HomeBelajar PolitikKebijakan Bebas Visa Akan Dievaluasi

Kebijakan Bebas Visa Akan Dievaluasi

pinterpolitik.comSenin, 26 Desember 2016.

Sistem bebas visa akan dievaluasi, apakah betul-betul bermanfaat atau tidak. Begitu dikemukakan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, di Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

“Evaluasi bebas visa pasti dilakukan,” kata Ronny dalam diskusi bertema “Di Balik Serbuan Warga Asing” di Rumah Makan Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan, ketika seseorang bebas masuk ke Indonesia tanpa visa, pihak Indonesia kehilangan pengawasan sejak awal kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Itu berarti, perlu dilakukan upaya untuk mencegah jangan sampai visa bebas kunjungan mengakibatkan kerugian.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, sistem bebas visa merangsang banyak tenaga asing masuk ke Indonesia. Terkait dengan itu, DPR sudah merekomendasikan pemerintah untuk memperbanyak fungsi pengawasan.

Dede Yusuf juga menyarankan pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus yang menangani maraknya persoalan TKA. Politikusi Demokrat itu membandingkan kebutuhan adanya satgas TKA ilegal dengan persoalan pungutan liar, yang kini ditangani Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Ia mengatakan, seperti pungli, saat ini juga marak diberitakan media massa soal penangkapan TKA ilegal di sejumlah daerah.

Dikatakan, pemerintah memang telah memiliki tenaga pengawas untuk mengawasi persoalan tenaga kerja. Namun, jumlah tenaga pengawas hanya sekitar 2.000 personel di seluruh wilayah Indonesia.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep diwacanakan untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mungkinkah akan ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo...

Alasan Banyaknya Populasi Asia

Dengarkan artikel berikut Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan...

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

Cawapres Trump Muda, Tiru Prabowo?

Mungkin, Pak Trump belajar dari Pak Prabowo kali ya? 

Trump Ditembak, Ngefek ke Prabowo?

Upaya penembakan Donald Trump bisa berujung pada tumbangnya Joe Biden? Apa efeknya ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...