Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjadi salah satu menteri yang paling dikenal dan disukai publik dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu juga kementerian yang dipimpin Erick, menjadi salah satu dati tiga kementerian yang dianggap paling berprestasi.
PinterPolitik.com
Hal tersebut diungkakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah di Jakarta, Sabtu (8/1). Menurutnya dari hasil survei yang mereka lakukan terhadap kinerja kementerian/lembaga dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi nama Menteri BUMN, Erick Thohir menjadi salah satu menteri yang dari sisi pengenalan publik dan tingkat ketersukaan masuk lima besar. Dari sisi pengenalan publik, Erick berada di posisi keempat berada di bawah Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Mahfud MD.
Sementara dari tingkat ketersukaan responden Erick berada di nomor satu yang mencapai 96 persen. Di bawah Erick, ada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Mahfud MD, Tito Karnavian dan Sri Mulyani.
Selain itu, Kementerian BUMN, kementerian yang dipimpin Erick Thohir, masuk dalam empat kementerian yang paling berprestasi dan terbaik dalam 100 hari kerja pemerintahan.
“Kementerian yang paling berprestasi dan dianggap publik baik adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kemendagri,” ujar Dedi, Sabtu (8/2).
Dedi melanjutkan, kementerian yang dianggap kurang produktif dalam persepsi publik yang disurvei adalah Kementerian Agama yang kemudian disusul Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga adalah Kementerian Sosial, lalu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya disusul Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Dalam persepsi publik ini, kementerian-kementerian dianggap tidak produktif. Kami juga mempertanyakan perlu tidak kabinet sekarang di-reshuffle atau tidak. Jawabannya mengejutkan, 42 persen publik menganggap pergantian menteri itu perlu, 36 persen tidak, 22 tidak menyampaikan pendapat,” papar Dedi.
Dalam kondisi demikian, Dedi mengatakan bahwa pertanyaan survei berlanjut pada pertanyaan kementerian mana yang perlu diganti. “Ini yang perlu kita sampaikan, yang layak diganti adalah Menkumham 36 persen, Menteri Agama 32 persen, dan Menkominfo,” ungkapnya.
“Dua menteri (Menkumham dan Menag) ini sebetulnya selaras dengan kinerjanya, karena di awal saja kami punya data bahwa Menkumham adalah yang paling tidak disukai, berkinerja buruk. Jadi linear (antara persepsi publik dan kinerja),” tandas Dedi.
Kendati demikian, publik juga memberi persepsi positif atas program-program pemerintah. Program yang mendapat respons positif adalah program infrastruktur dan pembagian sertifikat hak milik tanah.
“Begitu juga dengan bidang kesehatan dan pemindahan ibu kota. Ini juga sama, dianggap prestasi. Jadi meski belum terjadi. Artinya dalam persepsi publik itu ide yang luar biasa,” pungkasnya. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
