HomeCelotehFPI Dilarang Jadi Peserta Pemilu?

FPI Dilarang Jadi Peserta Pemilu?

“Mengenai eks FPI, belum ada pembahasan. Nanti kita lihat ke depan perkembangannya seperti apa”. – Luqman Hakim, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB


PinterPolitik.com

Hak politik adalah salah satu hak yang melekat pada diri setiap warga negara di sebuah negara demokrasi. Seseorang berhak untuk mencalonkan diri – kalau merasa dirinya mampu untuk menjadi pemimpin tentunya – serta berhak pula untuk memberikan suara atau dukungan saat Pemilu.

Makanya, ketika hak politik itu dicabut, seseorang tentu akan menjadi warga negara tanpa kebebasan pilihan politik. Padahal, politik adalah salah satu bidang yang paling mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Seperti kata komedian di era Yunani kuno, Aristophanes, bahwa bahkan di bawah sebuah batu sekalipun selalu ada politiknya.

Baca Juga: Lingkaran Pam Swakarsa Komjen Listyo

Nah, persoalan hak politik ini lagi jadi pembahasan yang menarik beberapa waktu terakhir seiring wacana yang dibuat oleh DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Bahkan RUU ini telah masuk dalam prolegnas untuk tahun 2021.

Dalam rancangan perubahan UU tersebut, ada aturan yang mengharuskan kandidat yang bertarung dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berasal dari eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI. Iyess, anggota HTI nggak boleh jadi caleg, capres maupun calon kepala daerah.

Kalau mau nyalon, seseorang wajib menyertakan surat keterangan “bebas HTI” yang diterbitkan oleh pihak kepolisian.

- Advertisement -

Ini juga membuat HTI setara dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang aturan terkait pelarangan serupa juga ada. Wih, ngeri-ngeri sedap nih kalau udah berkaitan dengan larangan-larangan yang kayak gini. Apalagi, HTI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia karena sudah tidak ada legal standingnya lagi.

Baca juga :  Misteri Pak Bas Jadi Fotografer

Yang kemudian muncul pertanyaannya adalah terkait Front Pembela Islam alias FPI. Pasalnya, ormas yang satu ini juga kini ditetapkan terlarang aktivitasnya oleh pemerintah karena sudah tidak punya legal standing lagi sebagai ormas.

Hmm, kalau anggota FPI juga dilarang mencalonkan diri, bakal ramai juga ya nanti gejolaknya. Lha iya, pasti riak-riak penolakan yang muncul di masyarakat tidak akan kecil.

Selain itu, secara tujuan dan beberapa bagian pemikirannya, FPI berbeda dibandingkan dengan HTI. Jadi, memang agak berlebihan kalau eks anggota FPI juga harus mendapatkan pelarangan aktivitas berpolitik, terutama mencalonkan diri di kontestasi elektoral.

DPR sendiri bilang belum memutuskan terkait hal itu sih. Oleh karena itu, menarik untuk kita tunggu perkembangan selanjutnya. (S13)


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Zulhas dan Bisnis Jastip Menjanjikan

Nama Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) disebutkan Prof. Karomani soal kasus penitipan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

Ada “Udang” di Balik Relawan Jokowi?

“Saya di dalam sana. Jadi saya tahu perilakunya satu-satu. Kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, berfaksi-faksi. Ada kelompok yang tiga periode, ada kelompok...

Tito Sewakan Pulau, Cari Investasi?

“Pada intinya, akan mengembangkan kawasan sebagai eco-tourism. Sebetulnya, bagus, menurut saya, daripada dia tidak digunakan kosong begitu saja” –   Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri PinterPolitik.com Sebagian besar masyarakat Indonesia...

PDIP vs Relawan Jokowi, Rebutan GBK?

Usai acara Gerakan Nusantara Bersatu di GBK, PDIP tampak tidak terima relawan Jokowi bisa pakai GBK. Mengapa GBK jadi semacam rebutan?

Mengintip “Spotify Wrapped” Jokowi

Sekarang sudah waktunya untuk "Spotify Wrapped 2022". Musik dan politik pun saling berkaitan. Apakah Jokowi punya "Wrapped" sendiri?

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

More Stories

Mengapa BBM Bisa Bahayakan Jokowi?

Pemerintah telah menaikkan harga BBM. Pertalite naik hingga 30 persen, dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kebijakan ini kemudian...

Kasus Sambo Untungkan Jokowi?

Bergulirnya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo memang menarik perhatian masyarakat luas. Isu ini bahkan mengalahkan narasi krisis ekonomi yang kini...

Ini Alasan 2024 Harus Kandidat Militer

Peningkatan kapasitas militer Tiongkok dan manuver yang dilakukan oleh negara tersebut atas Taiwan diprediksi akan memanaskan situasi politik di Asia Timur. Banyak ahli geopolitik...