HomeCelotehDi Balik Gatot vs Pangdam Jaya

Di Balik Gatot vs Pangdam Jaya

“Jadi saya ulangi, tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga dilakukan oleh Koopssus di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis itu pun sama tidak boleh, tidak boleh gunakan kendaraan taktis dalam keadaan damai ini. Jangan seolah semua TNI. Ini perlu saya ingatkan”. – Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI 


PinterPolitik.com

Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman beberapa waktu terakhir emang menjadi salah satu sosok yang mendapatkan sorotan. Ketegasannya dalam menurunkan baliho bergambar pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, mendapatkan sorotan banyak pihak.

Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi tindakan tersebut karena dianggap memberikan efek kejut bagi FPI dan Rizieq yang sekembalinya dari Arab Saudi memang mencuri panggung politik nasional. Bahkan, aksi-aksi Rizieq dianggap melewati batas, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Namun, banyak pula yang menilai apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya tersebut berlebihan. Selain sempat menyebutkan akan siap berhadapan dengan FPI – bahkan membubarkan ormas tersebut jika berulah – aksi yang dilakukan oleh sang jenderal dianggap berbenturan dengan konteks perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Nggak heran, kritikan akhirnya berdatangan dari banyak pihak.

Salah satunya yang cukup keras menyindir soal hal ini adalah mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo. Doi menyebutkan apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya “berlebihan”.

Yang disorot Gatot adalah terkait penggunaan kendaraan taktis ketika lewat di Petamburan. Menurut Gatot, kondisi saat ini bukan darurat militer. Sehingga, bukan hal yang tepat menggunakan alutsista untuk menegakkan ketertiban, apalagi terhadap FPI yang bukan ormas terlarang seperti HTI.

Baca juga :  Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Gatot juga bilang bahwa sikap yang ditunjukkan Pangdam Jaya tidaklah mewakili sikap TNI secara keseluruhan.

Hmmm, jadi bingung nih sama Pak Gatot. Soalnya, kalau kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini merupakan kelanjutan dari sikap tegas yang ditunjukkan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dalam salah satu konferensi pers pasca kembalinya Rizieq Shihab ke tanah air.

Kala itu, Hadi secara tegas mengingatkan pihak-pihak yang dianggap mengganggu persatuan Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pihak-pihak tersebut akan berhadapan langsung dengan TNI.

Well, Hadi memang tidak langsung menunjuk ke arah FPI dan Rizieq sih. Tapi, kalau membaca situasi yang terjadi kala itu, arahnya jelas ke sana.

Hmm, sepertinya Pak Gatot masih ingin mengukuhkan pengaruhnya di militer nih. Soalnya, hal tersebut adalah salah satu modal yang membuat doi kuat secara politik. Tinggal pertanyaannya adalah apakah kiprah Gatot sebagai mantan Panglima TNI masih cukup kuat untuk menarik para prajurit aktif ke arahnya.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.