“That’s what I got Twitter for” – Lil Uzi Vert, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)
PinterPolitik.com
Selamat pagi, semuanya. Tahu gak sih kalau pagi-pagi mimin dibuat kaget nih karena mendapatkan informasi bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump marah kepada beberapa negara, seperti Austria, Republik Ceko, Brasil, Uni Eropa, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Dan, ternyata salah satunya lagi adalah Indonesia.
Kemarahan tersebut karena ulah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada layanan jasa digital asal negara Paman Sam, cuy, seperti Netflix, Alphabet Inc., Google, dan Facebook. Weleh-weleh, berani juga ya Bu Sri Mulyani. Sudah dipetakan belum risiko yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia?
Aturan ini dikemas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020. Dengan keluarnya aturan ini, secara tidak langsung, memang sudah menjadi keputusan final dari pemerintah Indonesia.
Gokil, memacu adrenalin banget gak sih? Pasalnya, kita akan vis–a-vis dengan the giant power of the world. Terlebih ini masalah yang berkaitan dengan money dan di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Kalau kita tidak pasang kuda – kuda secara kuat, beh, bisa habis digilas. Lah wong, Tiongkok saja yang saat ini secara ekonomi kuat dibuat kalang kabut sama AS, apa lagi kita.
Tapi, kita positive thinking aja. Mungkin, pemerintah memang sudah kalkulasi untung rugi dan risikonya.
Nah, karena tindakan ini, AS terang-terangan langsung memberikan sikap keras. Bahkan, melalui Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer, dinyatakan bahwa pemberlakuan pajak ini berpotensi meningkatkan ketegangan dagang antarnegara karena dinilai tidak adil dan bersifat unilateral.
Bahkan, Pemerintah AS sebut siap mengambil langkah untuk melindungi perusahaan hingga pegawainya. Kurang lebih, kalimatnya seperti ini, gengs, “Presiden Trump khawatir akan banyak mitra dagang kami yang akan menggunakan skema pemungutan pajak yang tidak adil untuk perusahaan kami (asal AS). Kami siap ambil tindakan yang sesuai untuk membela bisnis dan pekerja kami jika diskriminasi tersebut dilakukan.” Jebret, ngamuk the giant powernya, teman-teman.
Dalam kondisi genting seperti ini, ketika dimintai keterangan dan sikapnya, Bu Menkeu tidak bergeming alias enggan memberikan komentar, gengs. Bahkan, selorohnya sedikit aneh loh. Ditanya A, eh, jawabnya B. Pasalnya, ketika dimintai keterangan melalui video conference, jawaban doi seperti ini, “Jadi pajak digital saya nggak mau jawab dulu. Nanti yang jadi headline malah pajak subsidi”.
Byuhh, jangan-jangan, belum apa-apa, Ibu Sri Mulyani sudah keder nih? Bahaya ini. Kita doakan saja tidak ya semoga tidak terjadi apa-apa karena, jika psikologi sudah terkena tekanan, bisa bahaya. Bisa wasalam nih. Lebih jauh dari itu, kira-kira, Bu Sri Mulyani sudah siapa apa belum nih nanti kalau di-mention oleh Donald Trump di Twitter?
Kan, doi sering banget tuh mention dan menyebut secara terang-terangan orang yang sedang berkonflik sama dia, seperti dulu ketika sedang bermasalah dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khomeini. Pesan dari kita, siap-siap ya bu, kalau nanti jadi viral. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
