“It’s human rights for everybody” – Macklemore, penyanyi rap asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Liburan emang enak banget, cuy, kalau dibuat jalan-jalan. Ke mana pun tujuannya, pasti menyenangkan. Biasanya, karena kekurangan dana, nonton film di bioskop pun jadi pilihan. Apalagi, filmnya termasuk daftar list favorit. Beehh, mantap jiwa.
Kalau saat wabah seperti saat ini sih, para pencinta film harus rela hanya dengan menonton di rumah. Yah, mau gak mau, sebagai warga negara yang bai,k harus patuh dong sama kebijakan pemerintah buat jaga jarak dari kerumunan. Iya gak?
Tapi, sepertinya, hal itu tidak menjadi masalah, soalnya zaman sekarang kalau mau menonton film mudah kok, guys. Banyak portal dan aplikasi yang menyediakan film dan video secara gratis maupun berbayar. Jadi, tidak melulu harus nonton sinema layar kaca di televisi (TV) atau sinetron dengan episode panjang yang masalahnya tidak kunjung menemukan titik terang.
Salah satu media untuk menonton film atau video itu adalah YouTube. Bahkan, sekarang sudah banyak orang yang lebih memilih nonton acara YouTube dari pada TV. Yah, YouTube memang lebih dari TV sih. Hehe.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak Refly Harun. Mantan Komisaris Utama Pelindo ini sepertinya sudah bosan hanya eksis di TV maupun koran sehingga media lain seperti YouTube pun jadi pilihan.
Konten tayangan doi sih tidak jauh-jauh dari masalah politik atau opini kritis tentang pemerintahan. Bro and sist pasti sudah tahu dong kalau doi hobi banget mengkritik pemerintah. Meskipun sudah pernah disodori jabatan pun doi tetap tak gentar, kalau orang sudah suka memang sulit larangannya.
By the way, ada yang terbaru nih kritikan doi, yaitu soal larangan mudik. Menurut doi, larangan ini bisa berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), cuy. Soalnya, dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, gaes.
“Jadi pergerakan kita mau ke Jakarta, Palembang, Surabaya, Solo atau ke kota-kota lainnya, itu adalah hak asasi manusia,” kata doi dalam tayangan YouTube-nya. Wadidaw, belum juga sampai sepekan diumumkan, larangan mudik sudah jadi topik hangat pembicaraan.
Sebenarnya sih, kalau dilihat, diraba, dan diterawang, Bapak Refly ini setuju saja dengan kebijakan pemerintahan ini, guys. Yah, semua elemen masyarakat juga setuju sih kalau menyangkut soal pembatasan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.
Problemnya sih, menurut beliau, cuma pada konstitusi yang mengeluarkannya saja sih, gengs. Kata doi, seharusnya pelarangan mudik bukan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tapi lebih baik dalam UU.
Hmmm, kalau dilihat-lihat Bapak Refly nih semakin kritis ya, cuy. Soalnya masalah larangan mudik yang melanggar HAM ini masih ada garis bawah. Pelanggaran HAM ini menurut doi masih bersifat potensi jadi belum pasti terjadi.
Sebentar deh, kalau begitu kok sudah dibahas dan dipublikasi? Gimana mau didengerin nih pelanggaran yang masih potensi? Wong pelanggaran HAM masa lalu aja nggak beres-beres. Uppss.
Hadeeh, memang masalah Corona dan tetek bengeknya ini bikin pusing ya, gengs. Hilang satu tumbuh seribu. Bukan hanya anak puber aja, negara jadi semakin labil cuy. Hadeeh. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
