Presiden RI, Joko Widodo meminta penerima subsidi energi ini dapat diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
pinterpolitik.com – Sabtu, 14 Januari 2017.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta agar subsidi energi untuk masyarakat tidak mampu betul-betul tepat sasaran. Pada 2017 ini, pemerintah mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak dan LPG (gas) 3 kilogram sebanyak Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun.
Subsidi-subsidi itu hendaknya benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu. Demikian dikemukakan Presiden saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/1/2017) siang.
Presiden mengemukakan, selama ini penerima subsidi listrik 900 VA ternyata tidak betul-betul rumah tangga yang tidak mampu. Oleh karena itu, secara bertahap pemerintah melakukan penajaman kembali sasaran agar subsidi listrik betul-betul diterima oleh masyarakat yang tidak mampu.
Menurut Presiden Jokowi, berdasarkan informasi yang diterimanya lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk LPG 3 kg dinikmati oleh rumah tangga yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya.
Untuk itu, Presiden meminta penerima subsidi energi ini dapat diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Supaya lebih terarah, lebih tepat sasaran, dan diterima oleh rakyat yang miskin, rentan miskin, usaha kecil, usaha mikro yang memang berhak menerima subsidi,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab.
Penjelasan Dirut PLN
Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir mengakui subsidi energi dalam bentuk subsidi tarif untuk pelanggan listrik 900 watt ke bawah, salah sasaran.
“Anda lihat, yang miskin (pelanggan) 450 watt ini kan 23 juta orang, Rp 21 triliun. Yang mampu di sini 4 juta. Yang 900 watt, yang rentan miskin, 6 juta, yang mampu 32 juta,” kata Dirut PLN kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat sore.
Sofyan menjelaskan, yang dilakukan pemerintah bukan mencabut subsidi, sebagaimana perkiraan banyak orang, tetapi membenahi, yang selama ini tidak berhak memperoleh subsidi, namun tetap memperoleh subsidi.
Menjawab pertanyaan apakah nanti pemberian subsidi listrik dikaitkan dengan program Kartu Keluarga Sejahtera, menurut Dirut PLN, pihaknya akan membuat kartu sendiri, karena PLN punya nomor pelanggan an ada nomor KTP-nya. “Lokasinya kita datangi, karena tiap bulan kita ambil rekeningnya. Jadi tidak mungkin salah,” ujarnya. (E19)
