“Bosan. Terserah apa maumu. Jalanku masih panjang” – Nike Ardila, penyanyi asal Indonesia
PinterPolitik.com
Kutipan di atas itu adalah sepenggal lirik lagu sandiwara cinta yang dipopulerkan oleh penyanyi lawas Nike Ardila ini kiranya cocok untuk menggambarkan situasi negara ini. Permasalahannya tidak jauh – jauh dari politik dan pemerintah. Adu pendapat yang biasa terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan pemerintahan Jokowi sudah terjadi hampir sepanjang pemerintahan sekarang berjalan.
Bosan, karena terlalu sering terjadi pertentangan pendapat antara keduanya mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, siapa, cuy, yang harus rugi? Ya, lagi-lagi rakyat harus dibuat kembali bosan dan rugi, cuy. Hedehhh.
Sama dengan sebelumnya, gengs, cek-cok yang terjadi antara pemerintah dan PKS masih tentang kebijakan pemerintah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang sedang hangat dibahas kini adalah Perppu tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid–19, gengs.
Padahal nih, melalui Perppu ini, nasib rakyat ditentukan ya, cuy. Semoga saja sih kritik PKS ini memang untuk kebaikan masyarakat. Terlebih, mereka kan perwakilan rakyat.
Perseteruan terjadi ketika, Presiden PKS Sohibul Iman menemukan beberapa kebijakan yang dianggap janggal dalam Perppu tersebut, cuy. Sebagai anggota legislatif yang dipercaya rakyat untuk mengemban amanah pastinya Fraksi PKS menyampaikan ketidakjelasan yang ditemukan dalam kebijakan Perppu tersebut ke publik.
Hmm, meski sering berseteru, kelihatannya sudah saatnya pemerintah mendengarkan kritik dari PKS nih. Kan, bisa jadi, seperti yang biasa dibilang pasca-Pilpres kemarin, oposisi bisa memberikan kritik membangun. Hehe.
Ada anggapan lho kalau efek samping dari beberapa kebijakan Perppu ini fatal banget, gengs. Salah satunya adalah potensi pemerintah untuk melakukan tindakan yang terkesan otoritaritatif.
Bahkan nih, PKS hingga mengingatkan bahwa Perppu ini akan mengulangi skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut mereka sih, hal serupa bisa aja terjadi karena pemerintah seakan memberikan cek kosong seperti itu.
Terlebih, Perppu ini cenderung overlaping dengan banyak peraturan perundang-undangan (UU), seperti UU Otoritas Jasa Keuangan, UU MD3, dan masih banyak lagi. Hadehhh, kok begini banget ya? Pusing pala Bambang gangs memikirkannya.
Bahkan nih, gengs, kalau kita amati secara mendalam, Perppu ini menakutkan banget loh. Di dalamnya terdapat klausul tentang tidak adanya tindak pidana atau perdata bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi ini.
Lebih jauh lagi nih, cuy, di dalam Perppu itu, terdapat klausul yang membahas tentang penggelontoran dana sebesar Rp 405 triliun. Wow, banyak banget ya, gengs. Kalau untuk beli masker mah, ini bisa untuk seluruh warga DKI Jakarta mungkin. Hehehe.
Terlepas dari itu, cuy, kelihatannya Presiden PKS kali ini sepertinya selalu menggenggam kuat ajaran Bung Karno soal jas merah, yakni “jangan melupakan sejarah.” Hehe.
Ya, semoga melalui Perrpu ini tidak penyalahgunaan yang tidak “diinginkan” lah ya. Amiiin. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
