HomeFokus BUMNNasabah Jiwasraya Sakit Hati Dengan Pernyataan Menteri Keuangan dan Wamen BUMN

Nasabah Jiwasraya Sakit Hati Dengan Pernyataan Menteri Keuangan dan Wamen BUMN

Para Nasabah korban gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengaku tersakiti dengan pernyataan pemerintah yang dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.


PinterPolitik.com

“Tolong pihak-pihak terkait jangan mengeluarkan statement yang menyakitkan hati kami, baik pemerintah, Menteri Keuangan, BUMN, OJK atau siapapun tentang kapan keuangan kami dibayar yang menyakitkan hati kami,” ujar Ida Tumota, salah seorang nasabah Jiwasraya di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Rabu (12/2)

Karenanya Ida meminta agar pihak-pihak seperti Kementerian Badan Usaha Milik Rakyat (BUMN), Kementerian Keuangan, dan OJK, tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati Nasabah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak akan mengambil tindakan penyelamatan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebelum penegakan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance terjadi.

“Saya sebagai Menteri Keuangan hanya bisa melakukan suatu tindakan, karena ini miliknya pemerintah, apabila saya di yakinkan bahwa law enforcement terjadi,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (7/2).

Menanggapi pernyataan tersebut, nasabah Jiwasraya lainnya, Machril mengatakan, pernyataan Sri Mulyani tersebut dianggap tidak sesuai. Sebab, para nasabah yang dirugikan tidak terlibat dalam masalah hukum di Jiwasraya.

“Keterangan Bu Sri Mulyani bahwa masalah pembayaran nanti setelah masalah hukum selesai. Sebenarnya kami tidak terkait masalah hukum di OJK. Kami clear, satu orang pun tidak terlibat dengan kejadian tersebut. Jadi jangan dikaitkan seperti hal itu, itu yang menyakitkan. Itu yang kami tegaskan, dan terus terang penjelasan Bu Sri Mulyani itu kami tidak suka,” tegasnya.

Selain itu, para nasabah Jiwasraya juga memprotes pernyataan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo yang mengatakan nasabah Jiwasraya yang prioritas dikembalikan dananya pada Maret mendatang adalah para pemegang polis tradisional.

“Yang tradisional itu terpisah, kami ini kan saving plan sedangkan JS itu bisa hidup kembali dari uang kami, saving plan, dari jauh hari semestinya dia sudah bangkrut kan, ternyata kami yang membiayai itu. Kenapa sekarang giliran untuk bayar kembali ke kami, kami malah di belakang, itu yang kami tidak setuju. Tolong statement itu ditarik, diperbaiki omongannya,” ungkap Tomy Yusman, nasabah Jiwasraya lainnya.

Seperti diketahui, kehadiran para nasabah Jiawasraya ke kantor OJK, guna melakukan pertemuan dengan pihak OJK untuk melakukan dialog terkait kejelasan atas klaim jatuh tempo polis JS Plan yang tidak kunjung dibayarkan.

Dalam pertemuan  itu 30 nasabah Jiwasraya diterima Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK, Anto Prabowo dan Direktur Humas OJK, Darmansyah. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Rahasia Besar Presidential Club Prabowo?

Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto disebut menggagas wadah komunikasi presiden terdahulu dengan tajuk “Presidential Club”. Kendati menuai kontra karena dianggap elitis dan hanya gimik semata, wadah itu disebut sebagai aktualisasi simbol persatuan dan keberlanjutan. Saat ditelaah, kiranya memang terdapat skenario tertentu yang eksis di balik kemunculan wacana tersebut.

Apa Siasat Luhut di Kewarganegaran Ganda?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia diperbolehkan. Apa rugi dan untungnya?

Budi Gunawan Menuju Menteri Prabowo?

Dengarkan artikel ini: Nama Kepala BIN Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon menteri yang “dititipkan” Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal...

Bukan Teruskan Jokowi, Prabowo Perlu Beda?

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto selalu sebut akan lanjutkan program-program Presiden Jokowi, Namun, haruskah demikian? Perlukah beda?

Mungkinkah Prabowo Tanpa Oposisi?

Peluang tak adanya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat terbuka.Ini karena beberapa partai yang awalnya menjadi lawan Prabowo-Gibran, kini sudah mulai terang-terangan menyatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan.

Alasan Ketergantungan Minyak Bumi Sulit Dihilangkan

Bahan bakar minyak (BBM) terus dikritisi keberadaannya karena ciptakan berbagai masalah, seperti polusi udara. Tapi, apakah mungkin dunia melepaskan ketergantungannya pada BBM?

Ada Kongkalikong Antara Iran dan Israel?

Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Sangat Mungkin Jokowi & Anies Mendirikan Parpol?

Opsi mendirikan partai politik (parpol) menjadi relevan dan memiliki signifikansi tersendiri bagi karier politik Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi) pasca 2024. Akan tetapi, hal itu agaknya cukup mustahil untuk dilakukan saat berkaca pada kecenderungan situasi sosiopolitik saat ini.

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...