HomeCelotehFinal Boss DPR Adalah Ketum Parpol?

Final Boss DPR Adalah Ketum Parpol?

Sejak kasus korupsi menjadi perbincangan hangat di publik, desakan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset muncul. Salah satunya adalah dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 


PinterPolitik.com

“Di sini boleh ngomong galak, Pak. Tapi Bambang Pacul ditelepon Ibu, ‘Pacul, berhenti’, ‘Siap, laksanakan!” – Bambang “Pacul” Wuryanto, Ketua Komisi III DPR RI

Masih ingatkah kalian dengan permainan Nintendo klasik Super Mario Bros? Dalam permainan ini, Mario harus melalui berbagai rintangan berbahaya dan mengalahkan final boss untuk menyelamatkan sang tuan putri. 

Final boss yang harus dikalahkan Mario pun tidak sedikit. Para final boss ini ada di setiap world dan menjadi musuh bagi Mario.

Perjalanan Mario dalam permainan ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan apa yang sedang dialami oleh Pak Mahfud MD pada pertemuannya dengan DPR.

Semuanya berawal dari dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diungkapkan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU. Kata Pak Mahfud sih, ada laporan yang masuk ke beliau.

Namun, persoalan ini masih belum menemui titik terangnya. Terdapat perbedaan laporan yang diterima oleh Pak Mahfud dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu). Jadinya, informasi jelas tentang dugaan TPPU ini terus simpang siur.

Simpang siur ini berujung ke dipanggilnya Pak Menko Polhukam dan Ibu Menkeu ke hadapan DPR, tepatnya Komisi III. Nah, dalam rapat inilah Pak Mahfud mendorong disahkannya RUU Perampasan Aset untuk men-support penyelesaian kasus-kasus seperti ini.

Mahfud MD DPR Jadi Perseteruan Panjang

Desakan Pak Mahfud dijawab oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang “Pacul” Wuryanto. Menurut Bambang Pacul, Pak Mahfud salah me-lobby. Seharusnya, Pak Mahfud berbicara dengan ketua-ketua umum partai. Soalnya, menurut Bambang Pacul, anggota-anggota DPR tuh tunduk kepada bosnya masing-masing. 

Wah, layaknya Mario di permainan Super Mario Bros, Pak Mahfud rupanya harus mengalahkan final boss para anggota DPR dulu nih kalau mau menggolkan suatu peraturan perundang-undangan. 

Kalau kata Andrew Heywood dalam bukunya yang berjudul Politics, pola demokrasi yang seperti ini masuk ke dalam kategori demokrasi elitis. Elitism dipahami sebagai praktik yang dikuasai oleh para elite. Elite adalah segelintir orang yang memiliki power, kekayaan, dan privilese yang terkonsentrasi. 

Menggunakan perspektif elitism ini, demokrasi yang kita kenal sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanyalah ilusi semata. Sebab, kekuatan politik sesungguhnya hanya dikuasai oleh segelintir orang, yakni para elite.

Elite-elite ini tidak mesti terlibat langsung dalam struktur pemerintahan. Bisa jadi, mereka hanya duduk manis di luar sambil memainkan boneka-boneka mereka di pemerintah.

Mendengar statement Bambang Pacul yang demikian, rasanya wajar jika kita mempertanyakan keterwakilan para anggota DPR. Siapakah sesungguhnya tuan dari DPR? Rakyat kah? Atau malah partai politik? (A89)


spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Safari Politik Prabowo Mulai dari Atas?

Momen Lebaran akhir April lalu rupanya digunakan Prabowo Subianto, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, untuk bersilaturahmi ke kediaman berbagai kolega dan temannya. Adapun beberapa tempat yang ia kunjungi adalah kediaman Joko Widodo (Jokowi), Mahfud MD, Wiranto, AM Hendropriyono, dan lainnya. Apakah safari politik Prabowo berbalutkan sowan dimulai dari kunjungan ke para elite?

Ganjar Perlu Branding Politik Baru?

Pada 21 April 2023, Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, resmi menetapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden (capres) usungan partai. Padahal, baru Maret lalu, Ganjar mengalami blunder hebat akibat pernyataannya mengenai Piala Dunia FIFA U-20 di Indonesia. Karena itu, pantas kita pertanyakan, bisakah PDIP pertahankan titel king maker dengan capres pilihannya?

Rumor Reshuffle, Anies Akan Hilang Lagi?

April lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambahkan jabatan Wakil Menteri Kominfo (Wamenkominfo) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023. Akibatnya, isu reshuffle kabinet pun kembali muncul. Mungkinkah ini jadi sentilan reshuffle selanjutnya pada Partai Nasdem, dan Anies?