HomeBelajar PolitikBenahi Transportasi Laut ke Kepulauan Seribu

Benahi Transportasi Laut ke Kepulauan Seribu

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tidak hanya fokus pada transportasi di darat. Transportasi di laut juga harus diperhatikan, terutama setelah musibah kebakaran Kapal Motor (KM) Zahro Express di perairan utara Jakarta.


pinterpolitik.comRabu, 4 Januari 2017.

JAKARTA – Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, sudah menjadi kawasan wisata populer. Setiap akhir pekan banyak wisatawan, terutama penduduk Jakarta dan sekitarnya, berwisata ke pulau-pulau di sana.

Laman Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyebutkan, di wilayah tersebut terdapat lebih dari 100 pulau. Sebagian berpenghuni dan sebagian lainnya tanpa penghuni. Kepulauan Seribu terdiri atas dua kecamatan, yakni Kepulauan Seribu Selatan dan Kepulauan Seribu Utara.

Komposisinya, 50 pulau mempunyai luas kurang dari 5 ha, 26 pulau dengan luas antara 5-10 ha, dan 24 pulau dengan luas lebih dari 10 ha. Di antaranya, Pulau Belanda, Pulau Bira Besar, Pulau Bira Kecil, Pulau Bulat, Pulau Bundar, Pulau Cina, Pulau Dua Barat, Pulau Dua Timur, Pulau Genteng Besar, dan Pulau Genteng Kecil.

Sejumlah pulau dijadikan sebagai pulau wisata, yakni Pulau Bidadari, Pulau Onrust, Pulau Kotok Besar, Pulau Puteri, Pulau Matahari, Pulau Sepa, dan masih banyak lagi.

Menurut warga yang pernah ke Kepulauan Seribu, dermaga pemberangkatan, antara lain, Marina, Ancol, dan Kali Adem di Jakarta Utara. Biasanya dari dermaga pemberangkatan, kapal menuju salah satu pulau berpenghuni dan dari sana, dengan kapan lain, wisatawan menuju pulau tujuan.

Kapal Zahro Express yang terbakar.

Musibah terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Express di perairan utara Jakarta, Minggu (1/1/2016) mendorong beberapa kalangan menyampaikan saran agar sarana transportasi laut antara daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu benar-benar dibenahi. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tidak hanya fokus pada transportasi di darat. Transportasi di laut juga harus diperhatikan, terutama setelah musibah kebakaran KM Zahro Express. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akikat kebakaran kapal itu, 23 orang meninggal dunia dan belasan penumpang dinyatakan hilang.

Menurut Djoko, Senin (2/1), tidak terjaminnya sarana transportasi di laut akan berimbas pada menurunnya kunjungan wisatawan. Untuk itu, pengawasan terhadap kapal yang hendak berlayar harus diperketat. Regulasi sudah lengkap, tinggal pengawasan di lapangan. Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi yang mengawasi, kata Djoko.

Pengawasan Kurang

Terkait dengan terbakarnya KM Zahro Express, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai pengawasan Syahbandar Kali Adem terhadap kapal-kapal untuk transportasi umum ke Kepulauan Seribu masih kurang.

Ketua DTKJ Ellen Tangkudung, Senin, mengatakan, Syahbandar kurang mengawasi secara ketat soal manifes penumpang dan kelaikan kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, syahbandar memiliki wewenang untuk memberikan Surat Izin Berlayar berdasarkan pemeriksaan secara keseluruhan kedua komponen di atas.

Ia mengatakan, bercermin pada kasus terbakarnya KM Zahro Express perlu diperhatikan secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan operasional kapal-kapal pada masa liburan. Pasalnya, setiap masa liburan terjadi lonjakan penumpang.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (3/1), mengatakan, pihaknya akan menetapkan standar operasional dan prosedur (SOP) yang baru untuk mengatur angkutan penyeberangan dari Muara Angke ke Kepulauan Seribu. Menhub telah memerintahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk merumuskan SOP baru.

“Kami akan melakukan klarifikasi tentang syarat-syarat kapal itu beroperasi, apa syarat-syaratnya dan apa saja ketentuan yang harus dipenuhi. Karena harus ada suatu perubahan. Kami akan evaluasi syarat-syaratnya,” ujar Budi Karya ketika meninjau Kali Adem, Muara Angke. (E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.

Puan Maharani ‘Reborn’?

Puan Maharani dinilai tetap mampu pertahankan posisinya sebagai ketua DPR meski sempat bergulir wacana revisi UU MD3. Inikah Puan 'reborn'?

Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Megawati disebut menugaskan sang putri, Puan Maharani, untuk melakukan lobi dan pendekatan ke kubu Prabowo sebagai pemenang Pemilu.

Tiongkok Kolonisasi Bulan, Indonesia Hancur? 

Tiongkok diduga berniat melakukan penambangan mineral di Bulan melalui perusahaan-perusahaan dirgantara dan antariksanya. Bila hal ini sudah dilakukan, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? 

Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Kendati baru sebatas rencana, probabilitas rekonsiliasi setelah pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kelak menguat. Hal itu meninggalkan interpretasi bahwa relevansi dan nasib Joko Widodo (Jokowi) pasca kepresidenan kiranya hanya tinggal bergantung satu akar gantung yang ada di Partai "Beringin" Golkar.

Mengapa Peradaban Islam Bisa Runtuh? 

Peradaban Islam sempat menjadi peradaban yang dominan dalam sejarah manusia. Lantas, mengapa Masa Keemasan Peradaban Islam bisa sirna? 

Kenapa PDIP PDKT ke Khofifah?

PDIP berusaha merayu dan mendekat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mengapa PDIP memutuskan untuk PDKT ke Khofifah?

Hasto dan Politik Uang UU MD3

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik soal adanya proses politik yang melibatkan uang dalam revisi Undang-Undang di DPR.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...