Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #35
PinterPolitik.com
Bayangkan sebuah perahu kecil di tengah laut menjelang subuh. Di kiri menjulang sebuah karang, di kanan karang lain yang sama besarnya. Arus menyeret, angin berganti arah, dan pendayung paham satu hal yang sederhana: menabrak karang mana pun berarti karam. Yang menyelamatkan bukanlah memilih salah satu karang, melainkan menguasai dayung.
Gambaran itu bukan hal baru bagi kita. Pada 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, ketika republik masih sangat muda dan menghadapi blokade, Mohammad Hatta menamainya mendayung di antara dua karang. Dunia waktu itu terbelah antara Amerika dan Uni Soviet. Mestikah bangsa Indonesia, tanyanya, hanya memilih pro-Rusia atau pro-Amerika? Jawaban itu menjadi fondasi politik bebas aktif: Indonesia menolak menjadi objek dalam pertarungan orang lain, dan memilih tetap menjadi subjek yang menentukan sikapnya sendiri.
Hampir 80 tahun kemudian, lautnya sama, karangnya berganti rupa. Dua karang itu kini bernama kecerdasan buatan Amerika dan kecerdasan buatan Tiongkok. Yang satu menawarkan model tercanggih, modal raksasa, dan ekosistem riset yang memikat. Yang lain menawarkan harga yang sulit ditolak, kecepatan membangun, dan kehadiran yang lebih awal di lapangan. Keduanya datang dengan senyum, dan membawa tali yang tidak selalu kelihatan. Memilih satu berarti kekuatan instan hari ini, ditebus ketergantungan yang dalam pada hari esok.
Indonesia sudah berada di atas perahu itu, kadang tanpa sepenuhnya sadar. Peta jalan kecerdasan buatan nasional, dokumen setebal 179 halaman yang masih dibahas, ditulis dengan tangan dari kedua karang sekaligus: raksasa teknologi Tiongkok menyumbang gagasan, pemain besar Amerika mendekat, dan model bahasa kita dirintis bersama mitra dari India. Dokumen itu bahkan merekomendasikan dana kecerdasan berdaulat, dikelola dana kedaulatan negara yang mengelola ratusan miliar dolar aset, dengan target pembentukan menjelang akhir dekade ini. Inilah wajah bebas aktif di abad algoritme: tidak menolak siapa pun, tetapi tidak menyerahkan diri kepada siapa pun.
Para pengkaji menamai sikap ini lindung nilai teknologi: menyebar taruhan alih-alih memihak. Affabile Rifawan, peneliti hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, mengajukannya dengan lebih menggugah. Indonesia dan Asia Tenggara, menurut dia, harus memilih: menjadi penonton, atau menjadi arsitek tatanan digital baru, dan rivalitas Washington dengan Beijing tidak boleh menentukan nasib dunia Selatan. Sebuah kajian dalam jurnal The Pacific Review menempatkan Indonesia di kelompok pelindung nilai sedang, sejajar Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sebab kemerdekaan, bahkan dalam bentuk algoritme, tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia selalu harus direbut dan dijaga.
Namun di sinilah jebakan paling halus menunggu, sebab karang yang sebenarnya bukanlah Amerika atau Tiongkok. Karang yang sebenarnya adalah ketergantungan. Jepang bersandar pada sebagian tumpukan kecerdasan Amerika, Singapura dan Uni Emirat Arab pun begitu, tanpa seketika menjadi koloni siapa pun. Kedaulatan kecerdasan tersusun lapis demi lapis: tanah, gedung, jaringan, awan, model, dan di dasar segalanya, kepingan silikon yang menyalakannya. Sebuah indeks yang disusun lembaga kajian pertahanan di Washington mencatat satu perusahaan saja memasok lebih dari separuh proyek kecerdasan berdaulat yang terlacak di dunia. Bagi negara berkembang, kesimpulannya pahit sekaligus membebaskan: berdaulat bukan berarti memutus semua ketergantungan, melainkan memilih lapisan mana yang dikuasai sendiri, dan menjaga agar pemasok selalu bisa diganti. Soalnya bukan siapa pemasok Anda, melainkan apakah Anda masih punya hak untuk berpindah.
Ada kabar lain, dan ia datang dari ruang mesin, bukan dari ruang rapat. Selama ini kita mengira perebutan kecerdasan adalah perebutan model tercanggih, padahal medannya diam-diam bergeser. Revolusi industri pertama menuntut batu bara, zaman minyak menuntut ladang minyak, dan zaman kecerdasan menuntut megawatt. Kita terbiasa menyebutnya ekonomi digital, padahal secara fisik ia mungkin industri paling rakus energi yang pernah diciptakan manusia, lebih dekat ke smelter dan kilang daripada ke aplikasi di telepon genggam. Di Amerika, antrean ke jaringan listrik sudah mengular bertahun-tahun, dan proyek raksasa membeku meski modal dan cipnya siap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah digital, energi lebih menentukan daripada algoritme.
Di sinilah kartu Indonesia berubah menjadi kartu mahal. Justru ketika Amerika kehabisan gardu, Indonesia menyatakan ambisi yang berani: 100 gigawatt tenaga surya pada 2034, lompatan yang setara dengan hampir menggandakan seluruh sistem kelistrikan nasionalnya. Para analis meragukan tenggatnya, bukan arahnya, dan keraguan itu beralasan. Tetapi arah anginnya jelas, sebab negeri ini berlimpah yang kini diburu dunia, yakni tenaga listrik, lahan, dan air. Vikram Sinha, CEO Indosat, mengingatkan bahwa daya saja tidak cukup: tanpa modal manusia, sebuah bangsa tidak akan pernah berdaulat. Model bisa dibeli, kartu grafis bisa disewa, awan bisa dipindahkan, tetapi ilmuwan tidak bisa diunduh. Bila talenta terbaik dibiarkan pergi, yang hilang bukan sekadar orang, melainkan kemampuan berpikir itu sendiri.
Dari sini lahir pembebasan dari satu kepercayaan yang menyandera kita, bahwa tidak bisa membuat cip berarti kalah. Singapura tidak menempa cip kelas tertinggi, Uni Emirat Arab dan Irlandia pun tidak, namun ketiganya menjadi magnet kecerdasan dunia. Tidak semua negara harus membuat mesin. Tetapi setiap negara harus menciptakan alasan mengapa mesin dunia datang ke negerinya. Mereka tidak menempa cip, mereka menciptakan gravitasi. Indonesia bisa menjadi tempat kecerdasan dunia dihitung dan disimpan, meski belum sanggup menempa kepingannya. Itu bukan kekalahan, itu pilihan posisi.
Maka memegang dayung sendiri bukan slogan. Ia berarti dana kedaulatan yang tidak berhenti membeli aset fisik, tetapi membiayai komputasi nasional, model dasar dalam bahasa kita, dan tata kelola data yang tunduk pada hukum kita. Ia bahkan berarti memperlakukan waktu komputasi sebagai aset berdaulat, sesuatu yang layak dimiliki sebuah bangsa seperti dahulu ia memiliki tambang dan pelabuhan. Ia berarti satu lembaga yang menimbang tiap kemitraan dengan satu pertanyaan: apakah ini menambah otak kita, atau sekadar menyewakannya? Setiap kerja sama sah, dengan satu syarat yang tak bisa ditawar, yaitu menambah kemampuan kita, bukan menggantikannya.
Di titik ini, ajaran Hatta perlu dinaikkan satu tingkat. Pada zamannya, yang dijaga netral adalah sikap negara. Di abad algoritme, negara bisa mengaku netral, tetapi awan komputasinya belum tentu netral, sistem operasinya belum tentu netral, dan rantai pasok cipnya jelas tidak netral. Non-blok sejati hari ini bukan lagi non-blok sikap, melainkan non-blok infrastruktur. Dahulu sebuah bangsa kehilangan wilayah karena kalah perang. Kini ia bisa kehilangan kebebasan tanpa kehilangan sejengkal tanah, cukup dengan menyerahkan lapisan yang menopang kecerdasannya. Benderanya tetap berkibar, lagunya tetap dinyanyikan, tetapi hak untuk memilih perlahan berpindah ke tangan orang lain.
Tekanan itu sudah terasa dari dua arah. Dari barat datang pakta dagang yang menuntut konsesi digital, dari utara datang tawaran membangun pusat kecerdasan bersama berskala kawasan. Keduanya menggoda, keduanya menyimpan harga. Bebas aktif tidak pernah berarti berdiam diri. Ia berarti memilih syarat, bukan memilih tuan.
Kembali ke perahu di tengah laut tadi. Subuh akan selalu tiba dengan dua karang di kiri dan kanan, dan yang berubah hanyalah nama karangnya. Pada 1948, Hatta menolak menjadikan kita satelit geopolitik dua adidaya. Pada zaman ini, tantangannya menolak menjadi satelit algoritmik. Bukan lagi soal memihak Washington atau Beijing, melainkan memastikan bahwa sebagian dari kecerdasan bangsa ini tetap beralamat di Indonesia. Di situlah dayung harus benar-benar ada di tangan kita.
Pada abad lalu, merdeka berarti memiliki tanah sendiri. Pada abad ini, merdeka berarti memiliki sebagian dari kecerdasan yang menjaga tanah itu.
Bagian kedua dari trilogi · Bagian 1: Beijing Mengunci Kecerdasannya · Bagian 3: Kolonialisme AI
Hak cipta dilindungi. Pengutipan tanpa izin merujuk ketentuan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
