“The practice of peace and reconciliation is one of the most vital and artistic of human actions.” – Thich Nhat Hanh, Spriritual Leader
PinterPolitik.com
Menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) di Kabinet Indonesia Maju, rupanya mendatangkan anugerah bagi Terawan Agus Putranto. Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto ini akhirnya bisa rujuk kembali dengan mantannya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Mungkin masih segar ingatan masyarakat pada tahun 2018 silam terjadi pemberhentian Dokter Terawan dari IDI. Usut punya usut IDI tidak setuju dengan terapi cuci otak yang menggunakan digital substraction angiography (DSA). Terawan ngotot pake DSA, IDI-nya pun ngotot bahwa terapi tersebut belum teruji secara ilmiah. Pertikaian ini pun berujung pada pemberhentian sementara Menkes Terawan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.
Sebenarnya surat pemberhentian Menkes Terawan itu rahasia, eh tapi bocor juga ke publik. Hal ini pun kemudian menuai kontroversi.
Namun drama tak berhenti disitu. Usai pemberhentian sementara Terawan, Prof. Ilham Oetama Marsis, anggota Konsil Kehormatan Indonesia diberhentikan oleh Jokowi. Prof. Ilham pun tak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, November lalu. Tembus sih, tapi banding ke Pengadilan Tinggi TUN (PT TUN) Jakarta yang malah membalik keadaan.
Karena masih ngotot, Ilham pun membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung, dengan hasil ditolak. Yasudah, Ilham pun mundur secara terhormat dan perlahan setelah melawan.
Pemberhentian Prof. Ilham itu sebenarnya diklaim tak ada hubungannya dengan Terawan. Bahkan ketika nama Terawan masuk bursa Menkes, IDI pun melayangkan surat keberatan kepada Presiden Jokowi. Mereka menilai Terawan tidak pantas sebagai Menkes karena telah melakukan pelanggaran kode etik.
Terawan sih santai-santai aja, menurutnya jabatan politis pasti ada yang terima dan nolak. Hubungan buruk ini pun berlanjut hingga pertemuan tertutup antara Terawan dengan IDI, Rabu 30 Oktober lalu. Rupanya pertemuan tersebut menghasilkan cinta yang bersemi kembali. Terawan rujuk dengan IDI. Menurut Terawan, IDI memberikan masukan yang tajam dan menggelitik. Ciee udah curhat dan saling mengkelitiki.
Ketum PB IDI Daeng M Faqih, menyatakan netizen tak perlu lagi membahas luka lama diantara mereka. Pelanggaran kode etik itu tidak ada kaitannya dengan terpilihnya seseorang menjadi pejabat publik. Nanti dulu, nanti dulu, pelanggaran kode etik tidak ada hubungan dengan pejabat publik?
Bukankah idealnya pejabat publik harus punya rekam jejak yang baik. Oiya lupa ini Indonesia. Mungkin aja jabatan baru Terawan bikin IDI lebih permisif deh. Hmm, ga inget dulu drama kayak gimana. Tapi yaudahlah itu dulu. Selamat ya sudah rujuk kembali. (M52)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
