HomeBelajar PolitikTIDAK DITAHAN, AHOK TETAP LANJUT KAMPANYE

TIDAK DITAHAN, AHOK TETAP LANJUT KAMPANYE

Tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah diserahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Penyerahan ini seiring pelimpahan tahap II berkas perkara yang menyeret Gubernur non aktif DKI Jakarta itu. Namun, kejaksaan memutuskan untuk tidak menahan Ahok karena ada beberapa pertimbangan.

“Pertama, bahwa penyidik sudah mengajukan pencekalan dan sampai saat ini berlaku,” kata Rum di Kejaksaan Agung, Kamis (1/12/2016).

Lalu, lanjut Rum, seusai SOP yang ada, apabila penyidik Polri tak menahan tersangka, kejaksaan pun akan bersikap sama. “Kami juga tidak melakukan penahanan,” ujar Rum.

Ketiga, jaksa peneliti memutuskan bahwa Ahok tak perlu ditahan lantaran kooperatif. “Bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang,” lanjut Rum.

Alasan keempat, jaksa menyusun dakwaan kasus Ahok dengan pasal alternatif. Pasal pertama adalah Pasal 156 a KUHP yang ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara itu, pasal kedua adalah Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Hal itu dimanfaatkan oleh Ahok untuk melanjutkan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Hari ini dia dijadwalkan berada di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Di sana Ahok biasanya akan menemui masyarakat dan sejumlah tokoh ternama yang sengaja datang untuk berdialog.

Sementara pendamping Ahok di Pilkada Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat pada hari ini dijadwalkan menghadiri peresmian Posko Kampung Basuki-Djarot (Badja) di Jalan Masjid Bendungan, Cawang, Kramat Jati, pukul 13.30. Setelah itu, Djarot bersilaturahmi dengan warga sekitar.

Baca juga :  Anies-Ahok Batal, RK Menang?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Ekspor Pasir, “Mengalah” Jokowi untuk Singapura? 

Keputusan pemerintah membolehkan kembali ekspor sedimen (pasir) laut menuai sejumlah kritik. Kira-kira apa alasan Presiden Jokowi setujui keputusan tersebut? 

Lion Air dan Ais Syafiyah: Master Stroke Cak Imin?

Rusdi Kirana diumumkan oleh Cak Imin akan kembali mengisi posisi Wakil Ketua Umum PKB. Ini adalah kali keduanya bos Lion Air itu menjabat di kepengurusan parpol yang terafiliasi dengan NU ini.

Mungkinkah Jokowi-Megawati CLBK?

PDIP dirumorkan akan segera bergabung dengan koalisi Prabowo. Mungkinkah ini bentuk CLBK antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri?

KADIN dan Kemenangan Tertunda Anin?

Terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid meninggalkan ruang tafsir atas adanya intervensi serta deal politik tertentu. Namun, benarkah demikian? Dan mengapa intrik ini bisa terjadi?

Ini Aktor di Balik “Fufufafa” Gibran?

Media sosial dibuat ramai oleh posting-an lama akun bernama Fufufafa. Sejumlah posts bahkan menjelekkan Prabowo Subianto dan keluarganya.

Digerogoti Kasus, Jokowi Seperti Pompey?

Mendekati akhir jabatannya, sejumlah masalah mulai menggerogoti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah ini artinya dukungan elite kepadanya mulai melemah?

Titip Salam dari Mega ke Prabowo: Menuju Koalisi?

Seiring dengan “audisi” menteri yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk kementerian di pemerintahannya, muncul narasi bahwa komunikasi tengah terjalin antara ketum Gerindra itu dengan Megawati Soekarnoputri.

Menuju Dual Power Jokowi vs Prabowo

Relasi Jokowi dan Prabowo diprediksi akan menjadi warna utama politik dalam beberapa bulan ke depan, setidaknya di sisa masa jabatan periode ini.

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...