“Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya” – Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
Cuy, kalian pasti tahu dong ketika momentum kisruh kemarin terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) banyak sekali organisasi dan kelompok yang menentang – dari mahasiswa, organisasi masyarakat (Ormas), bahkan hingga turunnya anak SMK. Nah, di antara organisasi yang kemarin menolak, kita semua pasti tahu, yaitu ada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Masing-masing sih mempunyai alasan yang bermacam-macam – mulai dari banyak madlorot’ atau dampak negatifnya bagi masyarakat bawah sampai mempermasalahkan kok nggak ada komunikasi dengan organisasi tersebut.
Mimin memaklumi sih kenapa organisasi seperti NU dan Muhammadiyah menolak karena memang sejak era dahulu kedua organisasi ini memperjuangkan apa yang tidak sesuai koridor – meskipun alasan lainnya ya karena tidak sedikit anggota mereka yang akan terkena terdampak.
Lebih jauh dari itu, mimin juga paham kok kenapa Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) nggak ajak organisasi layaknya NU dan Muhammadiyah komunikasi terkait UU Ciptaker. Selain pasti akan berujung panjang dan karena memang alur komunikasinya lebih pas kalau sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ya ada lagi alasan lain. Namun, mimin nggak mau deh bahas di sini ya, cuy. Nanti saja di chapter tulisan lain. Hehehe.
Namun, dari itu semua, kalian pasti tahu dong kemarin ricuh banget. Bahkan, Presiden Jokowi hingga marah karena menilai komunikasi publik para menteri nih kacau banget, bahkan cenderung memicu masalah baru – misal kemarin Pak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang sedikit ngegas. Hehe.
Kelihatannya, Pak Presiden nggak mau mengulangi kesalahan yang sama terkait vaksin, cuy. Doi langsung meminta agar NU, Muhammadiyah, dan MUI dilibatkan dalam upaya mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat bawah. Secara, persoalan halal itu selalu identik dengan MUI yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin.
Permintaan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) tentang Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi yang disiarkan secara streaming dari Istana Negara kemarin. Beeh, sigap banget nih Pak Presiden – nggak mau kecemplung dalam lubang yang sama dua kali.
Sebenarnya, kalau mimin lihat, Pak Jokowi ini minta menterinya agar menjelaskan soal vaksin secara komprehensif ke publik – mulai dari manfaat vaksin dan peta jalan atau roadmap vaksinasi sampai kehalalan vaksin. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi disinformasi atau hoaks di berbagai platform media.
Nah, untuk menjelaskan kepada masyarakat di tingkat bawah, Pak Presiden meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menkominfo Johnny G. Plate menyiapkan strategi komunikasi publik dan menggandeng MUI, NU, dan Muhammadiyah.
Kalaudalam hal ini, jujur mimin kasih standing applause deh ke Pak Presiden Jokowi, doi tahu banget nih celahnya. Kelihatan paham gitu loh kapan waktunya komunikasi dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam.
Ibaratnya nih, kalau dianalogikan pedagang, orang mau bikin perusahaan teknologi ya ngomongnya sama orang yang ahli Teknologi Informasi (TI). Sementara, kalau orang mau jual makanan, mungkin ya ngomongnya komunikasinya sama seorang chef, misal Chef Arnold, Chef Juna, atau Chef Renata. Hehehe (F46)
