HomePolitik & FigurePresiden Instruksikan Harga BBM dan Listrik Tidak Naik

Presiden Instruksikan Harga BBM dan Listrik Tidak Naik

“Dalam tiga bulan (Januari-Maret), penetapannya (harga BBM) tidak dinaikkan. Ini upaya pemerintah yang luar biasa supaya daya beli masyarakat tidak menurun,” kata Jonan


pinterpolitik.comRabu, 21 Desember 2016

Presiden Joko Widodo menginstruksikan harga bahan bakar minyak tidak dinaikkan, khususnya premium, solar, dan minyak tanah, serta listrik dalam tiga bulan ke depan, supaya daya beli masyarakat tidak menurun. Instruksi Presiden Joko Widodo itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Menurut Jonan, rencana ini akan disampaikan ke Komisi VII  DPR RI yang membawahi sektor energi. Namun, pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, sampai Maret 2017, harga BBM bersubsidi dan penugasan tidak berubah sejak 1 April 2016. Sesuai ketetapan pada April lalu, harga Solar dipatok Rp 5.150 per liter, Premium Rp 6.450 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter.

“Dalam tiga bulan (Januari-Maret), penetapannya (harga BBM) tidak dinaikkan. Ini upaya pemerintah yang luar biasa supaya daya beli masyarakat tidak menurun,” kata Jonan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/12).

Hal ini akan dievaluasi lagi nantinya untuk tiga bulan ke depan. Listrik juga tidak dinaikkan sampai tiga bulan ke depan dan usulan tersebut akan diajukan ke Komisi VII DPR. Terkait dengan itu, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang waktu evaluasi harga BBM jenis premium dan solar dari sebulan menjadi tiga bulan sekali, sehingga, setiap tiga bulan harga BBM akan ditentukan, apakah akan naik atau turun.

Dengan demikian, sampai Maret 2017, harga BBM bersubsidi dan penugasan tidak berubah sejak 1 April 2016. Sesuai ketetapan pada April lalu, harga Solar dipatok Rp 5.150 per liter, Premium Rp 6.450 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter. Tak hanya itu, pemerintah juga tidak akan menaikkan tarif listrik nonsubsidi. “Tarif listrik juga tidak ada kenaikan sampai tiga bulan ke depan. Sampai Maret tidak ada kenaikan,” kata Jonan.

Baca juga :  Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Sesuai pemberitahuan dalam situs PLN, pada Desember ini, tarif listrik pada Tegangan Rendah naik Rp 10,72 per kWh dari Rp Rp 1.462 per kWh menjadi Rp 1.472,72 per kWh. Adapun tarif tegangan rendah meliputi golongan R1 dengan daya 1.300 Volt Ampere (VA) serta 2.200 VA, R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA, golongan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, serta golongan B2 dengan daya 6.600 VA hingga 200 (kVA).

Untuk golongan tegangan menengah (TM), tarif listrik naik sebesar Rp 8,23 per kWh menjadi Rp 1.121,23 per kWh dibandingkan pada November sebesar Rp 1.113 per kWh. Adapun tegangan menengah meliputi golongan B3 dengan daya di atas 200 kVA dan Golongan I3 dengan daya di atas 200 kVA.

Terakhir, untuk tarif tegangan tinggi (TT) naik sebesar sebesar Rp 7,66 per kWh menjadi Rp 1.003,66 per kWh dibandingkan November Rp 996 per kWh. Tarif tegangan tinggi mencakup golongan I4 yakni dengan daya di atas 30 mega volt ampere (mVA). Sementara tarif listrik Layanan Khusus naik menjadi Rp 1.644 per kWh.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

Netanyahu Tidak Ingin Perang Berakhir, Ini Alasannya 

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu belum tunjukkan niatan untuk mengurangi agresi militernya di Palestina. Mungkinkah lantas Netanyahu tidak ingin kekerasan yang terjadi tidak berakhir? 

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...