HomeCelotehPBNU Tak Setuju, Ma’ruf Terbukti Lemah?

PBNU Tak Setuju, Ma’ruf Terbukti Lemah?

“Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi”. – Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU


PinterPolitik.com

Pasca demonstrasi yang berujung pada kerusuhan, banyak pihak yang memutuskan untuk menggunakan jalur konstitusional lewat judicial review untuk menggugat UU Cipta Kerja yang beberapa hari lalu disahkan oleh DPR.

Salah satunya adalah yang akan dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam keterangan resminya, pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia ini mengimbau masyarakat untuk menahan hasrat turun ke jalan mengingat pandemi Covid-19 belum selesai.

PBNU menyebutkan bahwa upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan. PBNU juga menggarisbawahi bahwa UU Cipta Kerja jelas merugikan rakyat kecil dan cenderung menguntungkan kelompok kapitalis.

NU secara khusus juga menyoroti pasal yang mengatur sektor pendidikan yang di dalamnya disebut berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan.

Demikian pun dengan sektor ketenagakerjaan utamanya terkait sistem kontrak kerja yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para buruh atau pekerja. Pun halnya dengan persoalan produk halal yang masih perlu dibahas lagi lebih lanjut ketentuannya.

Hmm, wait. Ini PBNU nggak salah nih? Bukannya Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah menyatakan persetujuannya pada produk hukum ini? Pada Februari 2020 lalu, Ma’ruf emang sempat bilang bahwa UU Cipta Kerja punya dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan mendorong agar proses legislasinya bisa segera selesai.

Artinya, kalau PBNU masih bisa dianggap sebagai entitas yang menyatu dengan garis politik Ma’ruf Amin sebagai mantan orang nomor satu di organisasi tersebut, harusnya kebijakan tentang UU Cipta Kerja ini bisa didukung kan ya? Upps.

Baca juga :  Airlangga ”Dijepit” JK dan PKS?
- Advertisement -

Yang jelas, ada 2 hal yang bisa disimpulkan dari kebijakan yang diambil oleh PBNU ini.

Pertama, boleh jadi memang ada penurunan pengaruh Ma’ruf Amin di pemerintahan Presiden Jokowi. Bisa dibilang kekuatan politiknya melemah. Habisnya kalau posisi Ma’ruf masih kuat, harusnya sikap politik NU akan jadi titik tawar persoalan politik ini.

Kedua, di sisi yang sebaliknya, boleh jadi ini sebetulnya adalah cara PBNU untuk meredam eskalasi konflik. Mengajak masyarakat untuk menempuh jalur judicial review tentu jadi jalan yang jitu untuk meredam aksi demonstrasi. Artinya, PBNU dan pemerintah memang masih ada dalam hubungan segaris dan langkah judicial review ini hanya menjadi semacam strategi politik semata.

Hmmm, entahlah teori mana yang lebih masuk akal. Yang jelas, jika benar posisi Ma’ruf Amin di pemerintahan masih kuat, maka UU Cipta Kerja ini adalah ajang pembuktiannya. Dan hingga saat ini publik masih belum mendengar pendapat dari sang wapres.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Anies-AHY, Reuni Kuasa SBY-JK?

“Padahal saat itu SBY dan JK adalah menteri Megawati. Toh pertarungan keras antarkan SBY-JK sukses kalahkan Megawati yang adalah Presiden saat itu,” – Muslim...

Ridwan Kamil Penuhi Syarat Kaesang?

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) komentari studi soal bubur diaduk vs tidak diaduk. Bagaimana dengan di Istana menurut Kaesang?

Gibran Kok Berani Lawan Jokowi?

Jokowi teken Inpres yang syaratkan penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas . Namun, Wali Kota Solo Gibran sebut Pemkot Solo belum ke sana.

Prabowo Siap Di-ospek?

“Pertanyaannya adalah, (kampanye) boleh dilakukan di mana saja? Di mana saja sepanjang ada pemilih, itu boleh kampanye pada prinsipnya, termasuk di dalam kampus, di...

Megawati Perlu ke Pesulap Merah?

Soal usulan nomor urut partai yang tetap di setiap Pemilu, Megawati dituding konsultasi ke dukun. Lebih baik ke Pesulap Merah saja sekalian?

Kasino, Alternatif Enembe Cuci Uang?

“Bukan itu persoalannya, itu (tambang) juga tidak pernah ada. Jadi sekarang ini kan Pak Gubernur dituduh hasil korupsinya disetor ke kasino, sekarang tugasnya itu...

SBY-JK-Paloh Adalah Nakama?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), dan Surya Paloh disebut tengah bangun koalisi. Apakah ini sebuah koalisi "nakama"?

More Stories

Mengapa BBM Bisa Bahayakan Jokowi?

Pemerintah telah menaikkan harga BBM. Pertalite naik hingga 30 persen, dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kebijakan ini kemudian...

Kasus Sambo Untungkan Jokowi?

Bergulirnya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo memang menarik perhatian masyarakat luas. Isu ini bahkan mengalahkan narasi krisis ekonomi yang kini...

Ini Alasan 2024 Harus Kandidat Militer

Peningkatan kapasitas militer Tiongkok dan manuver yang dilakukan oleh negara tersebut atas Taiwan diprediksi akan memanaskan situasi politik di Asia Timur. Banyak ahli geopolitik...