“Mengapa… oh mengapa… kau tinggalkan diriku?” – Chrisye, Sendiri Lagi
PinterPolitik.com
Sampai hari ini, ternyata masih ada juga ya kasus penolakan terhadap pembangunan dan renovasi rumah ibadah. Salah satu yang paling anyar yang mendapat perhatian luas adalah soal penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau.
Kasus ini memang lumayan jadi sorotan karena dianggap jadi potret miris bagi toleransi beragama di Indonesia. Di sana, ada sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) yang melakukan penolakan terhadap renovasi gereja.
Saking mirisnya isu penolakan renovasi gereja ini, ternyata sampai membuat orang nomor satu di negeri ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengeluarkan pernyataan khusus. Bisa dibilang, pernyataan Pak Jokowi ini menggambarkan perhatiannya kepada isu tersebut.
Saat menyoroti kasus semacam itu Pak Jokowi menilai bahwa ada masalah intoleransi. Mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan kalau konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya.
Nah, meski Pak Jokowi menggunakan kata intoleransi untuk menggambarkan kasus seperti itu, ternyata pihak Kementerian Agama (Kemenag) justru menilai bahwa kasus yang terjadi di Tanjung Balai itu bukanlah intoleransi.
Jadi, Pak Menteri Agama Fachrul Razi kan sempat mengutus orang untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan. Nah, sosok yang diutus itu ternyata adalah staf khsusu Menteri Agama Ubaidillah Amin Moch.
Ternyata kalau menurut pernyataan Pak Ubaidillah, di sana itu gak ada masalah intoleransi. Katanya, di sana itu cuma terjadi masalah izin mendirikan bangunan (IMB) aja. Selain itu, katanya di sana sudah ada kesepakatan untuk menunggu putusan dari PTUN.
Waduh, kok bisa berbeda ya pernyataan dari Kemenag dengan pernyataan dari Presiden?
Sebenarnya, bukan cuma soal perbedaan sikap dan pernyataannya aja sih yang bisa dipertanyakan dari kasus tersebut. Mungkin gak ya isu ini tuh beneran jadi potret miris bagi toleransi beragama di Indonesia?
Soalnya, dalam beberapa kasus, yang udah ada IMB-nya aja kadang masih bisa terjadi penolakan. Mirisnya, negara sering terlihat enggan untuk mengambil sikap terkait dengan hal tersebut. Apalagi, menurut hasil Lembaga Survei Indonesia di 2019 lalu, intoleransi di Indonesia masih tinggi loh.
Ya, semoga aja negara bisa hadir ya untuk isu yang seperti ini. Kalau memang terjadi tindakan intoleransi kan harusnya bisa ditindak tegas. Kan itu juga yang diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi. (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
