Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #45
PinterPolitik.com
Di sebuah ruang rapat di Senayan, peta kelistrikan Indonesia menyusut jadi sederet angka. 2.396 pembangkit diesel akan dipadamkan, satu per satu, dalam 10 tahun. Di tempatnya berdiri panel surya 3,21 gigawatt-peak dan baterai 9,03 gigawatt-jam, tersebar di 741 titik: pulau-pulau yang namanya jarang kita sebut kecuali ketika listriknya padam.
Bayangkan sebuah mesin yang dirancang dengan satu aturan ganjil. Pedal gas dipasang di satu kursi, pedal rem di kursi lain, dan keduanya sengaja tidak boleh berada di tangan yang sama. Orang yang paling ditakuti di seluruh negeri boleh duduk di kursi kemudi, memegang setir, menentukan arah, menekan gas sekehendaknya. Tetapi pada saat ia memilih melaju kencang, tangan yang menahan laju justru bukan tangannya. Mesin itu bukan kelalaian perancang. Ia justru maksud terdalamnya. Inilah yang luput dari hampir semua orang yang menulis tentang Indonesia bulan ini. Mereka sibuk bertanya apakah sang pengemudi terlalu kuat. Pertanyaan yang lebih dalam tersembunyi di bawahnya. Mengapa sebuah negara dengan sengaja menolak menaruh gas dan rem dalam satu genggaman.
Majalah The Economist, pada 14 Mei, menurunkan dua tulisan yang menuduh Presiden Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter, mengoyak keuangan sekaligus demokrasi. Pada 10 Juni, Prabowo menjawab di rubrik Letters majalah yang sama. Tenang, bahkan elegan. Ia menyebut kritik sebagai bagian sehat demokrasi dan berjanji menjawab keraguan dengan hasil. Surat itu berada di balik tembok berbayar. Rakyat yang namanya dipinjam dalam janji tersebut sebagian besar tidak pernah membacanya. The Economist tidak keliru melihat kekuatan yang membesar di Jakarta. Mereka hanya menemukan separuh gambar. Separuh yang lain, yang justru lebih menentukan, adalah batas dari kekuatan itu, dan batas itu baru terlihat ketika mata uang terbakar. Perlu ditegaskan agar tidak disalahbaca, keterbatasan kewenangan tidak berarti bebas dari konsekuensi kebijakan.
Tagihannya datang dengan cara yang tidak tertulis di surat mana pun. Rupiah menembus 18.000 per dolar untuk pertama kali pada 4 Juni, dan kurs acuan Bank Indonesia mencatat rekor terlemah sepanjang sejarah, 18.171, pada 8 Juni. Yang menahan kejatuhannya bukan tanda tangan Presiden, bukan pula belanjanya, melainkan tangan lain. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan tiga kali sejak Mei, total 100 basis poin, menjadi 5,75 persen pada 18 Juni. Di sinilah persoalan yang sering luput. Pemerintah menjawab tuduhan boros dengan neraca nyaris tanpa cela. Defisit lima bulan hanya 0,7 persen dari produk domestik bruto. Penerimaan pajak tumbuh 22 persen. Angka-angka itu benar. Namun mata uang tetap dihukum. Bila fiskal sebersih yang diklaim, mengapa rupiah dihargai seakan ia kotor?
Jawabannya ada di aritmetika klasik yang menghubungkan belanja negara dengan harga uang. Empat dekade lalu, Thomas Sargent dan Neil Wallace memberi nama getir pada hubungan itu, aritmetika monetaris yang tak menyenangkan. Intinya keras. Ketika sebuah pemerintahan terus melaju dan enggan menjadi pihak yang mengerem, beban penyesuaian tidak menguap. Ia berpindah meja, dari meja fiskal ke meja moneter. Pasar tidak membaca satu angka defisit. Ia membaca arah belanja, kredibilitas janji, dan ruang yang tersisa bila guncangan datang. Ketika ketiganya diragukan, ongkos menjaga mata uang lebih banyak ditanggung bank sentral, bukan oleh anggaran yang tampak rapi. Bunga 5,75 persen bukan tanda Bank Indonesia panik. Itu harga yang dibayar agar laju tetap terkendali, dan harga itu ditagih dari pihak yang tidak duduk di kursi kemudi.
Para pembela kebijakan punya bantahan yang layak didengar, dan sebagian benar. Tekanan rupiah memang datang dari luar. Perang di Timur Tengah mengangkat harga minyak. Dolar menguat terhadap hampir semua mata uang. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah jatuh ke titik terendah dalam hampir dua dekade, dan lembaga indeks global mulai menimbang menurunkan status pasar Indonesia. Ini pun bukan 1998. Tetapi cadangan devisa yang menyusut ke 146 miliar dolar pada April, terendah dalam hampir dua tahun, adalah jejak intervensi yang juga berharga. Di balik perdebatan angka itu tersembunyi perebutan yang lebih dalam, soal siapa berhak menentukan ukuran. London menimbang Indonesia dengan disiplin fiskal sebagai tanda kewarasan. Istana menjawab dengan piring rakyat sebagai ukuran demokrasi. Tidak ada di antara keduanya yang netral. Keduanya berposisi, dan keduanya berebut hak mendefinisikan satu kenyataan yang sama.
Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Prabowo boros, melainkan siapa yang menanggung penyesuaian ketika gas ditekan dan rem ada di tangan lain. Apa yang dijalani Indonesia adalah wujud paling konkret dari yang dinamai Dani Rodrik sebagai trilema politik ekonomi dunia. Sebuah bangsa tidak dapat sekaligus menikmati kedaulatan penuh atas belanjanya, keterbukaan penuh pada modal global, dan mata uang yang tenang. Ketiganya menarik ke arah berbeda. Demokrasi memberi Prabowo mandat untuk berbelanja. Keterbukaan membuat setiap belanja dinilai pasar global setiap pagi. Yang menyerap benturan keduanya adalah rupiah, sementara tangan yang menahannya adalah bank sentral. Setiap kenaikan 25 basis poin menaikkan ongkos modal pengusaha, memperberat cicilan rumah kelas menengah, dan menggadaikan sebagian konsumsi masa depan demi stabilitas hari ini. Pemerintah sendiri pun membayar bunga lebih mahal atas 386 triliun rupiah surat utang yang ditariknya hingga Mei.
Inilah sebabnya pemisahan gas dan rem itu dirancang. Daron Acemoglu, yang memenangi Nobel ekonomi 2024, menghabiskan kariernya membuktikan satu hal yang sering dilupakan. Bangsa makmur bukan yang pemimpinnya paling kuat, melainkan yang kekuasaannya paling terkurung oleh institusi. Bank Indonesia yang independen bukan sekadar lembaga teknis pengatur bunga. Ia salah satu kurungan itu, benteng terakhir terhadap godaan menjadikan mesin uang sebagai pembiaya kekuasaan. Independensinya tidak diuji ketika fiskal dan moneter sejalan. Ia diuji justru ketika keduanya menarik ke arah berlawanan, persis seperti sekarang. Penguasa yang menghendaki kuasa penuh akan merebut rem, menundukkan bank sentral, mencetak uang untuk membiayai ambisinya. Itu jalan Ankara dan Buenos Aires, dan ongkosnya inflasi yang membakar tabungan rakyat. Prabowo, sejauh ini, tidak menempuhnya. Ia membiarkan rem tetap di tangan lain.
Maka pertanyaan lama tentang jalan berbahaya Indonesia menemukan jawaban barunya. Pemilu menentukan siapa memegang kemudi. Pasar menentukan berapa mahal harga untuk memegangnya. Yang menetapkan harga itu bukan editor di London, bukan juru bicara di Jakarta, melainkan ribuan layar yang membuka pasar setiap pagi, dengan ukuran yang tidak pernah dimusyawarahkan dengan siapa pun yang akan menanggungnya. Kekuatan dan kendali bukan hal yang sama. Seorang presiden bisa cukup kuat untuk menggetarkan majalah paling berpengaruh di dunia, dan pada saat yang sama tidak memegang rem ketika mata uangnya jatuh.
Kembali ke mesin ganjil tadi. Yang ribut di panggung adalah kursnya, naik dan turun, dikutip media, dibantah menteri. Itu pertunjukan. Yang sebenarnya bekerja berada di bawahnya, dalam senyap. Sebuah rancangan tempat ambisi seorang pengemudi sengaja ditahan bukan oleh kerelaannya sendiri untuk melambat, melainkan oleh tangan lain yang memegang rem, dan oleh kesabaran jutaan orang di kursi belakang. The Economist bertanya apakah Indonesia menempuh jalan berbahaya. Pertanyaan itu sudah lewat. Yang akan menentukan tahun-tahun ke depan jauh lebih sunyi. Bukan seberapa kencang mesin ini melaju, melainkan apakah tangan yang memegang rem dibiarkan tetap bebas, dan berapa lama ia sanggup menahan beban yang bukan ia ciptakan.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggan
