“Penghianat pasti awalnya seorang teman.”
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]olidaritas Mahasiswa Indonesia (Somasi) bersama Relawan Pemuda Indonesia untuk Jokowi (RPIJ) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung RI. Mereka meminta agar Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Perdagangan Engartiasto Lukita.
Mungkinkah Jokowi berani mencopot Jaksa Agung dan Mendag sesuai dengan permintaan aksi massa? Share on XHmmm, apa yakin Jokowi siap dan rela harus kehilangan dukungan Partai Nasdem jika Mendag dicabut sebagai menteri? Kasihan Jokowi dikritik sana sini, apa mereka yang mengkritik tidak mengerti betapa sulitnya urus negara ini? Weleh-weleh.
Seharusnya rakyat jangan terlalu banyak mengkritik dan meminta kepada pemerintah. Biarkan saja pemerintah mau buat apa saja, lakukanlah sampai pemerintah puas.
Toh setiap lima tahun sekali rakyat berkesempatan kan membuat pilihan lagi? Kalau memang tidak suka, ya sudah jangan pilih lagi, semudah itu kan demokrasi? Ckckck.
Apa benar negara ini demokrasi? Coba lihat PSSI yang membiarkan pelarangan individu dan kelompok untuk menonton bola di kandang lawan. Contohnya The Jakmania – pendukung Persija – mau nonton di kandang Persib enggak boleh, Arema nonton di Surabaya enggak boleh, begitu pun sebaliknya. Emang sih ada ancaman keamanan dan kasus kayak suporter yang meregang nyawa beberapa hari lalu bisa dihindari. Tapi, bukannya pelarangan untuk menonton tim kesayangan adalah pelanggaran hak individu atau HAM?
Mengapa giliran mantan koruptor mau nyaleg, HAM kembali digaungkan? Emang wajar atas dasar HAM maling boleh maju jadi wakil maling di gedung DPR? Weleh-weleh. Capek enggak sih melulu membahas politik Indonesia yang semakin hari semakin unik?
Apalagi kalau kita tahu tuntutan yang disuarakan oleh sang orator pada unjuk rasa Somasi dan RPIJ kemarin. Mereka meminta Presiden berantas kartel pangan dan mereka juga minta dua kader Partai Nasdem dicopot karena tidak adil dalam mengeluarkan kebijakan.
Alasan aksi massa ingin Jokowi mengganti mendag adalah karena dampak impor menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak mencintai produk bangsanya sendiri. Weleh-weleh.
Sementara itu Jaksa Agung HM Prasetyo, dengan posisi ujung tombak penegak hukumnya Jokowi, dianggap tidak mampu dan terkesan membiarkan praktik mafia pangan tumbuh subur di Indonesia. Menurut mereka, penegakan hukum rusak dan keadilan tercabik-cabik, Jaksa Agung berpihak dan membela kepentingan kelompoknya. Weleh-weleh.
Duh, sudahlah ya, lelah Hayati bang… Hayati pusing mikirin menterinya Jokowi, mikirin PSSI, mikirin HAM, dan seperangkat alat negara lainya bang… Hayati lebih memilih pusing mikirin ungkapan (masih dicari) aja dibanding harus pusing mikirin negara. (G35)
