HomeCelotehJokowi Biarkan Menterinya Dicokok KPK?

Jokowi Biarkan Menterinya Dicokok KPK?

“Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan”. – Presiden Jokowi


PinterPolitik.com

Korupsi telah menjadi momok dalam sejarah peradaban manusia. Filsuf Yunani, Plato, menjelaskan bagaimana nature dari tindakan korupsi itu melekat pada instutusi politik. Oleh karena itu, para filsuf harus menempatkan diri mereka di belakang “tembok” agar tidak terjerumus dalam perilaku yang demikian.

Hmm, sayangnya nggak banyak filsuf yang jadi politisi. Dan kalau pun para politisi mengikuti nasihat Plato itu, mungkin semua negara dan semua pemerintahan akan menjadi bersih serta benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Korupsi ini lah yang jadi perbincangan hangat beberapa minggu terakhir di Indonesia. Bukannya gimana-gimana ya, ada 2 menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang akhirnya dicokok oleh KPK. Jeng jeng jeng.

Iyes, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta ada Menteri Sosial Juliari Batubara. Wih, dua tangkapan besar nih. Congratulations untuk KPK.

Menteri Edhy ditangkap terkait suap dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sementara Menteri Juliari ditangkap terkait korupsi dana bantuan sosial. Hmm, yang terakhir ini nih yang bikin miris. Bansos Covid-19 cuy, dikorupsi sama pejabat. Beh, kalau sesuai aturan, harusnya bisa dihukum mati tuh. Uppps. Korupsi dana kebencanaan soalnya.

Nah, yang bikin publik bertanya-tanya adalah kalau dua kejadian itu berkaitan dengan kebijakan publik, harusnya Presiden Jokowi bisa saja punya insting atau prediksi bahwa kebijakan tersebut berpotensi melahirkan penyelewengan.

Contohnya terkait izin ekspor lobster. Presiden pasti bisa melihat gejolak yang timbul di masyarakat saat kebijakan tersebut dikeluarkan. Dengan demikian, Pak Jokowi sebenarnya bisa saja mencegah loh atau memveto agar aturan menteri terkait persoalan ini bisa dipikirkan ulang atau direvisi.

Baca juga :  Dirangkul Prabowo, Akhir "Menyedihkan" Megawati?

Karena hal itu tidak terjadi, nggak heran banyak pihak yang menilai Presiden Jokowi emang “sengaja” membiarkan agar menteri-menterinya dicokok KPK. Tujuannya? Bersih-bersih di kabinet lah.

Secara publik pasti bisa melihat lah, bahwa kabinet yang ada sekarang ini emang cenderung terjebak dalam perangkap partai-partai politik. Bukan tanpa alasan pula dua menteri yang kena tangkap kali ini adalah menteri dari parpol.

Hmm, kalau diibaratkan, mungkin saat ini Pak Jokowi sedang nyewa “office boy” baru di Istana buat bersih-bersih kabinet. Hehehe. Tapi, semoga office boy yang ini benar-benar bisa terus galak dan makin rajin bersih-bersihnya. Biar masyarakat nggak kesal terus-terusan.

Lha masyarakat disuruh menaati 3M – mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak – untuk menghadapi pandemi Covid-19, sementara ada menteri yang dapat 17M. Itu loh, Mensos yang dapat Rp 17 miliar. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.