI-AU. Lobi Prabowo dan aksi-reaksi aktor-aktor internasional dalam merespons intensi Indonesia itu dinilai sangat menarik. Utamanya, proyeksi positioning konstruktif dan konkret Indonesia dalam konflik Israel-Palestina, beserta negara-negara terkait lainnya.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...