HomeData PolitikNama Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Kecil Besar

Saldi Isra mengatakan, Timsel menilai secara komprehensif lima kriteria utama, yakni independensi, integritas, kemampuan  tata kelola pemilu, kepemimpinan, dan kesehatan.


pinterpolitik.comKamis, 2 Februari 2017

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), periode 2017 – 2022, tidak lama lagi akan diisi oleh sebagian wajah baru.  Tim Seleksi yang diketuai oleh Saldi Isra sudah hampir tiba pada ujung penugasan mereka, yakni menjaring dan menyaring calon-calon anggota KPU dan Bawaslu.

Saldi Isra dan timnya menemui Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/2) siang. Mereka  melaporkan nama-nama  calon anggota KPU dan Bawaslu. Nama-nama ini akan diajukan ke DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Seleksi terakhir menghasilkan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Ke-14 calon anggota KPU: Amus Atkana, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Wahyu Setiawan, Sri Budi Eko Wardani, Pramono Ubaid Tanthowi, Yessy Y. Momongan, Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, Viryan, dan Sigit Pamungkas.

Lima di antaranya wajah lama, yakni Fery Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, dan Sigit Pamungkas.

Timsel terdiri dari Saldi Isra (ketua) dengan anggota,  Ramlan Surbakti, Soedarmo, Widodo Ekatjahjana, Valina Singka Subekti, Hamdi Muluk, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Erwan Agus Purwanto, Harjono, Betti Alisjahbana dan Komaruddin Hidayat, yang mendapat  tugas dari Presiden sejak Oktober 2016 sampai akhir Januari 2017, sudah menyelesaikan semua tahapan seleksi.

Apa saja kriteria orang yang punya kompetensi dan integritas untuk duduk di KPU dan Bawaslu, yang menjadi pegangan Timses dalam melaksanakan tugasnya? Kepada wartawan seusai menemui Jokowi, Saldi Isra mengatakan, Timsel menilai secara komprehensif lima kriteria utama, yakni independensi, integritas, kemampuan  tata kelola pemilu, kepemimpinan, dan kesehatan.

Ia menyebutkan, sekitar 600 orang ambil bagian dalam “kompetisi” menjadi anggota KPU dan Bawaslu ketika pendaftaran dibuka. Setelah mengikuti seleksi ketat, 58 orang punya kesempatan mengikuti seleksi berikutnya. Rinciannya, 36 untuk calon anggota KPU dan 22  untuk calon anggota Bawaslu.

Berikutnya, ke-58 orang itu kembali mengikuti seleksi tahap ketiga atau tahap akhir. Nama-nama hasil seleksi tahap akhir inilah yang diserahkan Tim Seleksi kepada Presiden Jokowi, yakni 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...