HomePolitikMenteri Keuangan Sri Mulyani Pimpin Pemusnahan Barang Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Pimpin Pemusnahan Barang Ilegal

Kecil Besar

pinterpolitik.comSenin, 26 Desember 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin acara pemusnahan barang-barang ilegal tersebut dengan menggunakan alat berat. Sebanyak 28.787 botol miras, 510 batang cerutu, 3,32 juta batang rokok, serta sex toys ilegal digilas oleh alat berat yang dioperasikan Menkeu didampingi Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso.

Barang-barang ilegal, yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dan yang pita cukainya palsu, antara lain, minuman keras, rokok, obat-obatan, dan sex toys, dimusnahkan di Jakarta sebelum perayaan Natal pada hari Jumat (23/12/2016).

“Potensi kerugian negara dari barang-barang ilegal ini mencapai Rp 12,15 miliar,” ujar Sri Mulyani.

Dikemukakan, pemusnahan barang-barang ilegal tersebut merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pemusnahan di tempat yang sama dilakukan pada Juni lalu. “Modus yang sering digunakan, barang dikirim melalui kiriman pos dan perusahaan jasa titipan,” ucapnya.

Sri Mulyani menegaskan, selain berpotensi merugikan negara, barang-barang yang tak memenuhi peraturan itu juga berdampak pada kerugian di bidang sosial. Nilainya memang kecil, tapi dampak nonmaterialnya sangat besar untuk bangsa ini, katanya.

Baca juga :  Jokowi: Saya akan Lawan! Part 2
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...