“Now, switch. It wasn’t what you thought it was” – 6LACK, penyanyi rap asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Indonesia tampaknya kini sedang dihadapkan dengan ujian kedaulatan. Di awal tahun 2020 ini, negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara ini harus mengalami pertentangan klaim kedaulatan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Natuna Utara.
Tak hanya pemerintah, publik pun ikut ramai-ramai berkomentar nih soal situasi yang terjadi di wilayah terluar Indonesia itu. Ya, mungkin, kalau soal kedaulatan, masyarakat Indonesia tampaknya nggak bakal bisa santai.
Menanggapi klaim Tiongkok itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi akhirnya menyatakan sikap penolakan dan memanggil Duta Besar RRT. Selain Bu Menlu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara tegas udah nyatain nih kalau tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan.
Hmm, tapi, publik kayaknya harus bersabar juga nih. Pasalnya, beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju – seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo – dikabarkan malah mengharapkan agar negara tetap santai dan cool dalam menghadapi persoalan ini.
Selain Pak Prabowo dan Pak Edhy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyarankan agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan. Pasalnya, ribut-ribut di dalam negeri ini boleh jadi malah mengganggu hubungan dan investasi Tiongkok.
Waduh, sontak, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara tuh. Kata beliau, pemerintah harus bisa bedain antara sahabat, investor, dan pencuri ikan.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga ikutan nih berbicara soal situasi Natuna. Uniknya, mereka menyebutkan bahwa minimnya tindakan terhadap kapal-kapal Tiongkok disebabkan karena adanya klaim historis negara tersebut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Hmm, kok jadi beda ya dengan Bu Kemlu yang udah bilang kalau tidak mengakui klaim?
Ya, pada akhirnya, publik boleh jadi malah bingung tuh dengan perbedaan sikap pemerintah ini. Sampai-sampai kena kritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lho.
Beda-beda sikap di pemerintah ini turut menunjukkan adanya pertukaran sikap nih. Bila Pak Jokowi dianggap tegas soal kedaulatan di Natuna, Pak Prabowo malah dinilai lembek – berbeda dengan sikapnya kala berdebat soal ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara.
Hmm, jadi semacam film anime Kimi no Na wa (2016) aja ceritanya. Kalau dalam film itu ya, terdapat dua tokoh – Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana – beberapa kali saling bertukar badan hingga akhirnya bertengkar satu sama lain.
Tapi, di ujung film, kedua orang akhirnya memiliki persamaan rasa satu sama lain. Hmm, kira-kira, bisa nggak ya Pak Prabowo nanti kompak sama Pak Jokowi seperti di film? Apalagi, di saat-saat seperti ini, kesamaan sikap pemerintah bisa saja penting tuh. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
