Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti tidak jelasnya fokus bisnis BUMN strategis dalam mendukung akselerasi dan modernisasi kegiatan perekonomian yang menyentuh rakyat banyak. Karenanya Deddy meminta Kementerian BUMN, harus memainkan peran sebagai fasilitator untuk menciptakan ekosistem industri yang bermanfaat bagi rakyat.
PinterPolitik.com
“Terutama dalam bidang pertanian dan agroindustri serta industri kelautan,” ujar Deddy saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BUMN Industri Strategis di Gedung DPR RI, Rabu (12/2).
Deddy memberikan contoh perlunya dibahas rencana pembuatan spur (kereta mini) untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju tempat pengumpulan atau jalan besar.
“Bayangkan, sawit saja kita punya luas lebih dari 16 juta hektare, kalau bisa diintervensi dengan teknologi pengangkutan hasil produksi pertanian yang terjangkau dan andal tentu akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi,” ungkapnya.
Menurut Deddy, dengan pemanfaatan teknologi sederhana, itu akan menghemat triliunan rupiah dari investasi dan perawatan truk pengangkutan yang masih 100 persen impor. Selain itu juga menghemat biaya pembuatan jalan desa serta jalan usaha tani di seluruh Indonesia.
Begitu juga bila BUMN strategis mampu menciptakan drone bagi proses pemupukan perkebunan. “Bisa dibayangkan efisiensi yang terjadi kalau belasan juta hektare itu bisa dipupuk menggunakan drone,” tukas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Deddy juga mengusulkan agar Kementerian BUMN mampu mendorong kolaborasi antar BUMN dan antar Kementrian terkait untuk mendukung penciptaan teknologi yang bermanfaat bagi rakyat dan dunia usaha yang berperan sebagai ujung tombak ekonomi.
“Jangan sampai BUMN strategis ini hanya berpikir yang ‘high tech‘ saja, sebab sebagai agent of development BUMN harus mampu memberikan jawaban bagi kebutuhan nasional. Jangan sampai kita terus abai sehingga untuk cangkul saja kita masih tetap harus impor,” tandasnya.
Terkait hal itu, Deddy meminta BUMN memberikan laporan kepada DPR tentang produk-produk yang sudah diproduksi dengan harga terjangkau, yang oleh instansi atau lembaga pemerintah masih terus diimpor dari luar negeri. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
