HomeBelajar PolitikMegawati Penjaga Rumah Bangsa

Megawati Penjaga Rumah Bangsa

Kecil Besar

Putri kesayangan “Putra Sang Fajar” ini memang sudah mengenal politik kebangsaan sejak usia belia. Hingga akhirnya di usia dewasa, ia pun terjun langsung mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Adis, begitulah ia biasa dipanggil oleh kedua orang tuanya dahulu. Ketika masih duduk di sekolah dasar, semangat nasionalismenya sudah bergelora. Sehingga di tahun 1955 ia pun “magang” sebagai pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) untuk Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dilanjutkan pada tahun 1964 ia menjadi anggota Paskibraka Nasional. Ketika itu, ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Di usia remaja ia kerap mengikuti kunjungan persahabatan ke negara-negara sahabat bersama sang ayah. Begitu pula jika ada kunjungan dari tokoh-tokoh dari negara lain berkunjung ke Indonesia ia kerap diminta oleh ayahnya untuk menemaninya duduk bersama tokoh besar yang berkunjung tersebut.

Adis, mungkin tidak banyak yang mengenal dengan nama itu, tapi semua warga Indonesia pasti mengenal dengan nama lengkapnya, yaitu Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau lebih dikenal dengan nama Megawati Soekarnoputri.

Putri kesayangan “Putra Sang Fajar” ini memang sudah mengenal politik kebangsaan sejak usia belia. Hingga akhirnya di usia dewasa, ia pun terjun langsung memimpin partai politik dengan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu menjadi anggota parlemen, dan akhirnya meraih pucuk pimpinan negara sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun pengalaman politik Megawati yang sudah digeluti dari usia dini ini ternyata tidak banyak membantu Indonesia keluar dari keterpurukan, malah terkesan menambah keterpurukan yang terjadi dengan hilangnya banyak aset bangsa ke luar negeri. Seperti hilangnya Indosat dan Telkomsel yang dijual ke Singapura hingga lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan.

Baca juga :  Sultan Jogja: Simpul Kuasa Indonesia

Akan tetapi menurut politikus senior PDIP Emir Moeis, walaupun Megawati sering dituding sebagai sosok politisi yang memiliki sikap feodal, Emir menilai Megawati adalah salah seorang tokoh di Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan demokrasi.

“Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya-upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan penuh kesungguhan. Bahkan, sejumlah pengamat politik menyebut Megawati sebagai Ibu Demokrasi Indonesia,” ujarnya

Emir mencontohkan, pada masa pemerintahan Megawati, Provinsi Aceh Darussalam memperoleh otonomi khusus, serta di masa pemerintahan yang sama juga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya diselenggarakan di Republik Indonesia.

Jadi menurut Emir, kaMegawati Penjaga Rumah Bangsalau Megawati adalah pribadi dan pemimpin yang feodal, tidak bisa dibayangkan dari tangannya lahir keputusan-keputusan politik semacam itu. Karena, seperti diketahui, feodalisme menafikan semangat egaliter yang menjadi jiwa demokrasi dan mengagungkan pemusatan kekuasaan.

Megawati bukanlah Soekarno, dan darah sang proklamator yang ada di dalam dirinya tidak bisa membuat dirinya sama persis seperti sang ayah. Selayaknya kodrat perempuan, kita bisa menganggap beliau sebagai penjaga rumah bangsa, karena beliau adalah salah satu wanita yang menjabat sebagai ketua umum partai dan satu-satunya wanita yang pernah menjabat sebagai Presiden diantara para Presiden pria yang pernah memimpin Indonesia. (berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...