Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #47
PinterPolitik.com
Pada abad ke-17, pala dari Kepulauan Banda berlayar ke utara sebagai barang mentah dan kembali sebagai obat mahal yang tak lagi terjangkau oleh tangan yang memetiknya. Nilai pala tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah alamat. Diolah di gudang-gudang asing, dihargai di bursa Eropa, lalu dijual ulang kepada bangsa yang menanamnya.
Itulah bentuk paling murni dari penjajahan ekonomi. Ambil yang mentah, olah di tempat lain, jual kembali sebagai barang jadi. Kapal-kapal itu kini sudah tidak ada dan pelabuhannya tak terlihat. Tetapi polanya bekerja persis sama, dengan satu muatan baru: kecerdasan.
Pada akhir Februari 2026, Presiden Council on Foreign Relations, Mike Froman, menunjuk sesuatu yang sering luput dari perdebatan tentang kecerdasan buatan. Persaingan AI bukan satu lomba tunggal. Ia adalah satu tumpukan berlapis: model dasar, infrastruktur awan, dan rancangan cip. Di lapisan komputasi, Amerika Serikat menampung kira-kira 75 persen performa superkomputer AI dunia, Tiongkok sekitar 15 persen, dan seluruh dunia lain berebut sisanya.
Yang lebih menusuk bukan angka itu, melainkan ketergantungan yang menempel padanya. Banyak negara telah membangun seluruh hidup digitalnya di atas awan dan standar milik orang lain. Untuk berdaulat, mereka harus menyusun ulang seluruh tumpukan dari dasar. Dalam rantai itu, Indonesia menempati lapisan bahan mentah, lapisan tempat nilai paling sedikit tertahan. Bukan nikel kali ini, tetapi perilaku 280 juta penggunanya.
Setiap pencarian, setiap percakapan, setiap pola belanja di layar adalah biji yang ditanam. Model yang dilatih dari perilaku itu tumbuh matang di pusat komputasi luar negeri, dimiliki segelintir perusahaan, lalu disewakan kembali kepada kita dalam bentuk langganan dan biaya pemakaian. Bahan mentahnya lahir di sini. Nilai tambahnya menetap di sana. Pala telah berganti rupa menjadi data, tetapi alamat keuntungannya tidak berubah.
Data adalah rempah abad ini. Berharga justru karena diolah di tempat lain, lalu dijual kembali kepada yang menanamnya.
Indonesia sebenarnya pernah memenangkan pertarungan serupa dalam wujud yang lebih kasat mata. Ketika negeri ini melarang ekspor bijih nikel mentah dan memaksa pengolahan di dalam negeri, ia menarik nilai tambah dari pelabuhan asing kembali ke tanah sendiri. Tetapi pelajaran nikel menyimpan peringatan kedua. Hilirisasi nikel adalah kemenangan, namun memiliki smelter tidak otomatis berarti memiliki mereknya. Membangun pabrik pengolahan tidak otomatis melahirkan industri yang berinovasi, dan membangun pusat data belum tentu melahirkan kecerdasan yang berdaulat.
Tetapi ada satu hal yang membuat penjajahan ini berbeda dari semua yang sebelumnya. Rempah habis dipetik, nikel habis ditambang. Kecerdasan justru tumbuh makin pintar setiap kali dipakai. Koloni yang lama menguras tuannya. Koloni ini menggemukkannya. Makin sering dipakai, makin kuat pemiliknya, makin dalam ketergantungan kita.
Inilah paradoks yang sukar ditelan. Amerika melahirkan OpenAI, Tiongkok melahirkan DeepSeek dan Qwen, Prancis melahirkan Mistral. Indonesia, dengan 280 juta manusia digital, belum melahirkan satu model kelas dunia pun.
Vikram Sinha, Direktur Utama Indosat Ooredoo Hutchison, menangkap bahaya ini lebih awal daripada banyak pejabat. Bagi sebuah negara, ujarnya, yang paling mengancam bukanlah pendudukan wilayah. Penjajahan digital, atau monopoli digital, demikian katanya, adalah ancaman terbesar bagi negara mana pun. Ia mengejar model bahasa berdaulat agar kecerdasan Indonesia tidak dilatih dengan titik buta buatan Washington atau Beijing.
Model itu kini bernama Sahabat-AI, dilatih untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dari Jawa dan Sunda hingga Bali dan Batak. Sebab model asing mengenal Indonesia terutama dari data kota yang formal dan Jakarta-sentris, lalu menyederhanakan negeri berisi ratusan bahasa menjadi satu suara. Bahasa Jawa saja dituturkan hampir sebanyak penutur bahasa Italia, tetapi bagi mesin asing ia nyaris tak terdengar.
Namun Sinha jeli mengenali dinding yang ia hadapi. Ketika ia bertanya kepada timnya apakah kedaulatan ini bisa diubah menjadi kasus bisnis, jawabannya belum ada. Di situ letak jebakannya. Kedaulatan kecerdasan datang lebih dulu sebagai biaya, jauh sebelum manfaatnya terlihat. Bangsa yang menunggu kepastian untung sebelum bergerak akan selalu terlambat satu generasi.
Bahkan dari pusat kekuatan komputasi, seruan itu bergema. Jensen Huang, pendiri Nvidia, menegaskan setiap negara harus memiliki produksi kecerdasannya sendiri. Ironinya, silikon yang melatih kecerdasan berdaulat itu tetap miliknya.
Biaya itu paling terasa di lapisan yang paling sunyi, yaitu komputasi. Sebuah survei terhadap 35 institusi riset menemukan 66 persen ilmuwan menilai akses komputasi mereka pada angka 3 atau kurang dari 5. Sepanjang 2026, waktu tunggu mesin pusat data membentang 36 hingga 52 minggu, sementara segelintir raksasa teknologi memborong hampir seluruh pasokan. Periset muda Indonesia pun mengantre di belakang barisan global, meminjam mesin yang tidak ia miliki dan tidak ia kendalikan.
Komputasi sudah melampaui soal teknis. Kini ia menjadi soal geopolitik. Jika abad ke-19 ditentukan oleh siapa menguasai laut, abad ini ditentukan oleh siapa menguasai cip. Cip tercanggih kini dijaga lalu lintasnya antarnegara seperti persenjataan strategis.
Maka taruhan sesungguhnya jatuh ke tangan beberapa pemegang kunci, dan masing-masing menghadapi godaan yang sama: memilih yang mudah daripada yang berdaulat. Bagi pengelola dana kedaulatan, godaannya adalah menyamakan kepemilikan gedung dengan kemenangan. Tetapi pusat data yang hanya menyewakan lahan tidak berbeda dari gudang rempah lama dengan nama baru. Sejarah mungkin tidak akan mengingat berapa banyak bangunan server yang dibeli, tetapi apakah modal bangsa dipakai untuk membeli gedung atau membeli kapasitas berpikir.
Bagi divisi teknologi operator telekomunikasi negara, pertanyaannya tinggal satu. Menjadi pemilik kecerdasan, atau sekadar penyewa pita lebar bagi model asing. Memiliki saluran tanpa memiliki kecerdasan yang mengalir di dalamnya sama dengan memiliki jalan tol yang tarifnya ditetapkan orang lain. Bagi para ahli kecerdasan buatan dan industri pusat data, kilang itu bernama talenta dan model. Namun kilang pun belum cukup. Yang paling menentukan adalah siapa menetapkan standarnya: tolok ukur, protokol, dan bobot model yang menjadi bahasa perdagangan kecerdasan. Sebuah bangsa bisa memiliki pelabuhan termegah, tetapi tetap berdagang dalam bahasa yang ditulis orang lain. Kehadiran bukanlah kedaulatan.
Pilihan itu bukan lagi hipotesis. Pada pertengahan 2026, rancangan peraturan presiden memetakan jalan kecerdasan buatan Indonesia hingga 2029, lengkap dengan dana kedaulatan AI yang akan dikelola Danantara. Yang dirancang untuk menarik investasi melahirkan pasar. Yang dirancang untuk membangun kapasitas melahirkan kedaulatan.
Kembali ke pala Banda. Kapal-kapal itu dulu berlayar dengan manifes yang jelas dan meriam yang menjaga rutenya. Kargo abad ini jauh lebih licin. Ia tidak terlihat, tidak tercatat, dan berlayar setiap detik melalui kabel di dasar laut tanpa satu pun bea cukai mencatatnya. Justru karena tak terlihat, ia lebih sukar dipertahankan.
Dan yang berlayar pergi lebih dari sekadar data. Sebuah model memperkirakan masa depan, bukan sekadar merekam masa lalu: pola belanja, perilaku kredit, bahkan kecenderungan politik sebuah bangsa. Yang diam-diam diangkut adalah kemungkinan masa depan bangsa itu sendiri. Ketika pinjaman sebuah bank, diagnosis sebuah rumah sakit, dan keamanan sebuah negara sama-sama berjalan di atas kecerdasan yang dimiliki orang lain, pertanyaannya berhenti menjadi soal ekonomi. Ia menjadi soal siapa yang sebenarnya mengendalikan keputusan-keputusan itu.
Bagian pertama trilogi ini memperlihatkan Beijing menahan kecerdasannya agar tidak menyeberang. Bagian kedua mengingatkan bahwa negara menengah harus memegang dayungnya sendiri. Bagian ketiga menutup lingkaran pada lapisan yang paling dalam. Sebuah model pada akhirnya ikut menentukan apa yang dianggap penting, apa yang benar, dan apa yang masih mungkin. Kedaulatan di abad algoritme tidak diukur dari bendera yang berkibar di atas pusat data, tetapi dari satu pertanyaan. Ketika kecerdasan bangsa ini diolah, ke alamat mana keuntungannya pulang, dan di tangan siapa hak untuk menamai kenyataan.
Penjajahan kecerdasan mencapai bentuk terdalamnya bukan ketika data sebuah bangsa dipakai orang lain, melainkan ketika generasi berikutnya mulai mengenali dirinya lewat kecerdasan yang dilatih oleh peradaban lain.
Bagian ketiga dari trilogi · Bagian 1: Beijing Mengunci Kecerdasannya · Bagian 2: Mendayung di Antara Dua Kecerdasan
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.
