HomeCelotehSiasat Golkar Singkirkan PDIP

Siasat Golkar Singkirkan PDIP

“Target kemenangan minimal 60 persen, insya Allah akan tercapai, dan semua itu merupakan langkah awal kita untuk merebut kejayaaan Partai Golkar pada Pemilu 2024 kelak”. – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar


PinterPolitik.com

Partai Golkar kini jadi salah satu partai dengan fokus pekerjaan rumah yang besar. Bukan tanpa alasan, pada Pemilu 2019 lalu, si kuning ini tersingkir dari kursi runner up pemenang. Adalah Partai Gerindra yang menyodok ke urutan kedua – walaupun dengan perbedaan suara yang tipis.

Posisi ini harus menjadi peringatan serius untuk partai yang identik dengan kekuasaan Orde Baru tersebut. Penurunan suara Golkar di Pemilu lalu mencapai 2,44 persen. Hal ini tidak boleh dianggap enteng, mengingat jika tak ada teroboson serius di 4 tahun mendatang, maka penurunan serupa sangat mungkin akan terjadi lagi di Pemilu 2024.

Hal inilah yang mungkin membuat Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, mulai memikirkan cara dan mengatur langkah agar partainya tidak “nyungsep” di gelaran kontestasi elektoral di masa mendatang.

Nggak tanggung-tanggung, salah satu langkah awalnya adalah menargetkan kemenangan 60 persen di Pilkada 2020. Wih, sebuah angka yang cukup besar loh itu.

Nah, target kemenangan tersebut, menurut Airlangga, adalah langkah awal untuk merebut kejayaan di 2024. Jika berhasil mencapainya, maka langkah selanjutnya akan bisa lebih mudah karena memiliki ikatan dengan kekuasaan di daerah akan membantu pemenangan partai di kontestasi elektoral selanjutnya.

Untuk tujuan tersebut, Airlangga berharap agar seluruh pengurus hingga kader di daerah-daerah untuk fokus memenangkan kandidat yang didukung Partai Golkar.

Hmm, menarique. Soalnya, itu artinya Golkar sedang berupaya mengembalikan dominasinya bukan hanya terhadap Gerindra saja, tetapi juga terhadap partai utama yang berkuasa saat ini: PDIP.

Baca juga :  Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Konteks ini menarik karena beberapa waktu terakhir PDIP mulai melayangkan kritik pada tokoh-tokoh di kabinet yang dianggap sedang mengupayakan pencalonannya di Pilpres 2024.

Walaupun si bantengt nggak tunjuk hidung, tapi semua orang tahu bahwa beberapa menteri yang punya kesempatan untuk Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto, Erick Thohir dan tentu saja Airlangga Hartarto. Well, ada Mahfud MD juga sih, namun namanya saat ini belum banyak dipergunjingkan seperti 3 nama sebelumnya.

Situasinya akan semakin menarik lagi kalau Golkar pada akhirnya bisa menarik Presiden Jokowi ke sisinya. Bukan tanpa alasan, hubungan Jokowi dan PDIP memang angin-anginan. Kadang baik, kadang dicap petugas partai. Sementara Golkar, sejak masih dipimpin Setya Novanto emang terlihat makin menjadi kekuatan politik utama sang pesiden.

Bahkan, peluang tersebut menjadi makin besar dari sisi Airlangga secara pribadi karena beberapa waktu terakhir doi cukup dipercaya oleh Presiden Jokowi. Mulai dari UU Cipta Kerja yang diupayakannya dengan membuka dialog di tingkatan elite, hingga urusan vaksin Covid-19 dengan AstraZeneca yang langsung diurus sang menteri.

Hmm, roman-romannya PDIP bakal dapat tantangan serius dari partai beringin ini. Menarik untuk ditunggu manuver apa lagi yang akan dilakukan oleh Airlangga dan partainya itu. Mungkin nggak sih mereka bisa menyingkirkan PDIP? (S13)


Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.