HomeDuniaSingapura Bakal Terapkan Pajak Karbon

Singapura Bakal Terapkan Pajak Karbon

Kecil Besar

Menurut Menteri Keuangan Singapura, Heng Swee Keat, pajak ini setara dengan peningkatan biaya minyak 3,5 hingga 7 dolar AS per barel. Dengan berlakunya pajak karbon, menurut laporan yang dirilis pemerintah, tarif listrik akan naik  2 hingga 4 persen.


pinterpolitik.com 

SINGAPURA – Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggagas  penerapan pajak karbon dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Rencana pajak karbon itu akan diimplementasikan mulai 2019.

Diprediksi, kebijakan ini akan mendorong kenaikan biaya energi di negara itu dan memaksa lebih dari 30 penghasil polusi besar, seperti power plant, untuk membayar pajak.

Seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/2/2017), besaran pajak karbon dimaksud 10  – 20 dolar Singapura per ton emisi karbon dioksida dan lima jenis gas rumah kaca lainnya.

Menurut Menteri Keuangan Singapura, Heng Swee Keat, pajak ini setara dengan peningkatan biaya minyak 3,5 hingga 7 dolar AS per barel. Dengan berlakunya pajak karbon, menurut laporan yang dirilis pemerintah, tarif listrik akan naik  2 hingga 4 persen.

Ia mengatakan, cara paling efisien dan adil secara ekonomi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah menetapkan pajak karbon, sehingga para penghasil polusi akan mengambil tindakan yang diperlukan.

Dikemukakan, Singapura rentan terdampak naiknya ketinggian air laut karena perubahan iklim. Oleh karena itu, dengan menggandeng komunitas internasional, Singapura merasa perlu mengambil peran untuk menyelamatkan lingkungan.

Penerimaan dari pajak karbon akan membantu untuk membiayai pengukuran yang dilakukan industri untuk menekan emisi.

Pemerintah telah berkonsultasi dengan pemimpin industri dan berencana melakukan pertemuan publik pada Maret 2017 untuk menetapkan pajak final dan implementasi jadwal.

Dengan demikian, Singapura akan menjadi negara pertama yang mengenakan pajak karbon di Asia Tenggara. Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru  telah menerapkan pajak karbon.

Baca juga :  Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Menurut Vice President Riset Energi di Wood Mackenzie Ltd., Chris Graham, Singapura tampaknya mengambil langkah yang lebih agresif untuk menurunkan gas rumah kaca ketimbang yang disepakati pada pertemuan terkait iklim di Paris. Sinyal ini menkonkretkan rencana untuk menerapkan energi dan udara yang lebih bersih. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...