“Media selalu punya kesempatan emas, membangun keterlibatan sosial dan solidaritas” – Najwa Shihab, jurnalis asal Indonesia
Di dunia yang saat ini serba digital dengan berbagai platform dan media sosial, kita harus mengakui ya, cuy, bahwa citra merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Behh, apa lagi di Indonesia, negara yang terkenal dengan julid-nya para netizen.
Lah wong sekelas Reemar Martin, artis TikTok asal Filipina, saja sempat jadi sasaran keganasan netizen Indonesia. Padahal, alasannya sangat remeh, yaitu karena pacar mereka ngefans sama doi. Gokil kan? Apalagi, kalau tentang kebijakan pemerintah kalau ternyata gak jelas dan cenderung ruwet. Hehehe.
Berdasarkan keaktifan masyarakat Indonesia di dunia digital seperti di atas, pemerintah Indonesia mulai mencoba memberikan sentuhan inovatif, cuy, dalam programnya.
Misal, untuk menanggulangi kritik netizen dan sekaligus mengampanyekan program yang mereka miliki, beberapa instansi mencoba promosikan program secara visual dan kreatif, seperti melalui video grafis, infografis yang menarik, bahkan sampai ada yang menyewa influencer, gengs.
Pasti kalian dengar dong beritanya bahwa ada anggaran pemerintah untuk influencer. Namun, kali ini, mimin gak mau bahas hal tersebut ya. Mimin mau membahas tentang hal lebih esensial dan sensitif, yaitu anggaran yang te;ah dihabiskan.
Nah, Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja mengeluarkan hasil kajian terkait penggelontoran dana secara besar-besaran pemerintah untuk ragam aktivitas digital selama kurun waktu 2014-2020. Kalau dilihat dan diperbandingkan dari berbagai institusi, ada yang menarik nih, cuy. Di antara lembaga pemerintah, yang paling besar menghabiskan anggaran ialah Polri.
Adapun perinciannya seperti berikut, cuy, Kementerian Pariwisata menghabiskan Rp 263,29 miliar (44 paket), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 1,95 miliar (14 paket), Kepolisian RI (Polri) Rp 937 miliar (12 paket), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rp 12,27 miliar (9 paket), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rp 2,7 miliar (8 paket), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rp 2,15 miliar (4 paket), Kementerian PUPR Rp3,47 miliar (3 paket), Kementerian Dalam Negeri Rp1,35 miliar (2 paket). Kalau dijumlah, totalnya lebih dari Rp 1 triliun.
Memang sih, di tengah kondisi yang serba online ini, memperbaiki citra menjadi kebutuhan primer bagi setiap institusi negara. Ya, kalau mau disebut, di rezim humas saat ini, narsisme itu menjadi kebutuhan mutlak gitu. Makanya, banyak sekali anggaran yang di gelontorkan.
Namun yang aneh nih, jika dibandingkan antarkementerian, seperti ada ketimpangan yang jauh. Kemendikbud, misalnya, 14 paket saja anggaran hanya Rp 1,95 miliar.
Lalu, Kementerian Pariwisata yang ibaratnya berfungsi untuk national branding sebanyak 44 paket hanya menghabiskan Rp 263,29 miliar. Di sisi lain, Polri hanya 12 paket dapat menghabiskan anggaran Rp 937 miliar.
Hmm, kok Bu Sri Mulyani pilih kasih gitu sih kesannya? Polri bagai anak emas gitu loh sedangkan yang lainnya itu bagai anak tiri. Namun, bagaimana pun, memang itu di bawah kuasa Bu Sri Mulyani ya, gengs. Kalau ada yang penasaran, mungkin bisa kapan-kapa ditanyakan langsung. Hehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
