HomeTerkiniObamacare akan Dihapuskan

Obamacare akan Dihapuskan

Kecil Besar

Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau yang dinamakan “Obamacare” mengasuransikan 25 juta jiwa warga AS yang sebelumnya tidak memiliki asuransi kesehatan.


pinterpolitik.comSenin, 16 Januari 2017.

Sebentar lagi Donald J. Trump akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Bukan rahasia lagi kalau Trump kurang menyukai program kesehatan Obamacare yang dikeluarkan oleh Presiden Obama. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik di Amerika Serikat (AS) bahkan berupaya lebih cepat untuk merombak program tersebut .

Upaya itu termasuk untuk segera menetapkan menteri kesehatan baru yang bisa menyusun aturan sambil menantikan sejumlah anggota parlemen untuk meloloskan pembatalan aturan subsidi yang ditetapkan Pemerintahan Obama.

Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau yang dinamakan “Obamacare” mengasuransikan 25 juta jiwa warga AS yang sebelumnya tidak memiliki asuransi kesehatan.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik berulang kali meluncurkan aturan hukum dan legislatif untuk membatalkan undang-undang yang mereka anggap sebagai aksi berlebihan Pemerintahan Obama.

Trump pernah mengungkapkan bahwa Obamacare adalah salah satu program yang memberatkan dan tidak masuk akal.

Salah satu anggota Senat dari partai Republik mengatakan bahwa Senat hanya membutuhkan suara mayoritas di 100 kursi dewan dibandingkan 60 suara untuk mengatasi rintangan prosedural Partai Demokrat guna mencabut undang-undang tersebut.

Selama masa kampanye, Trump menyebut “Obamacare” sebagai bencana dan bersama sesama anggota Partai Republik Trump berjanji akan mencabut dan mengajukan usulan seperti tabungan kesehatan bebas pajak.

Di laman transisinya, Trump mengaku mencari solusi dengan mengembalikan aturan asurani kesehatan kepada negara bagian. Dalam mencabut Obamacare, maka anggota Kongres dari Partai Republik harus memanfaatkan prosedur khusus yang dikenal dengan rekonsiliasi untuk menghadapi anggota Senat dari Partai Demokrat, karema adanya aturan melindungi hak partai minoritas.

Baca juga :  Tiongkok Pesta Thorium, Bisa Pantik “Perang”? 

Sambil menantikan Kongres bekerja di bidang legislasi, Menteri Kesehatan dan Pelayanan Publik yang pilihan Trump akan kembali mengkaji regulasi Obamacare. Misalnya, regulasi yang akan memungkinkan negara-negara bagian di AS lebih fleksibel berdasarkan ketentuan yang membolehkan negara bagian untuk mendapatkan surat pernyataan melepaskan tuntutan dari ketentuan hukum dasar, seperti membebaskan mandat individu yang mempersyaratkan warga AS memiliki asuransi dan mandat pengusaha untuk menyediakannya.

Para pemilik asuransi mengeluhkan bahwa periode tersebut telah memungkinkan beberapa orang yang awalnya tidak membeli asuransi ke undian mendaftar saat sakit. Aturan itu mungkin juga bisa mengubah bahasa “manfaat khusus” dalam Obamacare yang mengharuskan perlindungan untuk layanan darurat, ibu melahirkan dan bayi, serta kesehatan mental.

Saat memberikan konferensi pers pertamanya sejak terpilih sebagai Presiden, Trump mengatakan bahwa Ia dan Partai Republik akan berusaha untuk menghapus program Obamacare. Ia mengistilahkannya dengan aktivitas ‘mencabut dan mengganti’. Menarik untuk menanti kelanjutannya jika program ini benar-benar dicabut.

Indonesia adalah negara yang mencontek program Obamacare. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan program yang dianggap meniru apa yang diperjuangkan Obama lewat Oabamacare. Jika Obamacare dihapuskan, bagaimana dengan BPJS? Harapannya tentu saja tidak ikut dihapus. Bagaimana pun juga, jaminan kesehatan merupakan hal yang penting untuk semua orang. (Antara/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

More Stories

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Begitu Sulit Sri Mulyani

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025.