BerandaDuniaTrump Revisi Perintah Eksekutif

Trump Revisi Perintah Eksekutif

Dengan pernyataan itu, tampaknya Trump tidak akan melakukan langkah hukum lagi setelah pengadilan federal membatalkan perintah eksekutifnya yang dikeluarkan beberapa hari setelah dia dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017.


pinterpolitik.com

WASHINGTON, DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan depan akan menerbitkan perintah eksekutif yang sudah direvisi dengan menghilangkan unsur-unsur yang ditolak pengadilan federal.

Dalam jumpa pers di Gedung Putih, Kamis (16/2), Trump tidak menjelaskan secara rinci perbedaan antara perintah eksekutif yang akan terbit dengan kebijakan lama.

Dengan pernyataan itu, tampaknya Trump tidak akan melakukan langkah hukum lagi setelah pengadilan federal membatalkan perintah eksekutifnya yang dikeluarkan beberapa hari setelah dia dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017.

Ia berkata, “Satu-satunya masalah adalah putusan pengadilan yang buruk sehingga membuat kami, menurut saya, dengan segala hormat, membuat sebuah keputusan yang buruk.”

Setelah perintah eksekutif diteken pada 27 Januari lalu, semua wisatawan dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan, dan Libya untuk sementara dilarang masuk ke AS. Nasib serupa juga menimpa para pengungsi, khususnya yang berasal dari Suriah, untuk masuk ke AS.

Kebijakan tersebut membuat bingung banyak pihak, termasuk negara-negara yang memiliki perjanjian khusus dengan AS, seperti Meksiko dan Kanada. Pemegang visa AS dan “green card”, serta mereka yang memiliki dua kewarganegaraan, sama bingungnya, karena ikut terjerat dalam larangan itu.

Penasihat Keamanan Presiden, Steve Bannon, dikabarkan berada di balik keputusan kontroversial itu. Bahkan dia tidak mau menerima keberatan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri terkait beberapa hal dalam kebijakan tersebut.

Hakim Federal James Robart, dari Negara Bagian Washington, kemudian menolak keputusan kontroversial itu, sehingga tidak berlaku secara nasional.

Trump mengancam membawa kasus itu ke Mahkamah Agung, tetapi Departemen Kehakiman memilih untuk merevisi aturan yang asli dan menerbitkannya kembali. (Kps/E19)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Siapa Capres Dukungan CIA di 2024?

Isu tentang kepentingan Amerika Serikat di sekitaran Pilpres 2024 memang menjadi salah satu perdebatan yang menarik di Indonesia. Secara spesifik, poin perbincangannya membawa-bawa nama...

AS Sudah Tidak Mampu “Jaga” Dunia?

Di era yang awalnya disebut sebagai era perdamaian, kita kini sekarang berhadapan dengan tensi-tensi geopolitik yang semakin berbahaya. Apakah ini merupakan pertanda buruk akan datangnya sebuah mala-bahaya geopolitik global? 

Anies ‘Perubahan’, Prabowo ‘Keberlanjutan’, Ganjar?

Masing-masing capres telah usung temanya masing-masing. Anies bawa Perubahan. Prabowo bawa Keberlanjutan. Bagaimana dengan Ganjar?

Gemoy Effect Prabowo Seperti Bongbong Marcos di Filipina?

Kata “gemoy” menjadi istilah yang tengah naik daun dalam beberapa waktu terakhir, utamanya dikaitkan dengan kampanye Prabowo Subianto. Demam gemoy membuat citra Prabowo menjadi...

Hamas Rugikan Israel, Tapi Untungkan AS?

Israel diperkirakan akan mengalami kerugian secara ekonomi jika terus melanjutkan serangan mereka ke Jalur Gaza. Hal itu berdasarkan data utang luar negeri Israel melonjak...

Pilpres 2024 Hampir Pasti Ganjar vs Prabowo?

Salah satu pendiri CSIS Jusuf Wanandi menyebut Pilpres 2024 akan diisi oleh dua paslon. Dengan PDIP secara terang-terangan menginginkan dua paslon, apakah pernyataan Jusuf...

Perang Rusia-Ukraina Selesai Januari 2024? 

Ukraina mulai kesulitan dapat bantuan dari Barat. Sementara, bahaya musim dingin semakin mendekat. Apakah ini momentum besar bagi Rusia? 

PDIP-Ganjar Ingin “Perangkap” Trah Jokowi?

Posisi Presiden Jokowi akan sangat menentukan siapa yang menjadi presiden selanjutnya. Persoalannya, dukungan politik Jokowi terlihat mulai lebih berat ke arah Prabowo Subianto. Hal...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...