“Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua merupakan perhatian yang semata-mata ingin mengejar ketertinggalan daerah tersebut dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.” ~ Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo memang cukup populer dikalangan masyarakat daerah. Salah satu contohnya aja nih ya, diantara Presiden pendahulunya, Jokowi merupakan Presiden satu-satunya yang paling rajin datang ke tanah Papua. Terhitung sudah delapan kali Pakde Jokowi blusukan ke daerah ini. Mantap jiwa.
Dalam agenda terbarunya ini, Pakde Jokowi akan berkunjung ke Kabupaten Jayapura, mengunjungi jembatan Holtekamp, meninjau pasar Mama-Mama Papua, memantau infrastruktur di Kabupaten Asmat, hingga ke Sorong, Provinsi Papua Barat. Waduh, banyak aja nih lokasi blusukan-nya, gak cape tuh?
Kunjungan kerja pembangunan infrastruktur di Papua ini juga dimaksudkan sekaligus untuk memantau penanganan gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat pasca Kejadian Luar Biasa (KLB). Pakde Jokowi yakin pembangunan infrastruktur tersebut mampu menyelesaikan persoalan gizi buruk di Asmat.
Eits, emangnya apa hubungannya pembangunan infrastruktur dengan penyelesaian gizi buruk? Jadi kondisi ekonomi masyarakat Papua akan membaik perlahan seiring perkembangan infrastruktur yang tengah di bangun ini, gitu ya? Jadi diharapkan persoalan gizi buruk nantinya dapat tertangani.
Padahal nih ya, kalau eike mengintip pandangan Jonathan Swift (1667-1745) dalam teori ‘A Modest Proposal’, adanya permasalahan kesejahteraan sosial, seperti gizi buruk akibat kemiskinan, juga bisa dilatari oleh kondisi struktural lingkungan yang diakibat adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Nah kan, itu artinya secara gak langsung Pemerintah turut andil tuh membiarkan kelangsungan ketimpangan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Duh, kician banget gak sih. Jadi yakin pembangunan infrastruktur menyelesaikan masalah yanga ada?
Memang sih pembangunan infrastruktur itu baru terasa manfaatnya dikemudian hari. Tapi bukan berarti gak perlu dilakukan loh ya. Itu mah sama aja membiarkan daerah membangun pondasi ekonominya sendiri. Kalau di Jawa sih udah ok ditinggal Pemerintah Pusat, lah ini kan di daerah pelosok.
Kalau Pemerintah Pusatnya cuek-cuek bebek, ya pasti bakal terlantar untuk selamanya. Tapi kan ada Pemerintah Daerah ya di Papua. Jiah, gak semua Pemerintah Daerah bisa diandelin deh. Belum lagi kalau mereka gak amanah dan korup. Yang ada uang pembangunannya nguap entah kemana. Auto dosa itu mah. (K16)
