HomeTerkiniPertamina Jaga Komitmen Tetap Perjuangkan PLTGU Jawa 1

Pertamina Jaga Komitmen Tetap Perjuangkan PLTGU Jawa 1

“Hal ini bukan masalah sederhana. Pasti terdapat konsekuensi keekonomian yang sangat signifikan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kedua pihak akhirnya bersepakat atau ada salah satu yang berkorban?” kata Fahmy.


pinterpolitik.com – Rabu, 18 Januari 2017.

JAKARTA – Salut untuk kepemimpinan Pertamina dalam mengelola para mitra, sehingga mampu menjaga komitmennya untuk tetap memperjuangkan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengemukakan kepada wartawan, Rabu (18/1/2017), jika dicermati isu yang berkembang di publik saat ini terkait dengan PLTGU Jawa 1, ada dua penyebab utama kekisruhan, yang berakar dari masalah bankability dan isu teknis komersial yang tidak kunjung disepakati, meskipun sudah melewati tenggat waktu.

“Hal ini bukan masalah sederhana. Pasti terdapat konsekuensi keekonomian yang sangat signifikan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kedua pihak akhirnya bersepakat atau ada salah satu yang berkorban?” kata Fahmy.

Ia menganalisis, mengingat kuatnya keinginan PLN untuk membatalkan tender PLTGU Jawa 1 maka patut diduga yang berkorban adalah pihak konsorsium Pertamina, yang memenangkan proyek.

“Dengan perkataan lain, kabar baik ini dapat dijadikan indikasi bahwa Pertamina dan konsorsiumnya telah bersedia menelan semua ongkos akibat terjadinya komplikasi isu teknis-komersial,” katanya.

Ia menegaskan, apabila indikasi tersebut benar, maka salut kepada kepemimpinan Pertamina mengelola para mitra, sehingga mampu menjaga komitmen untuk tetap memperjuangkan megaproyek PLTGU Jawa 1 supaya tetap bisa berjalan dan terjamin keberlanjutannya.

“Semua faktor kompleksitas kegagalan megaproyek itu, terutama masalah teknis komersial, lebih disebabkan cerobohnya PLN dan procurement agent-nya dalam menyiapkan dokumen tender yang memenuhi semangat berbisnis yang sehat, profesional dan berimbang (fair),” katanya.

Dikemukakan, PLN dan pihak konsultan, yakni PT Ernst and Young (EY) Indonesia, telah ceroboh dalam hal penyiapan tender yang mengakibatkan bankability issue dan tidak adanya suplai gas untuk PLTGU Jawa 1.

Baca juga :  Anies-Ganjar Harus Cegah Tragedi 2019 Terulang

“Suplai gas yang harusnya menjadi tanggung jawab pengembang tiba-tiba dipisah menjadi PLN yang mensuplai atas saran EY. Ternyata PLN tidak sanggup mengadakan LNG-nya,” katanya.

Ia mengemukakan, dalam pengambil alihan suplai gas awalnya mungkin PLN berpendapat bisa memperoleh keuntungan dari bisnis gas, namun PLN lupa bahwa sesungguhnya mereka tidak punya kompetensi di bidang bisnis gas.

Mendekati Kesepahaman

Seperti diberitakan, kisruh megaproyek PLTGU Jawa 1 masih berlanjut. Namun, kabar terakhir menyebutkan, konsorsium Pertamina dan PLN telah mendekati kesepahaman dan dalam waktu dekat akan meneken perjanjian jual beli (power purchase agreement/PPA) listrik PLTGU Jawa 1.

Pada Oktober 2016, PLN menetapkan konsorsium Pertamina bersama Marubeni dan Sojitz Corporation sebagai peringkat pertama atau pemenang tender proyek PLTGU Jawa 1. Sesuai persyaratan, setelah 45 hari sejak pemenang tender diperoleh, PLN dan konsorsium Pertamina seharusnya sudah menandatangani PPA, namun molor dan hingga kini belum diketahui kapan perjanjian itu ditandatangani.

Fahmy Radhi mengemukakan, kabar positif mengenai akan ditandatanganinya PPA perlu dicermati, apakah hanya sekadar kabar angin atau memang benar. PLTGU Jawa 1 ini megaproyek yang strategis. Kepentingan nasional sangat besar di megaproyek ini. Jangan sampai isu positif ini hanya bagian dari usaha PLN untuk menjaga citra di depan publik, katanya.

Proyek PLTGU Jawa 1 adalah bagian dari program pembangunan pembangkit 35.000 megawatt, yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahannya, dan karena itu perlu diselamatkan. Proyek ini berkapasitas 2 800 mw dan nilai investasi untuk pembangunannya ditaksir US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. (Eksp.id/W20/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.

Puan Maharani ‘Reborn’?

Puan Maharani dinilai tetap mampu pertahankan posisinya sebagai ketua DPR meski sempat bergulir wacana revisi UU MD3. Inikah Puan 'reborn'?

Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Megawati disebut menugaskan sang putri, Puan Maharani, untuk melakukan lobi dan pendekatan ke kubu Prabowo sebagai pemenang Pemilu.

Tiongkok Kolonisasi Bulan, Indonesia Hancur? 

Tiongkok diduga berniat melakukan penambangan mineral di Bulan melalui perusahaan-perusahaan dirgantara dan antariksanya. Bila hal ini sudah dilakukan, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? 

Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Kendati baru sebatas rencana, probabilitas rekonsiliasi setelah pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kelak menguat. Hal itu meninggalkan interpretasi bahwa relevansi dan nasib Joko Widodo (Jokowi) pasca kepresidenan kiranya hanya tinggal bergantung satu akar gantung yang ada di Partai "Beringin" Golkar.

Mengapa Peradaban Islam Bisa Runtuh? 

Peradaban Islam sempat menjadi peradaban yang dominan dalam sejarah manusia. Lantas, mengapa Masa Keemasan Peradaban Islam bisa sirna? 

Kenapa PDIP PDKT ke Khofifah?

PDIP berusaha merayu dan mendekat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mengapa PDIP memutuskan untuk PDKT ke Khofifah?

Hasto dan Politik Uang UU MD3

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik soal adanya proses politik yang melibatkan uang dalam revisi Undang-Undang di DPR.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...