Dibalik kontroversi kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait pencekalan pendatang dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Iran, Irak, Sudan, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman, ada sebersit pertanyaan yang cukup menggelitik. Mengapa Afganistan dan Pakistan yang notabene lebih sering dianggap banyak “teroris” malah tidak masuk dalam daftar cekal?
pinterpolitik.com – Kamis, 2 Februari 2017
WASHINGTON DC –�Presiden Donald Trump secara tegas menyatakan kalau kebijakan pencekalan atau pelarangan masuk yang ditandatangani Jumat (27/1) lalu tersebut, demi menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri dari serangan terorisme. Namun mengapa negara yang dikabarkan paling bergolak dengan aksi teroris malah dibiarkan?
Jika dilihat dari sisi sejarah, sejak tahun 1975 hingga saat ini, tidak satupun aksi terror fatal yang dilakukan oleh ketujuh negara yang masuk dalam daftar tersebut. Catatan dari Cato Institute menyatakan, tidak ada satu pun warga AS yang tewas akibat serangan terror dari tujuh negara tersebut.
Sebaliknya, Afganistan dan Pakistan sebagai negara mayoritas Muslim tempat Taliban bernaung dan konon sempat menjadi lokasi persembunyian Osama Bin Laden dan gerakan AlQaeda dibebaskan dari larangan masuk.
Bila dicermati lebih lanjut, walaupun Afganistan dan Pakistan dianggap sebagai “sarang teroris”, namun AS memiliki kepentingan pada kedua negara tersebut. Sebagai negara yang terus berperang, keduanya membutuhkan pasokan persenjataan dan selama ini kebutuhan tersebut salah satunya dipasok dari AS.
Faktanya, AS memiliki kerjasama militer yang besar dan bernilai miliaran dollar dengan Pakistan. Pada tahun 2015, pemerintah Pakistan menghabiskan U$ 1,43 miliar dollar untuk membeli 18 pesawat tempur dari Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang, Trump menetapkan kebijakan juga berdasarkan unsur bisnis, bukan semata-mata keamanan dalam negeri.
Kebijakan yang cenderung subyektif ini, tentu akan banyak berpengaruh dalam pergaulan internasional. Bisa jadi suatu saat pelarangan ini akan menjadi bumerang bagi AS sendiri. Trump dengan sendirinya membenarkan klaim ISIS tentang perlakuan Barat yang anti-Islam. Kebijakan Trump ini secara tidak langsung memperparah konflik global yang telah terjadi. (Berbagai sumber/A15)
