“Sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran” . – Konfusius
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]asalah pindah memindah itu emang bukan perkara mudah ya gengs. Pindah rumah misalnya, membutuhkan modal dan tenaga. Pindah kator membutuhkan akses, harga sewa dan lokasi yang strategis. Apalagi pindah hati, waduh yang perlu dipersiapkan banyak cuy kalau yang satu ini. Hehehe.
Nah, pasti tau kan, bahwa baru-baru ini Presiden Jokowi dan kabinetnya tiba-tiba memunculkan narasi ingin memindah ibu kota Indonesia lagi. Waduh, kenapa sih sebenarnya kok mau pindah?
Katanya sih agar tidak terkesan Jawa sentris dan untuk pemerataan pembanguan. Selain dua hal itu, Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa banjir dan macet menjadi alasan pendukung yang memang sangat dipertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.
Untuk biaya pemindahan ibu kota, Bappenas memberikan estimas bahwa anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 323 – Rp 466 triliun. Click To TweetKata doi, akibat dari macet, dalam satu tahun kerugian negara mencapai angka Rp 65 – Rp 100 triliun. Wow, banyak banget ya cuy. Buat beli es cendol, bisa buat orang 5 provinsi tuh. Sekalian bikin waterpark dari es cendol. Hehehe.
Tapi, kalau beneran mau pindah, emang mau dipindah kemana sih?
Katanya sih, Presiden Jokowi awalnya memberikan 3 opsi. Yang pertama yaitu ibu kota masih tetap di Jakarta, tetapi area istana dan Monas difokuskan untuk kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga milik negara.
Opsi kedua yaitu pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius 50-70 km dari Jakarta. Sedang opsi ketiga, ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa. Kabar yang beredar sih Presiden memilih opsi yang ketiga. Waduh, jauh juga ya. Hehehe.
Tapi masa sih itu semua menjadi alasan yang paling dipertimbangkan? Kok sedikit janggal ya gengs? Kayak musiman banget gitu wacana ini muncul.
Dulu pasca Anies Baswedan memenangkan Pilgub DKI Jakarta, secara tiba-tiba muncul wacana ingin memindahkan ibu kota. Tetapi, tidak lama setelah itu, tidak ada progres pembahasan lebih lanjut. Nah sekarang, pasca Pemilu tiba-tiba muncul wacana ini lagi.
Apa jagan-jangan masih memendam sakit hati di masa lalu karena Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah? Atau gara-gara saat ini banjir ada di mana-mana? Atau karena ingin mengalihkan isu Pemilu ini aja biar nggak ada people power?
Hmmm, tidak ada yang tau ya apa sebenarnya alasan kebijakan ini kembali diwacanakan.
Tapi yang terpenting untuk dipertimbangkan pastinya anggaran biaya pemindahan ibu kota ya gengs. Bappenas memberikan estimas bahwa anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 323 – Rp 466 triliun.
Beh, uang sebesar itu dapat darimana? Kalau dari APBN, bukannya lebih baik uangnya dialihkan untuk program pembangunan sumber daya manusia saja ya? Kan lebih sesuai dengan tujuan Presiden Jokowi di tahun 2019. Hayoo, siapa nih yang lagi jadi “calo” kebijakan baru? Uppss, hehehe. (F46)
