“Kebahagiaan rakyat, itulah hendaknya sebagai undang-undang tertinggi” – Marcus Tulius Cicero, penulis asal Romawi
Sobat Pinpol, khusus hari ini, mimin mau dengar bagaimana sih pendapat kalian dari lubuk hati yang paling dalam terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)? Saya yakin kalian sebagai milenial banyak yang menolak RUU tersebut ya dengan berbagai alasan yang dimiliki.
Meskipun jujur, mimin sendiri yakin – di antara kalian yang menolak atau mendukung – belum membaca draft UU tersebut. Kalaupun ada yang sudah membaca, belum tentu itu sampai akhir dan selesai. Hehehe.
Kalau mimin jelas ya di sini mau bersikap se-netral mungkin, namanya juga media yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Hehehe.
Namun, akhir-akhir ini mimin gundah gulana nih, gengs. Pasalnya, setelah disahkan pada Senin lalu, draf RUU tersebut masih belum beredar di publik secara masif. Bahkan, pada saat rapat paripurna pengesahan, draf RUU itu tidak dibagikan ke para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Parah nggak sih menurut kalian? Lantas, kemarin apa para DPR ini dalam pembahasan nggak mempelajari dulu ya? Hadeuh.
Bahkan, yang terbaru, beredar empat versi draf dengan jumlah halaman yang berbeda, sob. Yang satu setebal 905 halaman, dan satu lagi 1.028 halaman, dan yang lainnya memiliki perbedaan pada pasal dalam draf masing-masing.
Tentu hal ini membuat banyak pihak bingung, kelimpungan, dan bertanya-tanya. Mana nih draf yang final dan menjadi pegangan pada saat pengesahan RUU Ciptaker ini?
Yang awal mimin ini berada di jalur tengah – layaknya Karna dalam film Mahabarata yang mencoba selalu menjadi penengah dan netral – seketika langsung berubah dan mengernyitkan dahi. Sembari dalam hati mimin menggerutu, “Ini bagaimana sih kerja DPR? Kok kesannya main-main. Jadi ingat Alm. Gus Dur yang menyamakan DPR dengan siswa Taman Kanak-kanak (TK).”
Padahal, kalau ada empat versi seperti ini, kan ya bahaya. Bisa jadi bumerang gitu loh. Yang tujuannya mau menarik investor datang ke Indonesia karena adanya disinformasi dan ketidakjelasan regulasi, yang ada malah investor gamang dan ribuan kali mikir mau menanamkan modal di Indonesia.
Gimana nih Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR? Kelihatannya perlu banget nih klarifikasi dan memberikan informasi lebih lanjut. Pasti Mbak Puan tahu dong mana yang asli. Lah wong doi yang bahas beserta jajarannya.
Sangat ditunggu loh statement dan kalimatnya. Jangan sampai ya, diam seribu bahasa dan tiba-tiba menghilang. Terlebih, kondisi Indonesia saat ini semakin crowded dan tidak menentu.
Jangan sampai seperti kemarin. Sudah ber-statement terkait masyarakat Minang, eh, ketika kisruh dan berpotensi jadi konflik, nggak ada klarifikasi malah menghilang bagai ditelan bumi. Walhasil, para kader PDIP yang menjadi tameng.
Apa jangan-jangan Mbak Puan sendiri gak tahu draf mana final? Atau jangan-jangan masih ada yang perlu direvisi lagi?
Duh, padahal, skripsi saja kalau mau diujikan dan dibawa ke tahap ujian komprehensif harus sudah final dan disetujui pembimbing. Eh, ini aturan untuk negara, sudah disahkan, lah kok masih belum jelas mana produk finalnya. Hadeuh. (F46)
