“KPK menerima total 1.074 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 428 keluhan”. – Ipi Maryati, Plt Jubir Bidang Pencegahan KPK
Bansos alias bantuan sosial memang menjadi secercah cahaya dan harapan bagi banyak orang di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat Covid-19. Apalagi buat mereka yang berasal dari golongan masyarakat kelas bawah. Udah pasti sangat berarti banget.
Well, kondisi sekarang ini memang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Yang pengusaha juga banyak yang mulai teriak-teriak. Dagangan sepi, omset menurun, pengunjung berkurang, dan lain sebagainya. Apalagi buat mereka-mereka yang bergerak di bisnis pariwisata, beh paling berat dampaknya terasa.
Makanya, buat mereka yang kehilangan pendapatan – terutama dari kelas masyarakat bawah – keberadaan bansos, sekalipun jumlahnya mungkin nggak besar-besar banget, tentu akan membantu.
Sayangnya, tata kelola pemberian bansos di Indonesia sepertinya masih amburadul. Datanya masih nggak jelas, misalnya terkait apakah seseorang itu masuk kategori miskin atau nggak, mana kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan mana yang nggak, dan lain sebagainya.
Akibatnya, ada orang yang sebetulnya amat sangat membutuhkan bantuan tersebut, namun namanya nggak terdaftar. Sementara, yang nggak begitu membutuhkan justru terdaftar.
Nggak heran, banyak keluhan masuk terkait penyaluran bansos. Nah, yang terbaru, KPK merilis laporan terkait persoalan bansos ini. Lembaga anti rasuah itu menyebutkan bahwa pihaknya menerima 1074 aduan terkait bansos. Kebanyakan laporan yang masuk adalah dari mereka yang tidak menerima bantuan tersebut.
Menariknya, salah instansi yang paling banyak mendapatkan keluhan adalah pemerintah kota Surabaya. Wih, that’s interesting.
Bukannya gimana-gimana ya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Bu Risma dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan sangat mengedepankan kepentingan masyarakatnya. Apabila ada yang nggak beres, doi pasti selalu jadi yang terdepan untuk mengupayakan penyelesaiannya.
Hmm, tapi kenapa ya dalam urusan bansos ini justru instansi yang dipimpinnya paling banyak mendapatkan keluhan? Apa jangan-jangan karena sudah mau selesai masa jabatan, jadi Bu Risma mulai “melunak”? Uppps. Itu kata orang-orang di media sosial loh ya.
Yang jelas, Bu Risma kudu melihat laporan dari KPK ini sebagai hal yang serius loh. Apalagi kalau doi berkeinginan untuk melanjutkan jenjang karier ke posisi yang lebih tinggi, katakanlah seperti yang banyak diisukan bakal maju di Pilkada DKI Jakarta 2022.
Bagaimanapun juga, penyaluran bansos yang tepat sasaran adalah hal yang penting di tengah pandemi seperti sekarang ini. Harapannya sih ke depan data pemerintah bisa lebih baik.
Cukuplah kasus Papa Setnov dulu yang korupsi pengadaan e-KTP yang berkaitan dengan data kependudukan. Yang lain-lain jangan diutak-atik juga. Kasihan masyarakat yang menderita karena pandemi ini. (S13)
