“Islam janganlah dihayati sebagai ideologi alternatif. Ia harus dilihat sebagai hanya salah satu elemen ideologis yang melengkapi bangunan ke-Indonesia-an yang telah terbentuk” – Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Indonesia
Gengs, kalian masih ingat gak sama geger antara pihak anti vs pro-khilafah? Kalau masih, bagus deh.
Soalnya, tulisan ini sedikit banyak akan menjadi episode lanjutan dari geger tersebut. Pasalnya nih, belum kelar soal tarik ulur perizinan organisasi yang memuat doktrin khilafah tiba-tiba publik dibuat kaget oleh munculnya film terbaru berjudul Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN).
Sebenarnya, gak ada yang salah sih kalau film tersebut diputar di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan mimin itu terkait data-data yang disuguhkan di dalamnya.
Coba kalian pikir deh, gengs, mana ada pustaka yang menyebut bahwa Islam masuk di Indonesia itu bersumber dari masa kerajaan Turki Utsmani (atau Ottoman) melalui khalifahnya yang bernama Sultan Muhammad I. Selain itu, juga dibilang bahwa kerajaan di Jawa, termasuk Demak, merupakan kongsi Turki.
Padahal, berdasarkan pernyataan dari Prof. Peter Carey, Indonesia sepanjang kepemimpinan Radeh Fatah tidak punya kontak dengan Utsmani. Bahkan nih, Prof. Peter blak-blakan menyebut kalau film jejak khilafah hanyalah sebuah khayalan semata.
Ladalah, parahnya lagi ternyata pas launching, nama Prof. Carey dicatut sebagai narasumber. Sontak saja, doi marah. Uppsss.
Ya, mimin sih sepakat dengan Prof. Peter Carey karena memang data yang disampaikan oleh film JKDN yang juga menyebut Pangeran Diponegoro berkontak dengan Turki Utsmani ternyata tidak ditemukan bukti-buktinya. Secara, Guru Besar UIN Jakarta Prof. Azyumardi Azra juga telah menampik secara keras isi dalam film tersebut dan menuduh bahwa film ini merupakan garapan dari HTI.
Hmm, seharusnya, kalau memang pemerintah peka, hadirnya film ini pun sudah menandakan bahwa kehidupan sosial, politik, dan ideologi nasional sedang mendapat penantang lagi.
Pemerintah bisa kali memanggil sutradara film sekaligus para pendukung film tersebut untuk hadir dalam kajian terbuka terkait sejarah yang diklaim oleh film tersebut. Nah, kalau memang sejarahnya benar, ya kita akui.
Ya, harapannya sih pemerintah Indonesia paham ya, cuy, bahwa film pun bisa memengaruhi pikiran dunia. Lihat saja film Selma (2014) tentang tuntutan persamaan hak, berhasil membuat orang-orang mengubah pandangannya tentang rasisme. Kan, pemerintah selalu getol mendorong ideologi Pancasila. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
