HomeTerkiniPresiden: Jaga Persatuan dan Kesatuan

Presiden: Jaga Persatuan dan Kesatuan

Kecil Besar

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak masyarakat agar menggunakan hak miliknya untuk memilih kandidat yang akan menjadi calon pemimpin Jakarta melalui akun twitternya @jokowi.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan, pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecahkan persatuan kita.

Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi seusai bersama Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta di TPS IV Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017) pagi.

Ia juga menyampaikan harapan agar setelah pilkada ini semua bisa kembali sebagai saudara. “Kita semuanya menjaga persatuan dan kesatuan kita,” katanya.

Presiden Jokowi, yang mengenakan kemaja batik didampingi Ibu Negara dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tiba di lokasi TPS sekitar pukul 10.00 WIB, untuk menggunakan hak pilihnya memilih gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, melalui akun twitternya @jokowi, Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya.

“Sudah nyoblos belum? Ayo, ke TPS. Gunakan hak pilihmu untuk kemajuan daerahmu,” tulis Presiden Jokowi dalam ciutan yang diunggahnya, beberapa saat lalu.

 

Bijak Merespons

Sementara itu, Kepala Polda Metro Jaya Irjen (Pol) Mochammad Iriawan meminta seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pilkada DKI Jakarta bijak dalam merespons hasil penghitungan suara.

“Saya mengimbau kepada yang menang dan kalah untuk menerima hasilnya dengan baik. Pilkada ini harus siap menang dan siap kalah,” kata Iriawan, saat ditemui wartawan di TPS IV, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga :  Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Ia berharap pasangan calon yang kalah tidak menggulirkan isu adanya praktik kecurangan dan mengerahkan massa ke kantor penyelenggara Pilkada.

Menurut Kapolda Metro Jaya, kita semua sudah melihat sendiri tidak ada kecurangan. Ada yang di media sosial pakai tangan palsu (untuk mencoblos), itu tidak ada. Itu namanya mau memperkeruh situasi.

Ia menegaskan, polisi akan menindak tegas siapa pun yang mencoba memperkeruh suasana. (Setkab/Kps/E19)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...