“Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau.” – Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa
Pinterpolitik.com
Urusan media sosial kayaknya sekarang jadi amat penting ya, bahkan untuk instansi pemerintahan sekalipun. Biasanya kan, kantor-kantor pemerintah itu serius-serius dan gak menyentuh hal populer semacam ini, tapi sekarang media sosial seperti jadi kewajiban bagi mereka.
Lihat saja, akun Twitter milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wah, ini mungkin jadi salah satu akun media sosial pemerintah yang paling lucu. Gimana enggak, kadang-kadang menterinya sendiri, Basuki Hadimuljono jadi bahan bercandaan akun tersebut. Gak takut kualat ya?
Nah, perkara pentingnya akun media sosial ini sepertinya ditekankan pula kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali ketika ia sedang rapat bersama Komisi X DPR RI. Saran tentang penggunaan media sosial ini diungkapkan oleh anggota Komisi X dari PDIP Putra Nababan.
Kalau kata Pak Putra, Pak Zainudin ini kan memimpin kementerian yang mengurusi pemuda, tapi tidak dianggap kurang pandai untuk berkomunikasi dengan media sosial.
Pernyataan itu mungkin gak asal keluar, soalnya menurut Pak Putra dia sudah mengaudit semua media sosial dari kementerian itu dan engagement rate-nya cukup minim, gak ada interaksi dengan anak muda. Padahal, kaum milenial itu dianggap biasa berkomunikasi melalui media sosial.
#kom10 Putra Nababan @PDI_Perjuangan
#JKT1 : Kemenpora ini kurang pintar berkomunikasi dgn millenials karna sy telah mengaudit engagement rate bgmn Kemenpora bisa berkomuniaksi dgn millenial baik di instagram, twitter dan jg facebook, ini lah yg hrs diperbaiki.— WikiDPR 3 (@WikiDPR3) November 7, 2019
Sebentar, audit media sosial. Oke deh.
Pernyataan Pak Putra itu mungkin ada benarnya ya. Gimana mungkin ada kementerian yang mengurusi kepemudaan tapi gak dekat dengan para pemuda. Memang betul sih, komunikasi dari kementerian itu penting biar bisa menyampaikan kebijakan dengan baik.
Tapi, mohon maaf nih, Kemenpora ini kayaknya punya banyak prioritas lain yang harus dikerjakan dari sekadar engagement rate. Salah satu yang paling mendesak sih, tidak lain dan tidak bukan membersihkan kementerian itu dari kasus korupsi.
Jabatan Menpora ini kan lumayan ngeri-ngeri sedap soalnya udah dua menteri mereka yaitu Andi Mallarangeng dan Imam Nahrawi ditangkap karena perkara rasuah. Nah, kayaknya Pak Zainudin ini kayaknya lebih bermanfaat untuk mengurusi ini ketimbang fokus berlebih untuk media sosial.
Memang sih komunikasi itu penting, tapi apakah kerjaan menteri itu hanya engagement di media sosial doang? Share on XMemang, sosial media penting buat berkomunikasi, tapi untuk jabatan Menpora lebih penting untuk memperbaiki indeks korupsinya ketimbang engagement rate di media sosial.
Apalagi, Indonesia mau ada gelaran cukup besar yaitu Piala Dunia U-21 yang kerap jadi peluang terjadinnya korupsi. Kayaknya, Pak Menpora lebih penting untuk menyukseskan ajang ini dan membebaskan dari tangan-tangan korup ketimbang mengurusi engagement rate.
Eh, ternyata kalau menurut netizen, engagement Kemenpora ini justru masuk lima besar terbaik, jadinya gimana nih? (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
