HomeCelotehJokowi Biarkan Menterinya Dicokok KPK?

Jokowi Biarkan Menterinya Dicokok KPK?

“Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan”. – Presiden Jokowi


PinterPolitik.com

Korupsi telah menjadi momok dalam sejarah peradaban manusia. Filsuf Yunani, Plato, menjelaskan bagaimana nature dari tindakan korupsi itu melekat pada instutusi politik. Oleh karena itu, para filsuf harus menempatkan diri mereka di belakang “tembok” agar tidak terjerumus dalam perilaku yang demikian.

Hmm, sayangnya nggak banyak filsuf yang jadi politisi. Dan kalau pun para politisi mengikuti nasihat Plato itu, mungkin semua negara dan semua pemerintahan akan menjadi bersih serta benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Korupsi ini lah yang jadi perbincangan hangat beberapa minggu terakhir di Indonesia. Bukannya gimana-gimana ya, ada 2 menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang akhirnya dicokok oleh KPK. Jeng jeng jeng.

Iyes, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta ada Menteri Sosial Juliari Batubara. Wih, dua tangkapan besar nih. Congratulations untuk KPK.

Menteri Edhy ditangkap terkait suap dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sementara Menteri Juliari ditangkap terkait korupsi dana bantuan sosial. Hmm, yang terakhir ini nih yang bikin miris. Bansos Covid-19 cuy, dikorupsi sama pejabat. Beh, kalau sesuai aturan, harusnya bisa dihukum mati tuh. Uppps. Korupsi dana kebencanaan soalnya.

Nah, yang bikin publik bertanya-tanya adalah kalau dua kejadian itu berkaitan dengan kebijakan publik, harusnya Presiden Jokowi bisa saja punya insting atau prediksi bahwa kebijakan tersebut berpotensi melahirkan penyelewengan.

Contohnya terkait izin ekspor lobster. Presiden pasti bisa melihat gejolak yang timbul di masyarakat saat kebijakan tersebut dikeluarkan. Dengan demikian, Pak Jokowi sebenarnya bisa saja mencegah loh atau memveto agar aturan menteri terkait persoalan ini bisa dipikirkan ulang atau direvisi.

Baca juga :  Selama Masih Megawati, PDIP Pasti Oposisi?

Karena hal itu tidak terjadi, nggak heran banyak pihak yang menilai Presiden Jokowi emang “sengaja” membiarkan agar menteri-menterinya dicokok KPK. Tujuannya? Bersih-bersih di kabinet lah.

Secara publik pasti bisa melihat lah, bahwa kabinet yang ada sekarang ini emang cenderung terjebak dalam perangkap partai-partai politik. Bukan tanpa alasan pula dua menteri yang kena tangkap kali ini adalah menteri dari parpol.

Hmm, kalau diibaratkan, mungkin saat ini Pak Jokowi sedang nyewa “office boy” baru di Istana buat bersih-bersih kabinet. Hehehe. Tapi, semoga office boy yang ini benar-benar bisa terus galak dan makin rajin bersih-bersihnya. Biar masyarakat nggak kesal terus-terusan.

Lha masyarakat disuruh menaati 3M – mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak – untuk menghadapi pandemi Covid-19, sementara ada menteri yang dapat 17M. Itu loh, Mensos yang dapat Rp 17 miliar. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Karier Politik Panjang Anies

Karier politik Anies Baswedan akan jadi pertaruhan pasca Pilpres 2024. Setelah kalah, Anies dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk membuat dirinya tetap relevan di hadapan publik.

Jebakan di Balik Upaya Prabowo Tambah Kursi Menteri Jadi 40

Narasi revisi Undang-Undang Kementerian Negara jadi salah satu yang dibahas beberapa waktu terakhir.

Budi Gunawan Menuju Menteri Prabowo?

Dengarkan artikel ini: Nama Kepala BIN Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon menteri yang “dititipkan” Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal...