“Itu mungkin tradisi Fahri Hamzah kali ya. Tapi, kalau di NasDem sih nggak seperti itu, PKS nggak seperti itu, Demokrat nggak seperti itu. Mungkin di partai dia kali seperti itu,” – Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem
Akhir-akhir ini, tema “bandar politik” semakin ramai jadi perbincangan politik berbagai kalangan. Bermula saat Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut adanya pengaruh bandar terhadap gagal deklarasinya Koalisi Perubahan.
Secara eksplisit Fahri mengatakan kalau bandar belum sepakat sehingga Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS jadinya gagal deklarasi koalisi pada 10 November 2022 – meskipun Fahri tidak menyebut siapa bandar yang dimaksud.
Merespons pernyataan itu, Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya tidak memiliki tradisi bandar. Lebih lanjut, ia malah menuding balik kalau di partai Fahri tradisi bandar itu hidup.
Ali mengklaim pengusungan Anies Baswedan murni dari bawah. Waketum NasDem tersebut menyebutnya sebagai cerminan keinginan dan harapan rakyat.
Anyway, persoalan bandar politik ini bukanlah hal yang baru. Bahkan, dalam literatur ilmu politik, istilah bandar ini disamakan dengan istilah patron yang bermakna penyokong atau pelindung. Ya, kurang lebih mirip-mirip bandar lah ya.
Hal ini dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia yang melihat bahwa budaya patron–klien atau klientelisme tumbuh subur dalam percaturan politik Indonesia.
Cara pandang ini melihat bahwa klientelisme menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya politik uang (money politics) dan premanisme politik. Dua hal itu menjadi strategi umum para politisi untuk menundukkan dan menjinakkan lawan dan konstituen.
Tentunya, sumber daya uang dan kekuasaan untuk menekan dimiliki oleh bandar politik. Namun, di “panggung depan” pentas politik kita, bandar ini selalu tidak terlihat dan tabu untuk diperbincangkan.
Sampai saat ini, pertanyaan kenapa bandar selalu sembunyi di “panggung belakang” sulit untuk dijawab meskipun semua orang sadar kalau di belakang seorang kandidat pasti ada bandar yang menyokongnya.
Apa benar tidak ada bandar di belakang Anies seperti yang diungkapkan oleh politisi NasDem di atas?
Eiitss, tunggu dulu. Rupanya ada “jawaban” berbeda loh yang diperlihatkan oleh Anies. Hal ini terlihat ketika Anies menyambut kedatangan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim jelang KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022.
Pada pertemuan itu diceritakan kalau dirinya dan Sung Yong Kim bertukar pikiran tentang kondisi demokrasi dan percaturan global. Itu secara eksplisit. Namun, apakah hanya itu?
Nah, di sinilah terlihat ada jawaban atas pertanyaan Fahri tentang bandar – meskipun jawabannya mungkin secara simbolik.
Bisa jadi, pertemuan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk dukungan AS ke Anies, melainkan bisa juga menjadi simbol kalau Anies punya bandar yang kuat, yakni negeri Paman Sam itu sendiri. Hehehe.
Hal ini bukan tidak mungkin menegaskan kalau intervensi asing rupanya masih berpengaruh dan, bahkan, negara kuat bisanya menjadi bandar seorang kandidat di suatu negara
Hal ini pernah dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang membenarkan adanya foreign electoral intervention (campur tangan elektoral oleh asing) yang berlaku dalam politik global.
Memang terjadi campur tangan asing terhadap pemilu di beberapa negara. Bahkan, tercatat AS pernah mengintervensi 81 kasus pemilu dan pesaingnya Rusia yang dulu Uni Soviet sebanyak 36 kasus.
Hmm, kalau benar AS jadi bandar Anies, jangan-jangan nanti AS minta request soal tagline kampanye Anies yang disingkat AS aja. Kalau di uraikan, ini bisa aja singkatan dari Anies Serikat. Uppsss, sorry. Maksudnya adalah Anies Sejahtera. Mungkin loh ya. Hehehe. (I76)
