Debat capres di kampus tidak ada dalam tradisi politik Indonesia sebelumnya. Kini praktik yang lazim di AS tersebut diusulkan oleh tim Prabowo-Sandiaga.
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]engapa harus berdebat jika semua bisa dibicarakan baik-baik? Pertanyaan seperti itu boleh jadi tepat jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam konteks Pilpres 2019, pertanyaan tersebut boleh jadi tidak relevan. Debat capres masih dianggap sebagai salah satu fase penting dalam gelaran akbar tersebut karena bisa mempengaruhi pilihan masyarakat.
Salah satu pihak yang menganggap penting debat capres adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Melalui koordinator juru bicara mereka, Dahnil Anzar Simanjuntak, muncul sebuah ide baru untuk memperbarui format debat yang sudah ada. Mereka mengusulkan agar debat capres dihelat di dalam kampus.
Usulan tersebut sontak segera menimbulkan pembicaraan di tingkat publik. Banyak yang mempertanyakan pemilihan kampus sebagai institusi pendidikan yang seharusnya netral dari urusan politik. Perkara Undang-Undang juga menjadi salah satu hal yang muncul dalam pembicaraan ide tersebut.
Sebenarnya, jika melihat pengalaman di luar negeri, menggelar debat di sebuah universitas bukanlah hal yang tak lazim. Lalu, perlukah cara tersebut diterapkan dalam politik Indonesia? Apa dampaknya jika debat capres digelar di lingkungan kampus?
Menghelat Debat di Kampus
Jika melihat pengalaman di gelaran sekelas Pilpres AS, debat kandidat capres maupun cawapres justru lazim diselenggarakan di dalam sebuah universitas. Dalam seri debat Pilpres 2016 lalu misalnya, ada lima kampus yang menjadi tuan rumah adu gagasan capres maupun cawapres negeri Paman Sam itu.
Di gelaran tersebut, Hoftsra University, Longwood University, Washington University in St. Louis, dan University of Las Vegas, Nevada, bergantian menjadi tuan rumah bagi debat capres dan cawapres. Terlihat bahwa universitas justru menjadi tujuan utama lokasi debat alih-alih tempat lain seperti hotel atau arena konferensi lainnya.
BPN Prabowo mengusulkan ide yang mirip dengan debat di negara terluas keempat di dunia tersebut. Tim pemenangan Prabowo menyebutkan efektivitas dan efisiensi di balik pemilihan kampus sebagai tuan rumah debat capres.
Ada beberapa catatan format yang diberikan oleh BPN Prabowo Sandiaga terkait dengan wacana tersebut. Mereka misalnya menyebut debat hanya perlu dihadiri kandidat saja tanpa kehadiran pendukung. Di mata mereka, hal itu lebih beradab karena tidak diisi oleh teriakan-teriakan suporter capres.
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar para akademisi dan mahasiswa saja yang menguji gagasan dari masing-masing kandidat. Alih-alih para pendukung dan tim sukses, arena debat disarankan untuk dipenuhi oleh 100 orang mahasiswa dan akademisi terpilih. Melalui kehadiran akademisi tersebut, daya untuk mengundang panelis dapat dikurangi.
Meski hanya akan dihadiri oleh kelompok akademisi terpilih, bukan berarti masyarakat luas tidak bisa menyaksikan debat tersebut. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut bahwa tarung debat tersebut harus disiarkan secara langsung oleh televisi-televisi nasional.
Memangnya perlu menggelar debat capres di kampus? Share on XTerlepas dari formatnya, debat di lingkungan pendidikan seperti kampus bukannya tidak menghadapi masalah. Salah satu potensi ganjalan adalah terkait peraturan yang tertulis di dalam UU Pemilu. KPU dan Bawaslu berpegangan pada UU tersebut sebelum memutuskan tempat yang akan menggelar debat capres 2019.
Sejauh ini, KPU dan Bawaslu mengindikasikan bahwa sulit untuk menghelat debat di kampus. Debat menurut mereka tergolong ke dalam jenis kampanye. Padahal, kampanye menurut UU Pemilu dilarang dilakukan di lingkungan institusi pendidikan seperti kampus.
Terlepas dari kondisi tersebut, gagasan untuk menggelar debat di kampus sebenarnya bisa menjadi ide menyegarkan di Pilpres 2019. Sejauh ini, tim Jokowi juga mengaku tidak masalah besar jika debat digelar di kampus, dengan catatan perkara aturan seperti disebut di atas sudah jelas.
Pentas di Depan Intelektual
Kaum intelektual kampus boleh jadi memiliki suara tersendiri terkait dengan sebuah gelaran pemilihan pemimpin, termasuk Pilpres Indonesia 2019. Banyak ahli menyebut bahwa lingkungan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah kontestasi elektoral. Hal ini diungkapkan misalnya oleh Matthew Goodwin.
Goodwin mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan faktor yang menjadi pembagi paling penting dalam Pemilu. Hal ini terkait dengan lebih banyaknya masyarakat yang mampu mengakses universitas. Berdasarkan kondisi tersebut, menguasai kalangan terdidik, dalam konteks ini kampus, boleh jadi memiliki pengaruh besar dalam hasil sebuah Pemilu.
Dalam konteks Pilpres 2019, kalangan yang terpapar pendidikan cukup tinggi juga memiliki suaranya sendiri. Merujuk ke berbagai hasil survei, mereka cenderung menyebut Prabowo sebagai pilihan capresnya jika Pemilu diselenggarakan hari itu.
Sebelumnya sdh muncul usul aneh2: debat capres menggunakan bahasa Inggris, kemudian tempat debat capres digelar di kampus, lalu ada juga usulan debat capres dilakukan di pasar. Sekarang muncul usul durasi debat capres 6 jam. Kok aneh2. Mbok ya biasa2 sajahttps://t.co/EBRNYmKaIp
— Syamsuddin Haris (@sy_haris) October 23, 2018
Pada survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada September 2018 misalnya, 46,8 persen masyarakat yang mengenyam bangku pendidikan tinggi memberikan dukungan mereka kepada Prabowo. Angka tersebut unggul dibandingkan Jokowi yang mendapatkan 40,5 persen suara responden.
Secara khusus, kampus juga menjadi tempat bagi tumbuh suburnya salah satu kelompok pendukung Prabowo, PKS. Di kalangan penghuni universitas, maraknya kader atau orang yang terpapar pendidikan PKS sudah bukan lagi rahasia.
PKS memang lahir dari rahim aktivitas dakwah kampus. Jejaringnya yang begitu kuat dan mengakar di masjid-masjid kampus membuat mereka tidak kesulitan menghasilkan kader berkualitas dari institusi pendidikan tersebut. Bagi kalangan aktivis mahasiswa, sudah jamak mendengar bahwa ketua-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memiliki afiliasi atau setidaknya mendapatkan pendidikan dari kader PKS. Hal serupa juga dikabarkan berlaku pada kalangan birokrat dan dosen di kampus.
Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa Prabowo boleh jadi memiliki keuntungan khusus jika kampus dijadikan tuan rumah debat capres 2019. Bisa saja, dengan demografi masyarakat penghuni kampus yang demikian, Prabowo akan mendapat sambutan yang lebih ramah ketimbang lawannya.
Usulan dari BPN Prabowo-Sandiaga menyebut bahwa peserta debat merupakan kelompok terpilih terdiri dari mahasiswa dan akademisi. Jika melihat jejaring PKS yang begitu kuat di dalam kampus, boleh jadi kemungkinan akademisi yang terafiliasi PKS tergolong tinggi. Penguasaan kalangan terdidik terutama dalam hal ini kampus boleh jadi lebih dekat ke kubu Prabowo.
Lebih jauh, kehadiran akademisi ini dimaksudkan untuk menurunkan daya untuk mengundang panelis. Jika itu yang terjadi, bisa saja pertanyaan atau retorika apa pun yang digunakan oleh para akademisi terpilih akan lebih ramah bagi Prabowo ketimbang panelis pada umumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Prabowo bisa saja lebih mudah merajai kampus dan debat secara umum ketimbang dengan Jokowi.
Memberi Pengaruh Sosial
Jangan pernah remehkan kekuatan debat dalam membentuk perilaku memilih masyarakat. Apalagi, jika debat benar-benar bisa dihelat di lingkungan intelektual seperti kampus. Oleh karena itu, dengan nuansa debat yang baru, bisa saja ada cara pandang yang baru dari masyarakat.
Ada banyak kisah bagaimana debat mampu mengubah cara pandang pemilih menjelang hari pemilihan. Salah satu yang paling legendaris adalah debat Pilpres AS pertama yang ditayangkan di televisi, yakni debat antara John F. Kennedy dan Richard Nixon.
Colin J. Davis, Jeffrey S. Bowers, dan Amina Memon misalnya menyebut bahwa debat yang ditayangkan di televisi dapat memiliki pengaruh sosial. Menurut mereka, debat capres yang ditayangkan di televisi dapat memiliki pengaruh terhadap undecided voters.
Berdasarkan kondisi tersebut, Prabowo bisa saja memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi pemilih, terutama undecided voters. Dengan tempat yang berpotensi lebih ramah bagi pasangan Prabowo-Sandiaga, bukan tidak mungkin merekalah yang akan terlihat seperti John F. Kennedy.
Penguasaan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi medan dapat membuat Prabowo terlihat lebih mentereng ketimbang Jokowi saat debat disiarkan televisi. Kepiawaian dalam menjawab pertanyaan dari penguji yang memiliki potensi terafiliasi dengan kubu mereka akan tersiar di seluruh negeri sehingga mereka akan terlihat begitu menjanjikan.
Performa debat tersebut bisa saja mempengaruhi para undecided voters yang masih butuh diyakinkan dengan gagasan. Kampus, sebagai tuan rumah debat capres bisa saja memberikan kesempatan tersebut kepada Prabowo.
Terlepas dari kondisi tersebut, semua ini masih sekadar spekulasi. Menghadirkan debat ke hadapan para akademisi bisa saja membuat pengujian gagasan berjalan lebih tajam. Meski begitu, spekulasi tentang afiliasi para cerdik-cendikia tersebut bisa saja menguntungkan Prabowo. Pada akhirnya, bola ada di tangan KPU, apakah akan menuruti format baru ala tim Prabowo atau bertahan pada formula lama. (H33)
